jump to navigation

Perusda Tak Mau Gubris Larangan Aktivitas Oleh ATR/BPN Dan Pemda November 7, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
trackback

Palu – Pemasangan palang pengumuman larangan untuk mengubah peruntukan wilayah perairan laut dan kawasan pesisir teluk palu, sepertinya kurang digubris jajaran Perusda Kota Palu. Plang pengumuman yang dipasang pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Penyidik PNS tersbut, menurut Direktur Oprasional Perusda Palu Taufik Kamase, tidak spesifik melarang aktivitas reklamasi.

Image result for foto reklamasi teluk palu

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+reklamasi+teluk+palu&biw

Diketahui, Perusda Palu juga terlibat dalam reklamasi Teluk Palu bersama beberapa perusahaan selaku pengembang. Reklamasi sendiri tersebar di dua titik, yakni Pantai Talise dan Pantai Taman Ria, Lere. Luas laut yang akan direklamasi di pantai Talise kurang lebih 38,8 Ha, sementara di Pantai Taman Ria 24,4 Ha. Jika ada aktivitas lagi akan ditindaki, Kata Taufik, Perusda sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya plang pengumuman yang pemasanganya sejak senin (31/10).

“Biar saja, kami tidak sampai terpengaruh meski dipasang di  Pantai Talise dan Taman Ria,”jawab Taufik  ditanya tentang hal itu. Sebab kata dia, pengumuman itu bukan unutk melarang aktivitas reklamasi. Dan disitu (Plang,red) juga tidak ada tertulis reklamasi dihentinkan. Apalagi Perusda dan pihak pelaksana belum mendapat semacam surat resmi sehubungan pengehentian aktivitas reklamasi. Selama kami belum menerima surat pengehntian total aktivias reklamasi, berarti belum ada penghentian. Kan proses penyidikan sementara berlangsung. Terkait adanya plang itu, kami biasa-biasa saja,”ungkapnya santai.

Kembali ditegaskan fik, selama belum ada surat penghentian aktivitas reklamasi kepada Perusda dan Perusahaan dan Perusahaan pengembang, maka aktivitas reklamasi tetap berlangsung.”Kami tetap menaati asa hukum. Setahu saya hanya dimoratorium saja, makanya berhenti dulu,”ujarnya lagi.

Akan tetapi, kalau moratoriumnya sudah dicabut, maka aktivitas reklamasi akan kembali dilanjutkan. Dan penimbunan laut di Pantai Talise dan Pantai Taman Ria dilakukan lagi seperti beberapa bulan lalu.  Diberitakan sebelumnya, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara tegas menyatakan bahwa aktivitas penimbunan pantai dilokasi tersebut tak boleh dilanjutkan lagi alias berhenti total. “Di dalam Perda sudah jelas. Di lokasi itu (yang di pasangi pengumuman) tidak direncanakan peruntukkannya untuk reklamasi. Kalau nanti ada aktivitas lagi, kami akan tindaki bersama dengan Pemda Provinsi Sulteng dan PPNS,”Kata Kepala Seksi Penertiban Wilayah III Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan  Ruang dan Penguasaan Tanah, Andri Novasari ST MA,Selasa (1/11) di palu.

Penindakan tersebut telah dijelaskan pada plang pengumuman. Sesuai Perda Kota Palu nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Palu Tahun 2010-2030 Pasal 39, menetapkan sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat. Sanksi bagi pelanggar dijelaskan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Disebutkan bahwa setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak  Rp500 juta.

 

Radar Sulteng, Kamis 3 November 2016

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: