jump to navigation

Perusda Tak Mau Gubris Larangan Aktivitas Oleh ATR/BPN Dan Pemda November 7, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

Palu – Pemasangan palang pengumuman larangan untuk mengubah peruntukan wilayah perairan laut dan kawasan pesisir teluk palu, sepertinya kurang digubris jajaran Perusda Kota Palu. Plang pengumuman yang dipasang pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Penyidik PNS tersbut, menurut Direktur Oprasional Perusda Palu Taufik Kamase, tidak spesifik melarang aktivitas reklamasi.

Image result for foto reklamasi teluk palu

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+reklamasi+teluk+palu&biw

Diketahui, Perusda Palu juga terlibat dalam reklamasi Teluk Palu bersama beberapa perusahaan selaku pengembang. Reklamasi sendiri tersebar di dua titik, yakni Pantai Talise dan Pantai Taman Ria, Lere. Luas laut yang akan direklamasi di pantai Talise kurang lebih 38,8 Ha, sementara di Pantai Taman Ria 24,4 Ha. Jika ada aktivitas lagi akan ditindaki, Kata Taufik, Perusda sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya plang pengumuman yang pemasanganya sejak senin (31/10).

“Biar saja, kami tidak sampai terpengaruh meski dipasang di  Pantai Talise dan Taman Ria,”jawab Taufik  ditanya tentang hal itu. Sebab kata dia, pengumuman itu bukan unutk melarang aktivitas reklamasi. Dan disitu (Plang,red) juga tidak ada tertulis reklamasi dihentinkan. Apalagi Perusda dan pihak pelaksana belum mendapat semacam surat resmi sehubungan pengehentian aktivitas reklamasi. Selama kami belum menerima surat pengehntian total aktivias reklamasi, berarti belum ada penghentian. Kan proses penyidikan sementara berlangsung. Terkait adanya plang itu, kami biasa-biasa saja,”ungkapnya santai.

Kembali ditegaskan fik, selama belum ada surat penghentian aktivitas reklamasi kepada Perusda dan Perusahaan dan Perusahaan pengembang, maka aktivitas reklamasi tetap berlangsung.”Kami tetap menaati asa hukum. Setahu saya hanya dimoratorium saja, makanya berhenti dulu,”ujarnya lagi.

Akan tetapi, kalau moratoriumnya sudah dicabut, maka aktivitas reklamasi akan kembali dilanjutkan. Dan penimbunan laut di Pantai Talise dan Pantai Taman Ria dilakukan lagi seperti beberapa bulan lalu.  Diberitakan sebelumnya, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara tegas menyatakan bahwa aktivitas penimbunan pantai dilokasi tersebut tak boleh dilanjutkan lagi alias berhenti total. “Di dalam Perda sudah jelas. Di lokasi itu (yang di pasangi pengumuman) tidak direncanakan peruntukkannya untuk reklamasi. Kalau nanti ada aktivitas lagi, kami akan tindaki bersama dengan Pemda Provinsi Sulteng dan PPNS,”Kata Kepala Seksi Penertiban Wilayah III Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan  Ruang dan Penguasaan Tanah, Andri Novasari ST MA,Selasa (1/11) di palu.

Penindakan tersebut telah dijelaskan pada plang pengumuman. Sesuai Perda Kota Palu nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Palu Tahun 2010-2030 Pasal 39, menetapkan sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat. Sanksi bagi pelanggar dijelaskan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Disebutkan bahwa setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak  Rp500 juta.

 

Radar Sulteng, Kamis 3 November 2016

Lapangan Futsal Ditutup Akibat Lumpur PT.MPR November 7, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

Morut – Kolam pengendap peninggalan PT Mulia Pacific Resoures (MPR) di Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Morowali Utara (Morut) seperti luput dari perhatian. Padahal kolam tersebut kerap mengubah warna air laut sekitar menjadi cokelat kemarahan. Bahkan saat ini, sebuah jasa penyewaan lapangan futsal harus harus tutup akibat kolam over kapasitas.

Image result for foto lumpur di daerah Morut

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+lumpur+di+daerah+Morut&biw

“Seadainya mereka (PT.MPR rutin mengeruk kolam pengendam tersebut, pasti volume sedimennya bisa dikontrol,”ujar Doddy Adistya, kepada Radar Sulteng via telepon, kamis (3/11). Saat ini, Doddy mengaku palig merugi akibat keberadaan kolam pengendap yang di bangun anak perusahaan PT Cetral  Omega Resource Tbk (PT COR) tersebut.

Pasalyna, 97 persen rumput sintesis lapangan futsal miliknya terendam lumpur. Kejadian itu terjadi lebih dari sepekan lalu. “Pihak MPR telah berjanji akan bertanggung  jawab. Harusnya, proses mediasi di polsek Petasia berlangsung hari ini (Kamis). Tapi nayatanya mereka ingar janji,”ungkap Ketua KNPI Morut ini. Akibat sikap itu, Doddy menegaskan akan menempuh jalur hukum. Karena menurutnya, lapangann futsal satu satunya di ibu kota Kabupaten Morut itu sehari mengmpullka keuntungan bersih minimal Rp 200 ribu.

Sementara nilai investasi khusus rumput buatan dan pemasangannya menghabiskan biaya Rp 300 juta. “Mereka menggampangkan masalah ini. Tapi saya tidak akan nurut saja. Saya tidak mau rugi, karena usaha ini dibangun susah payah,”tegas Doddy yang juga CEO PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) itu. Terakait masalah itu, KTT PT MPR via pesan singkat mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pemilik lapangan futsal.”Lg kami tangani pak. Kami sudah koordinasi kepemilik lapangan futsal. Terimakasih, jelas Darmian dalam pesan singkatnya ke pada Radar Sulteng, Jum’at (4/11).

Saat ditanya durasi pemeliharaan kolam pengendap, Darmin memastikan tindakannya tergantung kondisi sedimen. “Tergantung endapan sedimennya pak kalau sudah mendekati penuh kami keruk,”sebut Darmin. Pantauan koran ini, kondisi kolam pengendap milik PT MPR terlihat hampir penuh. Ada jalur aliran air didalamnnya. Namun air itu langsung mengarah ke laut. Jika balik, PT MPR memulai aktivitasnya sejak 2011 berdasarkann Surat Keputusan (SK) Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0627/Tamben/2007 tanggal 7 Agustus 2007 seluas 5.158 hektar. SK tersebut kemudian disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dengan SK Bupati Morowali No.540.2/SK.006/DESDM/I/2011 tanggal 29 Januari 2011 dengan luas 5.156 hektar. Selanjutnya, ditingkatkan menjadi Izin Usaha Produksi (IUP) melalui SK Bupati Morowali No.540.3/SK.001/DESDM/IV/2011 tanggal 21 Aprial 2011.

Sumber : Radar Sulteng, Minggu 6 November 2016

%d blogger menyukai ini: