jump to navigation

DPRD Ambilalih Sengketa Perkebunan Sawit Mei 23, 2015

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
add a comment

KOLONODALE, MERCUSUAR – DPRD Morowali Utara (Morut) berencana mengambilalih penyelesaian sengketa lahan perkebunan sawit antara PT Agro Nusa Abadi (ANA) dan masyarakat di tujuh desa di Kecamatan Petasia Timur. Hal itu mengemuka pada rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua DPRD Morut Syarifudin Majid, Rabu (20/5/2015). Syarifudin berjanji menyelesaikan kemelut antara masyarakat di Petasia Timur dengan PT ANA, menyusul belum tuntasnya kerja tim yang dimediasi Sekretaris Kabupaten Yalbert Tulaka sejak tahun 2014.

Terjadi debat yang panjang antara DPRD dengan Bupati Haris Rengga dan manajemen PT ANA. Yang dipersoalkan adalah posisi luas lahan perusahaan, luas kebun inti, serta nilai rencana ganti rugi oleh perusahaan Group Astra ini kepada masyarakat yang bersengketa.

Bupati Morut Haris Rengga menyampaikan panjang lebar jika tim bentukan pemda bersama kepolisian telah mengumpulkan sertifikat asli, surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) milik masyarakat melalui Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setdakab.

Anggota DPRD dari Fraksi Merah Putih Jabar Lahaji mengatakan investasi PT ANA yang telah go public hanya mendatangkan konflik agraria, konflik perusahaan dengan masyarakat, bahkan konflik antara pekerja perusahaan dengan masyarakat. Karena itu, ia meminta dalam penyelesaian masalah tersebut, polisi mengutamakan pendekatan persuasif.

Politisi Partai Amanat Nasional ini menyarankan bukan hanya sertifikat lahan masyarakat yang dipersoalkan apakah asli atau palsu, melainkan perusahaan harus diinvestigasi dan dipastikan apakah lebih transparan, mulai soal ijin hak guna usaha (HGU), analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan tim audit independen ke perusahaan ini.
Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPRD Abudin Halilu. Menurutnya, lahan yang disengketakan warga dan PT ANA seluas 16 ribu hektare, dan yang sudah ditanam sekarang 6.429 ha. Ia meminta PT ANA menjelaskan soal jumlah luas kebun inti yang ada sekarang. Begitu halnya soal ijin PT ANA yang dikeluarkan tahun 2006 dan tahun 2008 oleh pihak Badan Pertanahan Morowali yang berani mengeluarkan sejumlah sertifikat di lahan yang sama. “Ini azas praduga tak bersalah, namun saya minta berapa jumlah lahan kebun inti perusahaan tidak mau katakan, inikan masalahnya. Sebelum berinvestasi di Morowali Utara harus bicara baik dulu dengan pemilik lahan, ini jadinya begini tidak pernah selesai,” kata politisi Golkar ini.

Hal senada dilontarkan Wakil Ketua DPRD Morut lainnya, Muh Syafrie Al Gazali. Politisi PKB ini menilai pemerintah daerah gagal dalam memediasi sengketa lahan sawit. Ini menandakan bobroknya pengelolaan administrasi. Ia meminta sejauhmana kontribusi perusahaan tersebut ke daerah, khususnya dalam membayar pajak bumi bangunan (PBB). Syafrie berharap pemerintah tidak sekadar menyelesaikan masalah ini dengan melimpahkannya ke kepolisian.

Manajemen PT ANA yang diwakili Tryanto memaparkan izin usaha perusahaan ini diterbitkan tahun 2006 dengan luas lahan lebih 10 ribu hectare dari 19 ribu ha yang diserahkan pemerintah. Sementara lahan tanam 6.429 ha. Menjawab soal kontribusi perusahaan, katanya, setiap tahun perusahaan perkebunan kelapa sawit ini membayar kewajibannya seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) lebih Rp1,1 miliar. Karena lahan di Bungintimbe dipalang masyarakat, dimana lahannya lebih 50 persen dari jumlah HGU yang dikeluarkan, jelas merugikan kedua belah pihak. Karena sawit tidak dikelola, pendapatan petani menurun. Ia berjanji perusahaan akan mengganti rugi lahan masyarakat yang bersertifikat sebagaimana kesepakatan bersama pemda. TTN

BLH Minta Aktifitas Galian C di Sigi Dihentikan Sementarap Mei 20, 2015

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
add a comment

Sigi, Metrosulawesi.com – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sigi rekomendasikan aktifitas eksploitasi bahan galian C oleh PT Nokilalaki Sembada milik Albert Ciputra, di Sungai Sopu, Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, diberhentikan sementara.

Kepala BLH Kabupaten Sigi, Erniwasri Dg. Makona saat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Sigi mengungkapkan, PT Nokilalaki Sembada yang beropersai sejak 2013, diduga melanggar UU No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan.

Ia pun membacakan aturan yang dimaksud, bahwa usaha atau kegiatan yang diajukan untuk diperikasa formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)-nya yang dilakukan pra kontruksi, kontruksi, operasi dan atau pasca operasi, maka usaha dan atau kegiatan tersebut wajib ditolak.

“Peraturan itulah yang menjadi dasar dikeluarkan SP 2 untuk menghentikan aktifitas dan tidak dikeluarkannya izin lingkungan,” ungkap Erniwasri, Senin,(18/5) saat dicecar pertanyaan oleh beberapa anggota komisi III terkait izin lingkungan yang tidak lekas diterbitkan itu.

Lebih lanjut Erniwasri menjelaskan, walaupun izin tata ruang sudah diterbitkan oleh dinas PU dan persetujuan ijin prinsip telah dikeluarkan oleh Dinas ESDM, namun pihaknya belum bisa mengeluarkan ijin lingkungan karena pada waktu diadakan seminar, konsultan juga tidak hadir.

“Tapi yang jelas saya akan bicarakan masalah ini dengan Bupati, langkah apa yang akan ditempuh,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengawasan BLH Sigi, Yoke A Pangandaheng menambahkan, PT. Nokilalaki telah mendapat teguran dua kali, teguran pertama dilakukan untuk segera melengkapi perijinan, karena tidak lekas melengkapi perijinan maka dikeluarkanlah teguran kedua yang intinya untuk menghentikan kegiatan eksploitasi.

“Jika mereka masih melakukan aktifitas, itu sudah menjadi urusan Polda, karena belum ada izin prinsip, dan izin prinsip dapat keluar setelah ada  izin lingkungan,” ujar Yoke.

Sementara itu, pemilik perusahaan PT. Nokilalaki Sembada, Albert Ciputra yang diberikan kesempatan berbicara dihadapan anggota Komisi III berdalih, sebagai perusahaan yang menang tender dalam upaya membangun Kabupaten Sigi yang harus memperhatikan dan mengurus perijinan menurutnya adalah pejabat terkait.

Dirinya mengaku sudah mendatangi Dinas Tata Ruang, Balai Sungai dan Instansi lainnya. Ia justru menilai antar instasi tidak ada kerja sama yang baik.

“Kalau urus izin baru bekerja, habis waktu, sementara ini sudah masuk triwulan kedua, dan tidak lama lagi program sudah harus berjalan,” kata Albert.

“Mestinya ada pembinaan, kita diarahkan, kurang ini, kurang itu, kita dipanggil. Justru waktu ada seminar konsultan kita malah dilarang datang, tiba-tiba sudah ada laporan ke Polda,” ujar albert kesal.

Dia pun mengaku sudah mengantongi izin Tata Ruang dan izin prinsip.

“Kalau ibu ragu, ada unsur pidana, saya sudah diperiksa, alat-alat saya sudah dipolice line, saya juga sudah kordinasi dengan Polda, kalau ada unsur pidana semua kita pasti kena, tidak hanya BLH,” jelas Albert menyakinkan.

Warga Barati Tuntut Moratorium Aktifitas PT SJA Mei 15, 2015

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
add a comment

Poso, Metrosulawesi.com – Menindaklanjuti aspirasi warga Desa Barati ke DPRD Poso ihwal demonstrasi dan melakukan pencabutan bibit sawit milik PT Sawit Jaya Abadi (SJA) yang mereka adakan dan berakhir dengan penangkapan beberapa warga tersebut, maka Sabtu (9/5) bertempat di Balai Desa Barati, Kecamatan Pamona Tenggara, dilaksanakan pertemuan antara Komisi I DPRD Kabupaten Poso dengan beberapa masyarakat.

Pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Poso Hidayat Bunggasawa SH, MH serta beberapa anggota Komisi I. Sedangkan dari masyarakat Desa Barati yang hadir antara lain PJS Kades Desa Barati Hanis Mustapa, BPD Wongko Tosinde, tokoh masyarakat Rafles Ladjeba dan sekitar 40 warga lainnya.

Pertemuan tersebut membahas beberapa hal mengenai permasalahan yang terjadi antara pihak PT SJA 2 dengan masyarakat Desa Barati mengenai lokasi lahan sawit yang diolah PT SJA 2. Lahan itu diklaim masyarakat Barati sebagai milik mereka.

Menurut Rafles Ladjeba, sebelum lokasi perkebunan sawit dibuka, sudah ada tanaman tahunan yang hidup di lokasi tersebut dan ada pekeburan tua nenek moyang masyarakat Barati yang dijadikan sebagai tanah adat.

Ia menegaskan, selama pengolahan lokasi perkebunan sawit PT SJA 2 sangat merugikan masyarakat Barati, dimana karena hutan yang sudah gundul mengakibatkan erosi sehingga pada saat banjir menggenangi areal perkebunan warga. Akibatnya hasil panen coklat yang dulunya bagus sekarang sudah tidak baik.

“Kami sangat mengharapkan agar pihak perusahaan dapat menunjukkan tapal batas, sehingga masyarakat tahu dimana tapal batas sebenarnya sehingga pihak perusahaan tidak sembarang mengolah sampai merusak perkebunan coklat warga sekitar,” tuturnya.

Rafles menambahkan, selama permasalahan yang terjadi di lokasi lahan sawit PT  SJA 2, sampai saat ini tidak pernah ada penyelesaian. Masyarakat sangat dirugikan.

“Akibat masuknya PT  SJA 2, kami masyarakat Barati sudah terpecah belah. Ada yang pro dan kontra perusahaan sehingga sering terjadi permasalahan di desa. Kami meminta kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat dapat membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

Setelah mendengarkan beberapa aspirasi dari masyarakat desa, Komisi I DPRD  Poso meminta agar masyarakat menyiapkan beberapa hal sebagai kelengkapan laporan yang akan dibuat oleh Komisi I nantinya.

“Harus ada kelengkapan berkas tanah bagi warga yang merasa memiliki hak di lokasi lahan sawit PT SJA 2. Tanaman apa saja yang ada sebelum lokasi tersebut diolah oleh PT SJA 2, lalu nama-nama warga Barati yang memiliki lahan dilokasi PT SJA 2 yang sudah diberi ganti rugi oleh pihak perusahaan,” kata Hidayat Bungasawa.

OJK Diminta Blokir Akses Bank Bagi Perusak Lingkungan Mei 12, 2015

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
add a comment

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup meminta secara tegas kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar menindaktegas para pelaku penebangan pohon dan hutan ilegal (illegal logging). Tindakan tersebut dapat berupa pemblokiran akses perbankan untuk para perusak lingkungan tersebut.

OJK jangan melayani pelaku usaha dan perusahaan yang terbukti melakukan perbuatan kriminal illegal logging serta forest distraction untuk melayani akses perbankan. Jadi diblokir sehingga ruang gerak terbatas,” kata Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya di Jakarta, Senin (27/4/2015).

Sebagai contoh, dia menyebut,  pemblokiran akses perbankan ini berlaku bagi Labora Sitorus, tersangka kasus pencucian uang, penimbun bahan bakar minyak (BBM) dan illegal logging serta contoh kasus lainnya.

Di samping itu, kerjasama Kementerian Kehutanan dengan OJK juga mengarah pada pemberian fasilitas pembiayaan mudah bagi industri hijau atau ramah lingkungan. Dalam hal ini, OJK dan bank Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman terkait implementasi kebijakan green banking.

Siti menambahkan, pihaknya tengah membahas pengurangan tingkat suku bunga bank bagi industri hijau. Sehingga muncul gairah perusahaan untuk melakukan investasi ramah lingkungan menuju ekonomi hijau. ‎”Sedang dibahas bersama OJK dan BI, jadi bunganya belum bisa dibeberkan,” terang Siti.

Sementara itu, investasi hijau atau ramah lingkungan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memasang target ambisius untuk mengejar investasi hijau sebesar US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.293 triliun (asumsi kurs Rp 12.930 per dolar AS) selama lima tahun ke depan setiap sektor bisnis.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengungkapkan, banyak negara telah menerapkan konsep investasi hijau atau ramah lingkungan dengan cara masing-masing. Indonesia, salah satu negara yang berpeluang mengimplementasikan konsep tersebut melalui teknologi ramah lingkungan.

“Supaya bisa menghasilkan produk dengan lebih sedikit emisi serta memberi nilai tambah optimal dalam inovasi dan penerapan bisnis investasi hijau,” kata Franky. (Fik/Ahm)

Kapolres Bantah Hentikan Pengusutan Kayu Hitam Mei 12, 2015

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
add a comment

Kolonodale, Metrosulawesi.com – Sebanyak 34 panggal atau 2,5 kubik kayu hitam (ebony) yang berasal dari pegunungan Desa Wawopada, Kecamatan Lembo, Morowali Utara, kini diamankan di halaman Mapolres Morowali.

Kapolres Morowali, AKBP Edwan Syaiful, Sik yang ditemui, pekan lalu di Mapolres Korowou, mengatakan, pihaknya telah memanggil memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan.

“Kasus penebangan ebony di Desa Wawopada ini kami usut dari bawah sehingga membutuhkan waktu cukup lama. Tapi percayalah masalah ini pasti tuntas,” jelasnya.

Kapolres menegaskan isu tentang penghentian pengusutan kasus ini tidak benar sama sekali. Kasus ini tidak mungkin dihentikan, apalagi sudah ada barang bukti.

“Bagaimana mau dihentikan. Barang bukti kayu hitam 34 panggal atau 2,5 kubik ada di halaman Polres,” ujarnya.

Menurut Kapolres, kasus yang sama terjadi di Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia Barat. Aparat kepolisian sempat menyita enam unit sensor yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu hitam. Namun barang bukti berupa kayu tebangan dan orang-orangnya sudah meloloskan diri.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara, Ir Sulsofyan Lamandasa yang ditemui secara terpisah membenarkan adanya pengamanan 34 panggal kayu hitam hasil tebangan liar di Desa Wawopada di halaman Mapolres Morowali.

Pihaknya minta bantuan penyidik Polres karena di intansi yang dipimpinnya belum ada penyidik khusus di bidang kehutanan.

Menyinggung soal 34 panggal kubik kayu hitam yang diamankan Polres bekerja sama dengan Polhut setempat, Kadis mengatakan akan dibentuk panitia lelang dimana hasil lelang tersebut akan disetorkan ke kas negara.

Seperti diketahui, masyarakat bersama anggota BPD Desa Wawopada Kades, Kapolres, Pemda, dan Camat Lembo telah diundang oleh Komisi II DPRD Morut yang dipimpin Ketua Komisi Jabar Lahadji untuk mencari solusi penyelesaian kasus penebangan kayu hitam tersebut.

Dalam pertemuan itu Kapolres AKBP Edwan Syaiful, Sik menjanjikan akan menuntaskan penebangan kayu hitam yang menghebohkan warga Desa Wawopada itu.

Masya Allah, Setiap Menit 7,2 Hektare Hutan Dibalak Indonesia Terancam Tak Lagi Jadi Paru-paru Dunia September 6, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
add a comment

Masya Allah, Setiap Menit 7,2 Hektare Hutan Dibalak
*Indonesia Terancam Tak Lagi Jadi Paru-paru Dunia*
*
06/09/10 RMOL*.Aksi pembalakan liar (ilegal logging) makin marak. Dengan
tingkat kerusakan hutan mencapai 1,8 juta hektare per tahun, Indonesia
terancam tak lagi menjadi paru-paru dunia. Kondisi hutan kita sudah kritis.
Ibarat manusia, hutan kita kudu dirawat di ruang ICU. Pemerintah kudu
berikan perhatian yang intensif. Jangan cuma mau menerima dana kompensasi
recoveri hutan dari negara pendonor saja.
(lebih…)

Ketika Senjata Api Mengoyak Buol September 6, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
add a comment

Oleh Adha Nadjemuddin
Supriadi (26) masih dalam keadaan kritis di Rumah Sakit Umum Buol yang menjadi salah satu korban penembakan saat terjadi bentrok antara Polisi dan Warga di Buol, Sulawesi Tengah, Kamis (2/9). ( ANTARA/Muhamad Nasrun)Stevani Verawaty, 17 tahun, terkulai tak berdaya. Tubuhnya lentur sekali seperti tak bertulang saat digendong masuk ke kamarnya.
(lebih…)

%d blogger menyukai ini: