jump to navigation

WALHI Desak KPK Lakukan Tindakan Hukum Terkait Mekanisme Perizinan Perkebunan Sawit di Sulteng Oktober 10, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
trackback

PALU, KABAR SELEBES – Hadirnya beragam investasi yang berbasis sumber daya alam (SDA) seperti Perkebunan Sawit, secara ekonomi industri kelapa Sawit merupakan komoditas unggulan, sehingga tidak mengherankan laju ekspansi di sektor ini terjadi begitu cepat dan masif bahkan menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara.

Jika mengacu kepada data yang di rekap oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015, luas areal perkebunan sawit di Sulteng adalah 693.699 ha, dengan rincian izin lokasi seluas 250.763 ha, izin usaha perkebunan seluas 294.545 ha, dan Hak Guna Usaha seluas 148.390 yang dikuasai oleh 48 perusahaan.

Angka ini meningkat tajam pada tahun 2016 pasca Kordinasi dan Supervisi (KORSUP) Perkebunan Sawit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Palu, menemukan jumlah izin perkebunan sawit di Sulteng mencapai 96 izin.

Menejer Kampanye WALHI Sulawesi Tengah, Tofan, menyebutkan terdapat 96 perusahaan yang ada di Sulteng beroperasi dengan makanisme perizinan yang buruk, karena tidak memenuhi persyaratan dalam aturan perizinan perkebuanan kelapa sawit.

“Bahkan Mayoritas perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membangun kebun dengan pola kemitraan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Thn 2007 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Thn 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,” tulisnya dalam rilis kepada Redaksi kabarSelebes.com, Minggu (9/10/2016).

Untuk memulai operasi kata dia, parusahaan harus memerlukan Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, setelah perusahaan memperoleh IUP, perusahaan harus segera mengurus Hak Guna Usaha (HGU) atau hak untuk eksploitasi. Hanya setelah semua izin ini telah diberikan, perusahaan kemudian dapat membangun sebuah perkebunan kelapa sawit di dalam area tertentu. Akan tetapi mekanisme tersebut tidak juga dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit, sebagaiman dalam temuan Walhi Sulteng.

Dari 96 perusahaan yang terdapat di beberapa daerah di Sulteng, sebanyak 56 Perusahaan sawit teridentifikasi dan 40 perusahaan lainnya tidak teridentifikasi alias izin “bodong”, 16 perusahaan di ataranya tidak memiliki IUP dan 43 perusahaan tidak mengantongi HGU, dari keseluaruhan izin yang dimilliki perusahaan hanya sekitar 13 perusahaan yang lengkap memiliki izin.

“Berdasarkan munculnya sejumlah izin yang bermasalah dan juga pelanggaran sejumlah persyaratan perizinan yang terbit, maka kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar melakukan tindakan hukum atas sejumlah temuan izin yang syarat akan tindakan-tindakan korupsi dalam penerbitannya. Desakan juga kami sampaikan kepada penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan aktifitas secara illegal,” tegasnya.***

Sumber:

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: