jump to navigation

Reklamasi Dihentikan Secara Permanen Sudah Tepat November 5, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
trackback

PALU – Dampak aktivitas reklamasi Pantai Teluk Palu yang kini sudah di berhentikan, sangat merusak kelestarian dan kealamian kawasan Pantai. Biota laut yang tardapat di sekitar area reklamasi terganggu dan terancam.

Hal itu ditegaskan pengamat hukum lingkungan sekaligus akademisi Universitas Tadulako Palu, Dr Lembang Palipada SH MH,  saat diminta pendapatnya terkait reklamasi Teluk Palu yang berlangsung di pantai talise dan Pantai  Taman Ria, Lere.

“Kealamian Pantai Teluk Palu yang sudah ada sebelumnya, sekarang sudah rusak. Ini sebenarnya jangan di biarkan,” kata Lembang disambangi di kediamannya di Palu, Jumat (4/11). Tenaga pengajar Fakultas Hukum Untad ini menilai, aktivitas reklamasi yang telah diberhentian total (bukan hanya Moratorium) sudah tepat. Apalagi pemberhentiannya sudah di lakukan lembaga terkait dan berdasarkan regullasi yang ada. “Memang harus di hentikan. Karena itu tadi, sangat merusak potensi bawah laut daerah ini,” katanya setuju.

Diketahui sejak Senin (31/10) secara de jure aktivitas reklamasi Pantai Teluk Palu sudah di hentikan oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemda Provinsi Sulteng dan penyidik PNS. Diberhentikannya aktivitas reklamasi ditandai dengan pemasangan plang pengumuman yang terpasang di tujuh titik kawasan Pantai Teluk Palu. Selain plang pengumuman di pasang di area reklamasi, pantai talise dan pantai taman ria, pemasangan plang juga dilakukan di pantai Buluri, Mamboro, dan Tawaeli.

Pengumuman di plang tersebut berisi, larangan untuk mengubah peruntukan wilayah perairan laut dan kawasan pesisir di teluk palu. Ini berdasarkan Perda Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) kota Palu tahun 2010-2030 pasal 39, menetapkan sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

Untuk sanksi bagi pelanggar, tertuang dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Yakni di pidana dengan penjara paling lama 3 tahun, dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Lembang menyatakan bahwa pelaksanaan reklamasi di pantai Talise dan Pantai Taman Ria, sebenarnya belum sesuai peruntukanya. Malah terkesan hanya memberikan dambak negatif terhadap ligkungan sekkitar.  “Misalnya pada petani garam dan para Nelayan. Karena adanya reklamasi di situ, mereka sudah menjadi korbannya. Dan kalau merjuk ke Perda Kota Palu nomor 16 tahun 2011, kawasan pantai teluk palu di peruntukan kawasan pariwisata. Pertanyaanya, apakah reklamasi teluk palu bertujuan peningkatan potensi kawasan pariwisata?” tambahnya.

Bila beberapa pihak mengklaim tujuan reklamasi untuk pengembangan pembangunan, itu sah-sah saja. Akan tetapi harus memperhatikan faktor lahan kosong di kota palu. Kalau saja kota ini tidak memiliki lahan kosong yang dapat di jadikan untuk pengembangan-pengembangan bagi pengusaha atau investor, barulah reklamasi di lakukan. “Jika masih banyak lahan kosong, kenapa harus reklamasi menjadi pilihannya,” ujar Lembang prihatin.

Kemudian, jika reklamasi tetap di lakukan, mestinya melalui berbagai pertimbangan. Seperti peruntukannya bagai kawasan pantai yang akan di jadikan area pariwisata.  “Tapi benar-benar untuk peningkatan kawasanyang tidak memiliki pesona pariwisata. Sehingga menjadi kawasan yang menjadi idola objek pariwisata. Kalau tujuannya bukan untuk itu, sebaiknya jangna dulu ada reklamasi,” ujarnya menganalisa.

Masih kata Lembang, kalau di lihat secara hukum sesuai perundang-udangan yang berlaku, aktivitas reklamasi Teluk Palu  yang dikoordinir oleh beberapa perusahaan sebagai pengembang, sangat jelas melanggar. Sebab berdasarkan Perda Kota Palu nomor 16 tahun 2011 tentang rencana tata ruang (RTRW) kawasan pantai, disitu sudah di tegaskan. “Penjelasan Perda ini kan sudah jelas. Artinya yang berkaitan dengan aktivitas penimbunan kawasan pantai, itu tidak diperbolehkan lagi alias dilarang secara permanen.  Mau ditafsirkan bagaimana lagi. Sudah jelas kok,” ujarnya.

Kedepan, Lembang berharap ketegasan secara permanen yang telah dikeluarkan oleh kementerian ATR/BPN bersama Pemda Provinsi Sulteng dan penyidik PNS, yang telah memasang plang pengumuman pelarangan reklamasi, harus dipahami secara utuh oleh pihak pengembang maupun Perusda Palu yang terlibat dalam reklamasi. Sehingga akan jadi jelas duduk masalah sebenarnya. Kalau sudah dilarang, ya dilarang.

“Pemerintah juga saya kira harus memberi semacam kejelasan terkait hal ini sejak dari awal. Jangan seeperti yang terjadi sekarang. Aktivitas reklamasi sudah sempat berjalan, terus tiba-tiba secara tegas melarang berlangsungnya kegiatan reklamasi. Kasihan juga, ada pihak yang dirugikan disini yakni pengusaha,” sarannya.

Karena bagaimana pun, reklamasi Teluk Palu yang sudah dilakukan, sangat berbenturan dengan aturan perundang-undangan, sebagai mana yang ditegaskan Kementerian ATR/BPN, Pemda Provinsi Sulteng, dan penyidik PNS dalam plang pegumuman yang telah di pasang. (sur)    SumberRadar Sulteng#Sabtu, 5 November 2016

 

 

 

 

 

 

Radar Sulteng#Sabtu, 5 November 2016

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: