jump to navigation

Terkait Reklamasi, Mantan Kepala BLH Diperiksa Juli 28, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
trackback

PALU – Setelah lama mengumpulkan data di lapangan, satu persatu pejabat Pemkot Palu di mintai keterangan seputar kasus reklamasi Teluk Palu, Rabu (27/7) kemarin, giliran mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palu, Anizar Mastura yang di undang penyidik tata ruang untuk dimintai keterangan. Anizar yang di ketahui juga merupakan kerabat dekat mantan Wali Kota Palu, Rusdy Mastura ini, memenuhi  panggilan penyidik tata ruang dalam hal ini penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, di gedung baru Mapolda Sulteng, Kelurahan Tondo. Anizar dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus terbitnya izin reklamasi, yang dinilai melanggar tata ruang.

baju_cetak_final

sumber gambar:walhi sulteng

Kasus ini sendiri, meski masi dalam tahap penyelidikan namun sudah mengundang sejumlah pejabat di Pemkot Kota Palu yang mengetahui lahirnya izin reklamasi tersebut. Diantaranya, Mantan Kadis Tata Ruang dan Perumahan Kota Palu, Ramli Usman dan sejumlah anggota Tim Amdal dan anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Palu, serta Komisaris PT. Yauri, Taufik Kamase. “Kalau mereka ini sudah dimintah keterangan lebih dulu,” ujar sumber.

Anizar sendiri yang di periksa sejak pukul 14.00 wita, baru keluar sekitar pukul 17.30 wita. Melihat keberadaan Wartawan, Anizar memilih menghindar dan irit bicara ketika ditanya terkait kehadirannya di gedung baru Mapolda Sulteng. “Baru sekali dipanggil, iya (terkait reklamasi),” singkatnya sambil berjalan menutupi wajah dari sorotan kamera wartawan.

Ditanya terkait beberapa pertanyaan yang di ajukan penyidik,  Anizar tidak mau menjelaskan secara gamblang. “Banyak (pertanyaan),” sebut Anizar sambil buru-buru masuk kedalam mobilnya.

Diselidikinya kasus reklamasi ini, karena proyek tersebut sebenarnya tidak ada dalam rencana tata ruang (RTRW) Kota Palu. Baik dalam Perda RTRW kota Palu nomor 16 tahun 2011, dan dalam perda RTRW Provinsi Sulteng Nomor 8 tahun 2013, tidak terdapat kawasan reklamasi pantai dalam kedua perda itu. Kasus ini sendiri, sempat pula dilakukan penyelidikan oleh Polda Sulteng, namun tidak berdaya, dengan izin-izin dari Pemkot Palu yang dipegang oleh pihak pengembang reklamasi. (agg)

sumber:Radar Sulteng,Kamis,28 Juli 2016

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: