jump to navigation

Dirut PT.MAP Dianggap Langkahi Komisaris Utama, MoU dengan Ivestor Tanpa Koordinasi Pemegang Saham Agustus 2, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
trackback

Palu – PT.Mutiara Alam Perkasa (MAP), belum lama ini bangun kesepahaman (MoU) dengan pihak untuk memangun smelter biji besi, di tiga desa di Kecamatan Sojol. Namun kerjasama dilakukan Direktur Utama, Mohsein Saleh Badegal tersbut disayangkan oleh komisaris pemegang saham mayoritas, H Surinsyah. Kepada Radar Sulteng, melalu telpon selulernya, sabtu (30/7). Pengusaha yang bergerak dibidang tambang dan galangan kapal ini menganggap tindakan Dirut PT.MAP tersebut perlu diluruskan. Kerjasama yang dilakukan tanpa Koordinasi dengan pemilik saham. “MoU dibuat tanpa sepengetahuan kami selaku pemegang saham mayoritas. Seharusnya sebelum melakukan kerjasama dibicarakan dulu satu meja dengan pemegang saham, “tandas H Surinsyah.

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+tambang+mineral

Dikatakan H Anca, Dalam PT.MAP dirinya merupakan pemegang saham besar dengan 50 persen saham, selaku komisaris utama. Kemudian menunjuk Mohsein Saleh Badegal sebagai Dirut PT.MAP, dengan saham 5 persen. Hal itu dibuktikan dengan akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris Charles SH, yang disahkan oleh Kemenkuham RI. “Makanya sebelum melakukan tindakan semestinya rapat umum pemegang saham dulu, karena banyak orang yang terlibat disini, harus dibicarakan dengan banyak orang. Kenapa demikian? Agar  tidak terjadi implikasi hukum dibelakang hari,”terangnya. Hal tersebut lanju Haji Anca, perlu diterapkannya kompposisi saham untuk menjadi acuan para investor. Demikiam pula dengan izin tambang PT MAP, ditegaskan Haji Anca, dirinya secara selaku Komisaris Utama memiliki dokumen IUP oprasi produksi mineral logam biji  besi di Kecamatan Sojol, yang ditandatangani oleh Bupati Kasman Lassa, 15 Juli 2015.

“Jadi saya yang selaku pemilik saham terbesar menunjuk Mohsein Saleh Badegel sebagai dirut. Sekarang dirut jalan sendiri. Harusnya dibicaraka meskipun nanti nya ditandatangani oleh direktur, “tegasnya. Haji Anca menegasakan apabila dikemudian hari terjadi implikasi hukum terhadap investor yang telah membuat MoU dengan Direktur Utama, perusahaan dan komisaris tidak bertanggung jawab. “Maka mereka (para investor) silahkan berurusan dengan Direktur Utama, “tutupnya.

Seperti diketahui, dalam rangka pengendalian ekspor mineral dan mendorong industri hilir, pemerintah setelah keluarkan PP no 23/2010 yang dirubah dengan PP No 24/2015 tentang pelaksanaan mineral batu bara. Selanjutnya kemudian dikeluarkan beberapa peraturan permen SDM No 11 tahun 2012 tentang peningkatan tambang mineral melalui peningkatan dan pemurinaan. Berdasarkan ketentuan PT.MAP dan KTC dalam melakukan ekslporasi penambangan dan pemurnian mineral biji besi mengandeng beberapa perusahaan, yakni Krakatu Steel, dan bekerjasama dengan beberapa investor dari Australia dan Korsel dalam mewujudkan pembangunan untuk smelter di Kabupaten Donggala. Dikonfirmassi terkait penegasan pemegang saham tadi malam, Diret PT. MAP Mahsein Saleh Badegal menjawab secara singkat, bahwa dirinya selaku Dirut berhak melakukan apa saja yang menurutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan. Mohsein malah menantang jika ada yang merasa pemegang saham dan merasakan dirugikan ia mempersilahkan menempuh upaya hukum dengan melapor kepada pihak berwajib.(awl/cdy)

Sumber : Radar Sulteng,  Senin 1 Agustus 2016

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: