jump to navigation

Reklamasi Pantai Marak, Menteri Susi: Kita ‘Impoten’ Tak Bisa Apa-apa September 17, 2015

Posted by walhisultengnews in KAMPANYE WALHI SULAWESI TENGAH.
add a comment
Michael Agustinus – detikfinance
Selasa, 15/09/2015 21:42 WIB
Reklamasi Pantai Marak, Menteri Susi: Kita Impoten Tak Bisa Apa-apa
Jakarta -Maraknya reklamasi pantai yang dilakukan di berbagai pemerintah daerah mendapat perhatian dari Komisi IV DPR RI.

Dalam rapat kerja antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Komisi IV, anggota dewan mempertanyakan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait masalah reklamasi pantai ini di berbagai daerah.

Susi menjelaskan bahwa kementeriannya tak kuasa membendung reklamasi-reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda). Izin reklamasi dikeluarkan oleh Pemda, bukan oleh KKP.

“Nggak bisa kita tindak (reklamasi pantai), persoalannya daerah yang ngasih izin,” kata Susi usai rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

KKP berwenang memberikan izin pelaksanaan untuk reklamasi pantai. Namun, dalam kenyataannya kewenangan KKP ini tak ampuh karena reklamasi tetap dapat berjalan dengan hanya mengantongi izin dari Pemda.

Akibatnya, banyak reklamasi pantai yang sebenarnya merusak sumber daya perikanan tetapi tetap dijalanka terus. Susi mengeluhkan ketiadaan wewenang KKP untuk menghentikannya.

“Makanya saya bilang, KKP punya izin pelaksanaan, tetapi apa pun suara kita tidak digubris. Nggak bisa ngapa-ngapain, ‘impoten’,” tandasnya.

Dalam kasus reklamasi pantai di Jakarta, sempat terjadi perbedaan pandangan antara KKP dengan Pemda DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan perpanjangan izin reklamasi berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Sementara itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan proyek tersebut harus mendapatkan izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) karena masuk kawasan strategis nasional (KSN).

KKP mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Untuk pesisir pantai kurang dari 12 mil dan bukan termasuk kawasan strategis nasional, sehingga setiap perizinan di zona ini menjadi wewenang gubernur atau pemda. Sedangkan untuk zona atas 12 mil sampai 200 mil menjadi kewenangannya menteri kelautan dan perikanan.

Menurut pihak KKP, pesisir Teluk Jakarta masuk dalam KSN, sehingga kewenangan perizinannya ada di KKP meski zonasinya di bawah 12 mil dari pantai.

WALHI Minta Polisi Selidiki Aktifitas PT.ANA Juni 7, 2015

Posted by walhisultengnews in KAMPANYE WALHI SULAWESI TENGAH.
add a comment

PALU – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulteng meminta pihak Kepolisian Segera melakukan penyelidikan terhadap Aktifitas perkebunan PT. Agro Nusa Abadi (ANA), Karena dinilai ilegal. PT ANA  Dianggap melakukan aktifitas diatas lahan milik masyarakat Kec. Petasia Timur Tanpa proses pelepasan Hak.

Selain itu, menurut WALHI, SK tentang penunjukan lokasi perkebunan Sawit merupakan keputusan Strategis, yang harusnya tidak boleh dikeluarkan oleh seorang pelaksana Tugas (PLT)  Bupati.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI  Sulteng, Ahmad Pelor mengatakan, PT.ANA mendapatkan Izin lokasi seluas 19.675 Ha melalui SK Bupati Morowali Nomor 188.45/0706/UMUM/2006, pada jum’at tanggal 8 desember 2006, sebagaimana Permen Agraria/ Kepala BPN No.2 Tahun 1999 tentang izin lokasi dimaksud, berlaku selama tiga tahun.

“Dan dapat diperpanjang Satu tahun apabila tanah diperoleh telah mencapai 50 persen jika dihitung berdasarkan ketentuan dimaksud , Idealnya izin lokasi atas PT ANA  Berakhir tahun 2009 atau jika telah mengusahakan perolehan tanah lebih dari 50 persen diperpanjang berakhir tahun 2010,” Kata Ahmad pada jumpa pers dikantor WALHI Sulteng Jalan Ki Hajar Dewantoro, Palu, Jum’at (5/6).

Namun Faktanya, Ungkap dia, Hingga tahun 2015 PT.ANA  baru bisa mengusahakan Lahan untuk perkebunan sekitar 36 persen Atau +7000 Ha. Kemudian sejak tahun 2007 PT.ANA  telah melakukan Clearing (pembersihan lahan); Serta penanaman pada lahan-lahan milik masyarakat Desa Bunta, Tompira, Bungintimbe, Peboa, Molino, dan towara Kecamatan petasia Timur, Tanpa didahului dengan proses pelepasan hak atas Tanah.

Dengan Kata lain, Menurut dia, Sejak Tahun 2007  PT.ANA telah menguasai dan mengelola lahan + 7000 Ha milik masyarakat beberapa desa di kec. Petasia Timur secara ilegal. Pelanggaran Fatal lainya melakukan aktivitas perkebunan (penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan hasil kebun) Tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU), yang merupakan alas Hak Penguasaan tanah perkebunan dengan luasan Diatas 25 Ha.

Menurutnya lagi, carut marut proses perizinan untuk perkebunan semakin para, Ketika pada tahun 2014 PLT Bupati Morowali Abdul Haris Rengga, Kembali mengeluarkan izin lokasi untuk mengusahakan tanah perkebunan melalui SK No.188.45/KEP-B.MU/0096/VIII/2014 pada 20 Agustus tentang persetujuan pembaruan izin lokasi usaha perkebunan Kelapa Sawit Terpadu beserta pendukung lainnya PT ANA di petasia timur.

Astra Agro Lestari (AAL) merupakan, korporasi sektor perkebunan paling aktif melakukan perluasan perkebunan Sawit di Sulteng. Dengan Penguasaan lahan berdasarkan izin mencapai 98.000 Ha melalui sedikitnya lima perusahaan, Yaitu, PT Lestari Tani Teladan (LTI), PT Sawit Jaya Abadi (SJA), PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS), PT Cipta Agro Nusantara (CAN) dan PT Agro Nusa Abadi (ANA) tersebar di kab. Donggala, Poso dan Morowali Utara (Morut). Dari Lima Anak perusahaan tersebut, hanya Satu memiliki HGU, Yakni PT.Lestari Tani Teladan (LTT) terdapat di donggala.(ikram)

Sumber: mediaalkhairat 6/5/2015

Walhi Minta Polisi Periksa Perkebunan Ilegal Astra International Juni 6, 2015

Posted by walhisultengnews in KAMPANYE WALHI SULAWESI TENGAH.
add a comment

PALU- Pihak Polri diminta untuk segera menghentikan dan menyelidiki aktifitas perkebunan ilegal yang dilakukan PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) anak perusahaan Astra International di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, karena perkebunan dilakukan diatas lahan milik masyarakat Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara tanpa proses pelepasan hak. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah, Ahmad Pelor, SH kepada Bergelora.com di Palu, Sabtu (6/6).

“Aktifitas perkebunan sejak tahun 2007 hingga saat ini tahun 2015 yang dilakukan oleh PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) merupakan aktifitas illegal karena dilakukan diatas lahan milik masyarakat Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara tanpa proses pelepasan hak,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Izin Lokasi pembaruan dengan nomor 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Morowali Utara (Morut) merupakan keputusan administrasi Negara yang tidah sah menurut hukum karena dikeluarkan kepada perusahaan yang tidak tepat atau telah banyak melakukan pelanggaran hukum.

“Selain itu Surat Keputusan (SK) tentang penunjukan Lokasi perkebunan sawit adalah merupakan sebuah keputusan yang strategis dan harusnya tidak boleh dikeluarkan oleh seorang Pelaksana Tugas (PLT) Bupati selaku Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Menurutnya SK nomor 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Izin Lokasi Pembaruan dipaksakan, sehingga patut diduga ada proses gratifikasi dalam proses keluarnya Surat Keputusan (SK) yangg dimaksud.

“Walhi memandang perlu kiranya pihak Kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan serta memeriksa AH. Rengga terkait terbitnya SK itu. Pihak kepolisian juga juga harus segera melakukan penyelidikan terhadap aktifitas perkebunan illegal yang dilakukan PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA),” ujarnya.

Sejak Tahun 2006 yang lalu menurut hasil investigasi Walhi Sulawesi Tengah, PT. Astra Agro Lestari (AAL) adalah anak usaha dari Astra International Tbk yang merupakan korporasi di sektor perkebunan yang paling aktif dalam melakukan perluasan perkebunan sawit di wilayah Sulawesi Tengah dengan penguasaan lahan berdasarkan izin yang mencapai 98.177 hektar.

Lima Anak Perusahaan

Usaha perkebunan kelapa sawit skala besar di Sulawesi Tengah dilakukan melalui sedikitnya lima anak perusahaan Dari dari ke lima anak perusahaan itu 4 diantaranya beroperasi atau melakukan aktifitasnya di wilayah Kabupaten Morowali Utara yaitu PT. Rimbunan Alam Sentosa (RAS) di Kabupaten Morowali Utara, PT. Cipta Agro Nusantara (CAN) dan PT. Agro Nusa Abadi (ANA), PT. Sawit Jaya Abadi (SJA) beroperasi di Kabupaten Moowali Utara dan Kabupaten Poso, sementara satu anak perusahaanya yakni PT. Lestari Tani Teladan (LTT) yang beroperasi di Kabupaten Donggala.

Dari luasan penguasaan lahan 98.177 hektar tersebut hanya ada 5.667 hektar yang memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) yakni yang dimiliki oleh PT. Lestari Tani Teladan (LTT) yang beraktifitas di Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini berdasarkan Data Izin Lokasi dan Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015.

“Jika demikian artinya ada dugaan bahwa terdapat 92.510 hektar luas lahan yang tidak memiliki izin usaha, karena hingga saat ini kami sendiri sulit mendapatkan data terkait izin lokasi seluas itu jika memang ada,” papar Mat Pelor. (Lia Somba)

http://www.bergelora.com/nasional/kesra/2062-walhi-minta-polisi-periksa-perkebunan-ilegal-astra-international.html

WALHI PASTIKAN PEMKOT PALU AKAN TERUSKAN REKLAMASI Mei 12, 2015

Posted by walhisultengnews in KAMPANYE WALHI SULAWESI TENGAH.
add a comment

Amat Pelor : Kami Tetap Melawan

PALU–BN. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah  (Sulteng) pastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu masih akan terus berupaya untuk melanjutkan raklamasi teluk palu.   Direktur Walhi Sulteng, Amad Pelor, di Palu Selasa (20/1) mengakui aktifitas reklamasi sudah berhenti kurang lebih enam bulan karena pelaksanaannya cacat hukum. Namun Walhi tidak melihat satu-pun keputusan politik ataupun keputusan hukum yang tegas Pemkot untuk mengehantikan reklamasi tersebut.   Dia mengatakan, saat ini Pemkot sedang memfasilitasi proses penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir dan Walhi melihat dalam proses tersebut, Pemkot berusaha memasukan reklamasi teluk palu mejadi bagian dari rencana.   “Kami menilai pemerintah tetap akan memaksakan diri untuk melanjutkan reklamasi itu, tapi kami juga tetap berupaya agar reklamasi teluk palu untuk tidak dilaksanakan,”tegasnya.   Hingga saat ini Walhi tetap memberikan kesempatan agar Pemkot betul-betul menghentikan proyek reklamasi 38,33 Ha diteluk palu yang terletak di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore itu. Namun Walhi menegaskan, jika proyek yang dinilai ambisius itu dipaksakan maka Walhi akan menempuh upaya hukum untuk menghentikannya.   “Kami tegaskan bahwa kami akan tetap melawan upaya Pemkot tersebut,”tandasnya.*yamin

http://banggainews.com/news/read/lainnya/sulteng/2015/01/21/714/walhi-pastikan-pemkot-palu-akan-teruskan-reklamasi.html

Walhi Sulteng: Rekomendasi Gubernur Terkait Reklamasi Melanggar Aturan Mei 12, 2015

Posted by walhisultengnews in AKTIVITAS WALHI SULAWESI TENGAH, KAMPANYE WALHI SULAWESI TENGAH.
add a comment

Palu, Metrosulawesi.com – Dalam pendokumentasian Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah, terkait reklamasi Teluk Palu, ditemukan bahwa Gubernur Sulteng Longki Djanggola, ikut memberikan rekomendasi terhadap reklamsasi Teluk Palu. Hal ini menjadi pertanyaan Walhi yang disampaikan  oleh Manejer Advokasi dan Kampanye Eksekutif Daerah Walhi Sulteng Aries Bira, Rabu (15/4).

“Longki Djanggola sebagai Gubernur Sulteng mengeluarkan rekomendasi atas rencana reklamasi tersebut,  ini dibuktikan dengan surat nomor :  503/52/RO.ADM EKON.  Tertanggal 25 Oktober 2012. Jika mengacu pada peraturan Presiden no  122 tahun 2014, bahwa rekomendasi dikeluarkan atas kesesuaian dengan RTRW,” ujar Aries.

Menurutnya, dalam RTRW Kota Palu tahun 2011 – 2031, tidak mengakomodir peruntukan ruang dan tidak mendeliniasi kawasan reklamasi Teluk Palu dalam rencana pola ruang.

“Ini terang, bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh gubernur tersebut telah melanggar peraturan yang ada,” kata Aries menambahkan.

Sampai saat ini tidak diketahui apa landasan Gubernur Sulteng mengeluarkan rekomendasi tersebut. Menurutnya, belum ada undang-undang atau peraturan yang mengatur dalam pemberian rekomendasi tidak memperhatikan kesesuaian antara rencana reklamasi dan pola ruangnya.

Dalam amatan Walhi Sulteng, reklamasi Teluk Palu telah mengabaikan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Dalam Negeri dan rekomendasi dari Ombudsman perwakilan Sulawesi Tengah.

“Tentunya rekomendasi gubernur itu sudah melanggar ketentuan pasal 351 ayat 4 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman,” pungkasnya.

 

Walhi Desak Pemkot Cabut Izin Reklamasi TelukPalu, Mei 11, 2015

Posted by walhisultengnews in KAMPANYE WALHI SULAWESI TENGAH.
add a comment

Metrosulawesi.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah mendesak

Pemkot Palu mencabut izin reklamasi di Teluk Palu.
Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng, Aries Bira mengatakan,

setidaknya ada tiga indikasi yang dilakukan Pemkot Palu jika tidak mengeluarkan

surat pencabutan izin.
Pertama, kata dia tidak mengindahkan surat rekomendasi dari dua kementerian.

Kedua melanggar peraturan dan perudang– undangan dan yang ketiga mengindikasikan

adanya tindakan pidana.
“Agar tidak ada spekulasi yang berkembang di masyarakat, sudah

seharusnya Pemerintah Kota Palu mengeluarkan pernyataan resmi  terkait status

reklamasi Teluk Palu tersebut. Agar beragam spekulasi dapat terjawabkan dengan

jelas,” ujar Aries di Palu, Senin (13/4) .
Menurutnya, sejak dinyatakan dihentikan oleh Pemerintah Kota Palu,

reklamasi Teluk Palu hingga kini masih belum jelas statusnya, apakah reklamasi

tersebut telah dicabut atau masih berlaku hingga kini.
Ketidakpastian itu menjadi spekulasi dan berkembang di masyarakat,

hingga kini belum ada satupun penjelasan resmi Pemkot Palu terkait pemberhentian

reklamasi tersebut (KABARSELEBES)

Amdal Gagal Dalam Mengendalikan Kerusakan Lingkungan Di Sulteng September 6, 2010

Posted by walhisultengnews in KAMPANYE WALHI SULAWESI TENGAH.
1 comment so far

Amdal Gagal Dalam Mengendalikan Kerusakan Lingkungan Di Sulteng

Palu-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi Sulteng), selama ini alasan pemerintah yang menjadikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai acuan dalam setiap rencana pembangunan baik perkebunan, pertambangan maupun sampai dengan pembukaan jalan dinilai tidak menjamin kerusakan lingkungan dan bencana yang terjadi kedepanya.
(lebih…)

%d blogger menyukai ini: