jump to navigation

PBHR Bilang Reklamasi Bukan Delik Aduan Oktober 8, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
add a comment

PALU –  Pernyataan Kapolda Sulteng Idham Azis, yang dirilis Kabid Humas AKBP Hari Suprapto, bahwa masalah reklamasi harus menunggu laporan lebih dahulu dari masyarakat, sontak menimbulkan tanggapan miris dari aktivis penegakan hukum bernama perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, sebagai langka yang tepat. Pernyataan Kapolda justeru menimbulkan teka-teki baru, bahkan diragukan integritasnya dalam penegakan hukum itu sendiri.

Direktur Eksekutif PBHR Sulteng Harun SH, kepada Radar Sulteng, mengatakan, jika dalam pernyataannya Kapolda Sulteng mengaku bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan, sekarang masyarakat menagih sejauh mana penyelidikan itu, dan seperti apa kelanjutannya. Jika dalam penyelidikan itu Polda Sulteng menemukan bahan keterangan dari pihak pelaksana, bahwa aktifitas itu memilki izin dan dokumen, apakah itu cukup? “Karena faktanya, sejauh ini bukan hanya masyarakat yang mengecam aktifitas itu. Tetapi mulai dari aktivis, akademisi, pengiat LSM, termasuk anggota DPRD sendiri sudah rame-ramenya mengecam aktifitas itu. Tunggu apalagi? Polda mestinya sudah harus turun tangan. Kecaman dari berbagai kalangan itu kan konotasinya sama dengan laporan, karena ada yang merasa dirugikan,” kata Harun.

Menurut Harun, selayaknya Polda Sulteng yang mengaku telah melakukan penyelidikan bisa mengumpulkan data (puldata) atau bahkan keterangan (pulbaket) dari masyarakat, serta sebagai pihak yang telah beberapa kali memberi keterangan tentang adanya dugaan pelanggaran dari aktivitas itu. Seperti halnya yang selama ini gencar menolak rencana Pemkot Palu yang telah berjalan itu dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng. “Jangan hanya pelaksana yang dimintai bahan keterangan. Tetapi banyak pihak yang juga telah mengantongi data tentang dugaan ada tidaknya pelanggaran dari aktifitas tersebut, juga harus didatangi dan dimintai keterangannya,” tegas Harun.

Oleh karena itu, peryataan Kapolda Sulteng dalam klarifikasinya jelas menimbulkan tandatanya besar. Terkait pernyataan yang menyebutkan Kapolda Sulteng telah melaksanakan penyelidikan, dengan menunggu laporan masyarakat atau pihak yang dirugikan terlebih dahulu. “Maksud Kapolda menunggu laporan atau menunggu masyarakat atau pihak untuk memintah menagani kasus ini, maksudnya apa? Karena proses penyelidikannya sudah berjalan dan setiap proses penyelidikan yang sudah berjalan harus ditindaklanjuti,” cecer Harun.

Nah, jika maksud Kapolda memintah laporan masyarakat hanya untuk mendukung proses penyelidikan yang telah mereka lakukan, itu boleh-boleh saja. PBHR sendiri siap untuk mendorong rekan-rekan Walhi Sulteng untuk mendukung penyelidikan Polda Sulteng itu. “Tapi kalau pengaduan lagi yang diharapkan oleh Polda Sulteng, itu sudah keliru. Karena masalah reklamasi yang terjadi di Teluk Palu ini, bukanlah delik aduan,” tandasnya.

Sementara itu, Advokasi Kota Palu, H Sukman Ambo Dalle SH Ssos MH, memberikan pendapatnya, bahwa secara hukum kasus yang melatari reklamasi masuk dalam kategori delik aduan. Namun, ia meminta Polisi lebih pro aktif. Sebab, Polisi selain penegak hukum juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Oleh karena itu Polisi harus lebih gesit dan wajib menangani secara profesional setiap laporan dan kasus yang masuk. Jangan tebang pilih, apalagi pilih-pilih kasus. “Polisi jika mau dihargai dan disegani di masyarakat, bertindaklah secara profesional dan bijak dalam menangani setiap kasus,” pintahnya.

Kata dia, dari kegiatan reklamasi itu, wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian wajib memenuhi/memilki syarat ANDAL-AMDAL terlebih dahulu. “Kalau Polisi menyebut kasus ini harus ada yang melapor, maka sebaiknya yang melapor itu adalah DPR/DPRD selaku penyalur aspirasi masyarakat. Anggota dewan harus turun melihat aktifitas reklamasi tersebut, apakah ada dampak kerugian bagi masyarakat yang ditumbulkan atau tidak. Sekaligus mencari solusi terbaik untuk bisa diterima demi kebaikan semua pihak,” tegasnya.

Yang pasti, tambah sukman, perbuatan apapun namanya jika dilakukan dengan cara anarkis tetap salah menurut Hukum. Karena itu merupakan perbuatan melawan hukum, apalagi perbuatan itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. “Demikian pula adanya kegiatan reklamasi jika menimbulkan kemudaratan dan kerugian bagi orang lain, terbuka kemungkinan untuk dilakukan upayah hukum bagi orang yang telah dirugikan akibat dampak dari perbuatan/kegiatan tersebut,” pungkasnya. (cdy/mch)

Radar Sulteng*Kamis, 8 Oktober 2015

Hukum Harusnya Bertindak “Ada Orang Sakti di Balik Reklamasi Teluk Palu” September 9, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
add a comment

Palu- Kegaduhan terkait pelaksanaan reklamasi sudah patut dihentikan. Wali Kota Palu sudah seharusnya mengambil sikap, agar jangan terkesan di Palu ini ada orang sakti di depan hukum. Pasalnya, kegiatan reklamasi  beserta dampaknya yaitu pengambilan material, telah mengundang sorotan lembaga public maupun pakar, toh reklamasi tetap jalan terus. Ditengarai ada orang kuat di balik reklamasi sampai-sampai tak ada yang bisa mengehentikan, termasuk aparat kepolisian Polda Sulteng.

Pakar kebijakan public DR. Irwan Waris, meminta Wali kota Palu turut tangan menyudahi keresahan

rekalamasi_bagus

Alat berat: tampak Alat berat yang beroperasi di lokasi reklamasi pantai Teluk Palu Penggaraman Talise beberapa Waktu lalu

masyarakat. Menurutnya, Wali kota Palu memiliki daya paksa dalam menghentikan kegiatan yang dianggap sudah menyimpang dari tujuan. “Dalam setiap tujuan kebijakannya, Wali Kota seharusnya disertai evaluasi. Bila sudah menyimpang dari tujuan, maka harusnya aparat turun tangan. Sebelum itu yang bisa menghentikannya Wali Kota sendiri,” jelas Irwan Waris kemarin (8/9) ditemui dikediamannya di palu.

Terlebih lagi dalam kasus pengambilan material reklamasi sudah mendapatkan rekomendasi DPRD saja tidak digubris, maka wali kota sudah ambil sikap,” jelasnya.

Menurutnya banyak, banyak kasus maladministrasi yang berujung penjara bagi kepala daerah. “ kasus seperti ini, ada pelanggaran namun dibiarkan dan akhirnya  KPK turun tangan. Jangan sampai seperti itu,” jelasnya. Di Palu, kasus reklamasi pantai menjadi perhatian public, lantaran terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya. Kejanggalan itu pada maladministrasi yang sampai-sampai keluar surat dari kementerian dalam negeri memperingatkan kegiatan reklamasi agar sesuai aturan. Selain dari kemendagri,  Pemprov Sulteng juga meminta reklamasi dihentikan. Namun tetap saja, reklamasi  jalan terus.

Sementara itu dari catatan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Nasrun, Pemerintah Kota Palu telah mengeluarkan surat pernyataan yang memberikan izin pelaksanaan reklamasi pada 23 juni 2013 telah mendahului proses penelitian dan penyusunan dokumen lingkungan yang baru dikeluarkan pada Oktober 2013. “Hal ini menunjukan bahwa walikota Palu telah menyalahgunakan wewenangnya karena izin reklamasi masih dalam proses,” jelasnya. Sementara keluhan masyarakat Kelurahan Tipo, Kecamanta Ulujadi, terhadap aktivitas CV Tri Mitra, juga mendapatkan tanggapan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)  Sulawesi Tegah. Perusahan tambang itu dikeluhkan karena melakukan pengerukan dan pengambilan material untuk reklmasi, yang dinilai hanya merugikan masyrakat. Apalagi selama ini masyarakat Tipo hanya diberikan janji palsu pihak perusahaan termaksud pemerintah Kota Palu sendiri, yang menyebabkan aktivitas diwilayah itu berjalan.

Direktur Walhi Sulteng, Ahmad Pelor mengatakan bahwa bahwa reaksi warga Tipo patut diperhatikan oleh pemerintah Kota Palu, dalam hal ini isntansi terkait. Keluhan itu hak masyarakat jika mereka merasa sangat dirugikan. Selain itu, reaksi masyrakat sangat masuk akal, karena sudah sementinya harus ada partisipasi warga untuk menetukan boleh tidaknya aktivitas tambang di wilayah mereka.

“ Partisipasi itu bukan hanya sekadar sosialisasi tapi mesti ada konsultasi public bersama masyarakat,” ungkapnya dibubungi Radar Sulteng Selasa (8/9) kemarin.

Menurut Ahmad, jika di suatu daerah akan masuk sebuah perusahaan, yang akan mengelola sumber daya alam yang ada di daerah itu, sudah seharusnya masyarakat turut dilibatkan karena masyarakat memiliki hak veto, dalam setiap rencana pertambangan. “Sebab masyarakat ini adalah pihak yang nantinya akan merasakan dampak baik positif maupun negative, dari aktifitas pertambangan di daerah mereka,” jelasnya.

Terkait dengan dikeluarkannya oleh masyarakat Tipo, aku Ahmad, Walhi Sulteng, sudah sejak lama menyampaikan bahwa perlunya ada evaluasi (audit lingkungan) terhadap sirtu. Seperti aktivitas tambang di sepanjang jalan poros Palu-Donggala atau mulai dari kelurahan Tipo, Watusampu, hingga Loli dalam wilayah Kabupaten Donggala, secara kasat mata bahwa terjadi perubahan bentang alam dan zona lingkungan di wilayah itu dan sudah amat membahayakan. “Apa yang dilakukan oleh masyarakat, itu tidak lain adalah sebuah ke khawatiran dari masyarakat, akan dampak dari aktivitas  dari pertambangan itu. Apalagi eksploitasi yang dilakukan secara tak terkendala, maka rakyat di Kelurahan Tipo dan sekitarnyalah yang akan berhadapan dengan bencana lingkungan,” terangnya.

Apakah ada pelanggaran hukum dalam aktivitas itu? Lanjut Ahmad, Walhi belum bisa menimbulkan hal itu. Hanya yang diharapkan Walhi adalah bagaimana secepatnya pemerintah Kota Palu, turun untuk melakukan evaluasi dari dasar adanya kelurahan masyarakat akibat dari aktivitas pertambangan tersebut.

“yang terpenting adalah adnya evaluasi segera dilakukan Pemerintah Kota Palu dan pihak terkait. Sementara Walhi juga tidak tinggal diam dan akan terus berkoordinasi dengan masyarkat Tipo berkaitan manfaat dan mudaratnya soal pengambilan material sirtu,” tandanya. (bar/cdy)

Sumber: radar Sulteng 9 September 2015

Sungai Buol Mengering September 8, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
add a comment

ILUSTRASI SUNGAI – Perkebunan sawit dalam skala besar dinilai telah mengancam ekosistem sungai di Matra. Salah satu sungai terpanjang di Sulawesi, Sungai Lariang, yang sebagian melintas di HGU sawit, setiap tahun mulai menebar ancaman banjir bandang. (Foto : Mongabay) – See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/sungai-buol-mengering#sthash.a2f9OgGM.dpuf

“Sekarang saja sungai sudah mulai kering jadi yang ada hanya genangan, kemudian air yang ada juga berbau ini sungainyakan hanya berupa kubangan saja sehingga mungkin ada lumut atau ikan yang mati jadi air berbau,” – Sapri Lamaka, Warga Desa Bokat Empat, Buol –

Kemarau Berkepanjangan Akibatkan Krisis Air Bersih

Buol, Metrosulawesi.com – Musim kemarau berkepanjangan berdampak pada kekeringan hingga membuat warga di sejumlah daerah kesulitan air bersih, tak terkecuali di Kabupaten Buol. Hingga kini tercatat sebanyak dua desa di dua wilayah kecamatan tidak bisa menikmati air bersih sejak satu bulan terakhir. Yakni, Desa Oyak, Kecamatan Paleleh Barat serta Desa Bokat Empat, Kecamatan Bokat.

Sapri Lamaka, warga Desa Bokat Empat kepada Metrosulawesi menuturkan, sejak kemarau berkepanjangan yang berlangsung empat bulan silam, guna memenuhi kebutuhan air bersih kurun satu bulan terakhir masyarakat setempat menggali tepian sungai sekitar desa untuk dijadikan sumur sebagai sumber air.

Lanjut Sapri, bila musim kemarau terus berlanjut hingga satu bulan ke depan. Dipastikan ketersediaan sumber mata air yang di desa itu akan mengalami kekeringan. Saat ini saja, sumber air yang menjadi tumpuan kebutuhan air bersih masyarakat kondisi sangat memprihatinkan.

“Sekarang saja sungai sudah mulai kering jadi yang ada hanya genangan, kemudian air yang ada juga berbau ini sungainyakan hanya berupa kubangan saja sehingga mungkin ada lumut atau ikan yang mati jadi air berbau,” terang Sapri, Sabtu (5/9/2015) malam di Buol.

Senada, rekan Sapri. Rahmi Mahajura menambahkan, adanya bantuan dari Pemda Buol berupa tong/drum penampungan air beserta mesin pompa. Selain itu, persoalan warga untuk mendapatkan air bersih tidak di biarkan berlarut-larut.

“Harapannya masyarakat Desa Bokat Empat kalau bisa kita dibantu tong air sebanyak tiga buah ini kita tempat di titik dalam desa juga mesin alkon untuk penyedot air. Kalau untuk distribusinya nanti kita sendiri yang salurkan pakai mobil desa,” tutur Rahmi.

Olehnya Rahmi sangat berharap adanya antisipasi nyata dari pemerintah setempat. Selain itu, persoalan warga untuk mendapatkan air bersih tidak dibiarkan berlarut-larut.

Krisis Air Bersih Kian Meluas

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, kondisi serupa juga dialami warga Desa Oyak, Kecamatan Paleleh Barat. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga setempat kini harus menemupuh jarak satu kilometer ke lokasi sumber mata air.

“Masyarakat Desa Oyak sekarang sulit air bersih, warga tinggal ambil di sungai malam hari, jarak lokasi mata air satu kilometer karena sumber air yang ada sudah tidak dapat memenuhi lagi kebutuhan masyarakat setempat,” terang sumber.

Selain kesulitan air bersih, akibat kemarau berkepanjangan ribuan hektar lahan milik petani di daerah itu juga mengalamai gagal panen.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buol Ibrahim Rasyid, Jum’at (4/9/2015), mengatakan, pihaknya telah melakukan antisipasi dengan melakukan dua cara. Pertama tunda tanam sampai menunggu perubahan cuaca kedua bantuan sistem pompanisasi.

“Solusi ini bagi daerah yang sama sekali sumber mata airnya sudah tidak ada. Kemudian antisipasi kedua bagi daerah yang memiliki sumber air kita bantu sistem pompanisasi, kalau sawah yang kurang airnya kita anjurkan di gabung kecuali yang pegunungan kita stop sama sekali,” tandas Ibrahim.

– See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/sungai-buol-mengering#sthash.a2f9OgGM.dpuf

Walhi: Pemprov Sudah Perintahkan Penghentian Reklamasi September 4, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
add a comment

Nelayan Teluk Palu sudah kehilangan tempat untuk menambatkan perahunya, karena sudah berganti dengan daratan seluas 38 hektar. (Foto : Metrosulawesi/Dok Joko Santoso) – See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/walhi-pemprov-sudah-perintahkan-penghentian-reklamasi#sthash.qTRgk3SP.dpuf

Palu, Metrosulawesi.com –  Pada pertemuan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GN-PSDA) 25 Agustus 2015 di Makassar, Pemprov Sulawesi Tengah yang diwakili Asisten II Bunga Elim Somba menyatakan bahwa kegiatan Reklamasi Teluk Palu telah dihentikan.

Perintah ini berdasarkan kesepakatan antara Pemprov Sulteng dengan Pemkot Palu, dengan melihat hasil telaah kelengkapan perizinan, serta kesesuaian ruang. Hal ini juga telah disampaikan dihadapan forum Korsup KPK.

Kepala Departemen  Advokasi dan Kampanye ED Walhi Sulteng Aries Bira dalam rilis yang dia kirim ke redaksi Metrosulawesi, pada pertemuan tersebut Elim Somba merepresentasekan diri sebagai Pemerintah Provinsi mewakili Gubernur Sulteng, sehingga pernyataan tersebut berkekuatan hukum. Sejauh ini, menurut Aries pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota Palu belum mengeluarkan satu keputusan tertulis terkait penghentian tersebut.

“Hal ini juga diakui Elim Somba Ketika kita mengkonfirmasi perihal penghentian tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, pernyataan Elim Saomba adalah satu bentuk sikap tegas pemerintah Provinsi  bahwa Reklamasi Teluk Palu telah dihentikan. Sebagimana diungkapkan Elim Somba  yang menyatakan “Pak Gubernur telah meminta pemerintah Kota Palu untuk menghentikan reklamasi teluk palu dan saat ini telah di hentikan, tepatnya minggu lalu,” kata Aries yang mengutip pernyataan Elim Somba.

“Namun kabar yang kami himpun sampai saat ini proyek penimbunan Teluk Palu tersebut belum dihentikan oleh PT Yauri Properti Investama (YPI) selaku pihak pelaksana reklamasi teluk palu,” kata Aries.

Aries menambahkan, fakta dilapangan serta dengan menghubungkan pernyataan Elim Somba dalam Korsup KPK tersebut, belum berhentinya Reklamasi Teluk Palu karena tiga kemungkinan. Pertama, Pemerintah Provinsi belum melakukan penghentian Reklamasi  Teluk Palu; Kedua, Pemerintah Kota Palu tidak menjalankan perintah Gubernur, dan Ketiga  pihak  PT YPI memang tidak mengindahkan Perintah penghentian tersebut.

“Atas dasar itu, menurut kami, pihak kepolisian harus memastikan perintah penghentian tersebut, dalam artian bahwa saat ini sudah ada perintah penghentian, maka jika fakta dilapangan masih terjadi aktivitas, menurut kami ini satu pelanggaran hukum yang harus di tindaki oleh aparat yang berwajib tentunya,” ujarnya.

Kata Aries, menurut pernyataan Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad yang disampaikan kepada Walhi Sulteng, Reklamasi Teluk Palu belum ada rekomendasi dari Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Beliau sendiri yang mengirimkan surat kepada Pemeritah Kota Palu, bahwa sampai saat ini KKP belum mengeluarkan rekomendasi terkait reklamasi karena dokumen dan lainnya belum ada pada kami. Untuk itu, menurutnya, pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan terkait reklamasi ini dan dia akan bersedia menjadi saksi ahli jika itu di mungkinkan. Dia mencontohkan kasus yang terjadi dengan reklamasi Makassar, pada kasus tersebut dia menjadi saksi ahli yang menyeret pihak pelaksana,” imbuhnya.

Untuk itu Walhi Sulteng minta kepolisian lebih aktif dan terbuka, karena kunci utama penanganan kasus ini ada pada aparat kepolisian, keaktifan dan keterbukaan aparat kepolisian sangat penting. Untuk melibatkan  semua masyarakat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dan menjamin proses penyidikan yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan baik.

– See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/walhi-pemprov-sudah-perintahkan-penghentian-reklamasi#sthash.qTRgk3SP.dpuf

Pemkot Palu Pro Kapitalis Terkait Peruntukan Reklamasi Pantai September 3, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
add a comment

PALU – Peruntukan Reklamasi Pantai Teluk Palu mengundang tawa pakar. Sejatinya tujuan Reklamasi yaitu untuk kepentingan rakyat, namun dibolak balik untuk kepentingan pemodal. Indikasinya terlihat saat Pemkot Mengubah peruntukan Reklamasi sebagaimana amanat Perda Tata Ruang Kota Palu untuk Kawasan Wisata dan Wisata buatan, namun di ubah pada Izin reklamasinya untuk kawasan Central Business Equator Comerce Point Atau pusat kawasan bisnis dan Perdagangan Khatulistiwa.

Bagi Pakar Anekdot Kawasan bisnis dan Wisata sama Saja  terdengar Lucu. Pakar kebijakan Publik Universitas Tadulako Palu DR Irwan Waris menyebut Dua Hal itu sangat berbeda. Wisata untuk Bisnis akan melahirkan Kawasan Ekonomi Wisata. Sementara Bisnis yang melahirkan Wisata Akan melahirkan Zona ekslusif Wisata. “tidak bisa dikatakan Wisata sama dengan Bisnis” Jelasnya kepada Radar Sulteng Kemarin di kediamannya (1/9).

Kawasa Ekonomi Wisata Embrionya dari aktivitas masyarakat kecil yang menggerakan sektor wisata. Kawasan Ekonomi Wisata akan melahirkan dampak ekonomi selanjutnya yang berasal dari usaha Rakyat. Bisa Berbentuk Kuliner, dimana Rakyat kecil sebagai pedagang yang menjual aneka makanan khas. Kemudian Kawasan Ekonomi Wisata bisa Dimanfaatkan rakyat dengan menyewakan Perahu-perahu Kecil, Permainan Anak-anak yang tujuannya ialah kesenagan rakyat. Pelakunya Ialah rakyat kecil dan yang senang adalah rakyat kecil.

Sebaliknya jika bisnis yang menghasilkan Wisata akan membuat Zona ekslusif sendiri. Kawasan Wisata yang lahir dari ambisi Pemodal, akan mencipkan kawasan Wisata semuanya pemodal. “Seperti terjadi dinegara Kapitalis, Jadi pebisnis itu menciptakan kota, menciptakan hotel Wisata untuk kepentingan Bisnisnya,” Jelas Irwan Waris.

Irawan mengatakan, Wisata mendukung bisnis artinya ekonomi mendukung Wisata maka yang terjadi ialah keadaan pro rakyat kecil. Sebaliknya kalau bisnis yang ditonjolkan maka kebijakan itu lebih menguntungkan kepemilik modal karena kreasinya Pemodal. “Itu yang kami khawatirkan,” Jelasnya.

Kekhawatiran itu menjadi ancaman bagi rakyat kecil bilamana Pemkot Palu ngotot dengan peruntukan reklamasi atas maunya para pemodal. Rakyat kecil akan susah mendapat hiburan Wisata yang berkualitas serta murah. “Jangan bisnisnya yang ditonjolkan. Masyarakat kecil akan semakin susah menjangkau malah akan terpinggirkan,” Jelasnya.

Irawan meminta Pemkot lebih bijak menuruti kemauan Investor. Jangan asal setuju bila kepentingan Investor mengkerdilkan rakyat kecil. Menurutnya, Kota Palu Saat ini dikepung sentra bisnis mulai dari utara sampai selatan dan Seluruh pelosok. Mulai dari dibentuknya Kawasan Ekonomi Khusus, Palu Square, Sentra Perhotelan dari kampung Lere Sampai Watusampu. Namun hanya sedikit yang menyisahkan ruang hijau kepada masyarakat kecil. “Lama kelamaan masyarakat Kecil akan ketinggalan,” Ujarnya.

Pemkot diminta jangan terpukau dengan pertumbuhan ekonomi kota Palu Sampai 9 hingga 10 persen. Karena Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diimbangi Pertumbuhan ekonomi rakyat hanya pertumbuhan ekonomi Pemodal. “Sekarang Pertumbuhan Kita hebat sekali, Sembilan hingga sepuluh persen. Tapi rakyat miskin. Banyak rakyat menggangur. Artinya pertumbuhan yang tinggi itu dinikmati segelintir orang. Siapa itu, Pemilk Modal. Kita tidak harapkan seperti itu. Kita harapkan Pemerintah Kota Kreatif membuka peluang kepada rakyat kecil. Kalau rakyat selalu dijadikan penonton akan menimbulkan konflik, mereka kecewa,” jelasnya.

Irawan Waris meminta Pemkot Palu konsisten dengan kebijakannya sendiri (perda). “Jika Perda Reklamasi itu isinya peruntukan untuk Wisata lalu sekarang ini dalam kenyataannya Pemerintah Kota mengubah peruntukannya untuk bisnis, saya kira itu pelanggaran. Dan hebat sekali karena yang melanggar Pemerintah Kota sendiri. Yang mestinya justru Karena dia (Pemkot, red) yang membuat kebijakan itu dalam rangka kepentingan rakyat. Mestinya Pemerintah Kotalah yang paling terlebih dahulu mengamankan perda itu,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksanaan reklamasi Teluk Palu semakin tidak Jelas Peruntukannya. Dari Dinas Tata Ruang sebagai instansi yang memegang kendali atas ruang Kota mengaku tidak mengetahui untuk siap dan dikemanakan Reklamasi. Untuk mengetahui Pemanfaatan reklamasi bisa diketahui dari master plannya. Namun justru master plan itu tidak dimiliki oleh instasi teknis Tata Ruang.

Kabid Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Palu Uhud Mangkona mengaku bidangnya tidak mengetahui master plan Reklamasi di Teluk Palu. “Memang sesuai aturannya kami harus memiliki tga dokumen yaitu Amdal, kemudian studi Ekonominya dan master plan. Namun master plannya tidak ada sama kami,” Jelas Uhud dikantornya kemarin.

Master plan itu dijadikan panduan bagi penata Ruang ketika Reklamasi sudah selesai. Kemudian dengan adanya master plan itu akan membuat siapa saja pihak yang berkepentingan dengan penimbunan Kawasan laut itu. Dengan adanya master plan itu menjawab keraguan masyarakat apakah kawasan reklamasi tersebut akan dibangun Hotel, mal, ataukah peruntukannya untuk Rekreasi masyarakat. “Setelah Reklamasi, akan dibuat Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL). RTBL menjadi panduan bangunan, serta tinggi dan jenis bangunan yang akan dibangun,” jelasnya.

Terpisa, Anggota Komisi C DPRD Palu Hamsir mengatakan sampai sekarang dia tidak bisa memahami tujuan  Pemkot Palu melakukan Reklamasi. Karena Reklamasi dilakukan bila Lahan di Palu ini tidak ada dan reklamasi dan reklamasi umumnya dilakukan bila dalam keadaan terdesak sampai harus dilakukan Reklamasi,” Jelas Hamasir di teras ruang sidang DPRD Palu kemarin (1/9).

Menurut Hamsir, Lembaga DPRD Palu sampai sekarang belum membahas detail Tata Ruang Wilayah (DTRW) serta revisi Perda Tata Ruang Kota Palu. Pembahasan bisa dilakukan bila Pemkot Palu telah memenuhi beberapa Dokumen yang disyaratkan Reklamasi.

Proyek Reklamasi yang telah berjalan ini, Juga dituding melanggar sejumlah aturan bahkan pidana. Lantas apa Tanggapan pihak Kepolisian? Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Idam Azis beberapa waktu lalu, Sempat berkomentar, bahwa terkait kasus ini pihaknya tidak harus mengumumkan kepada Publik jika sedang melakukan penyelidikan. “tidak harus saya umumkan kalu masih lidik. Kecuali kalau sudah dua alat bukti yang cukup itu baru (diumumkan),” Singkat Idam. (bar/agg)

 Radar Sulteng*Rabu 2 September 2015

Warga Labuan Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Tambang Agustus 27, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
add a comment

Pengerukan pasir oleh salah satu perusahaan galian C di Desa Labuan Toposo beberapa waktu lalu. (Foto : Istimewa)

Donggala, Metrosulawesi.com – Penambangan batu dan pasir (galian-C) di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, diprotes oleh masyarakat Labuan Toposo. Pasalnya, perusahaan itu dinilai sudah banyak merugikan masyarakat. Warga juga mendesak pemerintah untuk mencabut izin pertambangan yang beroperasi di desa tersebut.

Salah seorang pemuda Desa Labuan Toposo, Liswanto, saat dihubungi media ini membenarkan adanya protes dari puluhan masyarakat atas aktifitas perusahaan itu. Menurutnya, protes warga ini akibat dampak aktifitas pertambangan yang sudah banyak merugikan harta benda masyarakat setempat.

“Setelah cukup lama melakukan penolakkan atas aktifitas pengerukkan material dialiran sungai yang berada di wilayah Desa kami, akhirnya hari ini, masyarakat Labuan Toposo berhasil mendesak pemerintah Desa untuk menggelar pertemuan dengan menghadirkan pihak perusahaan yakni CV. Lelea Ratan,” kata Liswanto, Senin (24/8/2015)

Liswanto menuturkan, sejak terjadinya banjir besar akhir tahun 2014 lalu, masyarakat mulai resah dengan aktifitas CV Lelea Ratan. Akibat keresahan itu, pada bulan Mei 2015, masyarakat Labuan Toposo memblokir aktifitas perusahaan itu.

“Karena pada saat banjir besar terjadi, banyak lahan kebun dan tanaman masyarakat rusak dan hanyut dibawa banjir. Bahkan rumah penduduk dan perabotanyapun hanyut disapu banjir,” tuturnya.

Selain itu, debu dan polusi udara juga menjadi momok menakutkan. Hal lainnya, beberapa titik sumur kecil milik masyarakat yang ada di sekitar sungai menjadi kering. Banjir besar itu juga mengakibatkan rusaknya bendungan Sambenusu dan terputusnya akses jalan penghubung antara desa Labuan Toposo dengan Desa Lumbubaka.

Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk berusaha menghentikan aktifitas tambang CV Lelea Ratan. Sebelum melakukan aksi pemblokiran, masyarakat meminta kepada pihak Pemerintah desa untu melakukan pertemuan dengan menghadirkan pihak perusahaan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan, akibatnya masyarakat mengambil tindakan dengan memblokir aktifitas perusahaan tersebut.

“Pada hari Jum’at, 14 Agustus 2015 kami kembali melakukan aksi pemblokiran. Sehingga pemerintah Kecamatan Labuan mengundang kami untuk membicarakan hal tersebut. Hari Sabtu,15 Agustus kami memenuhi udangan pemerintah Kecamatan Labuan. Kami bersyukur atas undangan tersebut, sehingga kami bisa menyampaikan apa keinginan kami selaku masyarakat dari Desa  Labuaan Toposo,” jelas Liswanto.

Dalam pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka. Intinya masyarakat Labuan Toposo menolak aktifitas tambang diwilayah sungai mereka, mengingat dampak yang sudah masyarakat rasakan selama ini. Selain itu mereka juga meminta pemerintah kecamatan bisa memfasilitasi pertemuan dengan menghadirkan masyarakat, Pemerintah Desa Labuan Toposo, serta pihak perusahaan.

Dari hasil dialog itu, disepakati pemerintah desa Labuan Toposo memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dangan pihak perusahaan atas rekomendasi Pemerintah Kecamatan Labuan.

“Jumat 21 Agustus Pemerintah Desa Labuan Toposo melaksanakan pertemuan di Kantor Desa Labuan Toposo dengan mengundang masyarakat juga pihak perusahaan. Sayangnya yang hadir dari pihak perusahaan hanyalah perwakilan dari pihak CV. Lelea Ratan dan CV Putra Labuan. Sementara Pihak dari CV Remethana tidak hadir.

Dari hasil pertemuan di kantor Desa Labuan Toposo menghasilkan berita acara yang di tanda tangani oleh 7 orang yakni 5 orang perwakilan masyarakat, Kepala Dusun II, Ketua LPM Desa Labuan Toposo dan mengetahui Kepala Desa Labuan Toposo Bapak Askar. Selain itu Berita acara tersebut juga dilampirkan absen tanda tangan 97 orang yang hadir saat pertemuan termasuk perwakilan dari pihak CV. Lelea Ratan bapak Alisan,” ungkapnya.

Dalam Berita Acara Kesepakatan Sosialisasi Tambang Galian C dengan Nomor : 224/pemdes-LT/VIII/2015 tersebut kata Liswanto, menyepakati  dua poin pertama, memberhentikan perusahaan CV Lelea Ratan, CV Remetana, dan CV Putra Labuan yang beroperasi di sungai Labuan Toposo. Poinkedua, penagihan, penghitungan fee sisa jumlah retasi pemuatan seluruhnya.

Liswanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal ini Bapak Bupati harus secepatnya mencabut izin tiga perusahaan tersebut. Karena sejak awal proses pembuatan perizinannya tanpa melalui musyawarah dan kesepakatan dengan masyarakat Desa Labuan Toposo. Masyarakat juga berharap, DPRD Donggala dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kiranya dapat mengambil tindakan dengan memeriksa kembali izin-izin usaha pertambangan yang beroperasi di wilayah sungai Desa Labuan Toposo.

“Sebaiknya, pemerintah daerah dan DPRD turun langsung meninjau lokasi dan berdialog dengan masyarakat agar bisa mengetahui secara persis apa permasalahan yang hadapi masyarakat. Masalah ini juga sudah pernah kami sampaikan setiap ada anggota DPRD yang turun reses di wilayah Kecamatan Labuan,” pungkasnya.

Editor : Subandi Arya

– See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/warga-labuan-desak-pemerintah-cabut-izin-perusahaan-tambang#sthash.4ZpRWxzI.dpuf

Soal Reklamasi Teluk Palu, Pemerintah Provinsi Keluarkan Surat Rekomendasi Agustus 16, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
add a comment

Palu, Metrosulawesi.com – Terkait dengan polemik kegiatan reklamasi Pantai Talise –  Teluk Palu, yang dilaksanakan PT Yauri Investama Property, selama ini publik hanya ‘mengarahkan telunjuk’ –nya kepada Pemerintah Kota Palu.

Dan selama ini publik, utamanya kalangan pemerhati lingkungan hanya membahas soal peraturan dan perizinan yang dilakukan pihak Pemkot Palu.

Sementara itu, Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, kepada Direktur Utama PT Yauri Property Investama nomor 503/52/RD/ADM.EKON tertanggal 25 Oktober 2015 tidak terlalu diketahui publik secara luas.

Rekomendasi juga dikeluarkan DPRD Sulteng nomor : 615.3/0879/DPRD tanggal 25 Oktober 2012, yang ditandangani ketua DPRD Sulteng, H Aminuddin Ponulele.

Berdasarkan Surat dari Kemendagri nomor 660/9600/IV/Bangda tanggal 26 November 2014 kepada gubernur Sulteng, yang ditandatangani Dirjend Bina Pembangunan Daerah, Mendagri, Muhammad Marwan, sebagai jawaban atas surat Ombudsman RI perwakilan Sulteng. Sesuai dengan ketentuan pasal 351 ayat 4 UU nomor 23 tahun 2014, bahwa kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi ombudsman.

Namun, hingga saat ini saran, masukan dan rekomendasi Ombudsman RI perwakilan Sulteng tidak pernah diindahkan oleh pihak-pihak terkait, sehingga beberapa waktu lalu Ombudsman membahas rekomendasi tersebut dengan pihak Polres Palu.

– See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/soal-reklamasi-teluk-palu-pemerintah-provinsi-keluarkan-surat-rekomendasi#sthash.CYiUa0zb.dpuf

%d blogger menyukai ini: