jump to navigation

Regulasi Pemkot Palu Cacat Hukum ;Longki Perintahkan Moratorium Reklamasi Mei 13, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
trackback

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola bersikap tegas terhadap keidakpatuhan Pemkot menghentikan kegiatan reklamasi teluk palu. Bukan hanya di Takise, tetapi seluruh aktvitas reklamasi termasuk di kampung lere.

 

baju_cetak_final

Melalui surat yang ketiga kalinya ini, Gubernur mempertegas kembali instruksi mendagri yang memintah pemerintah propinsi bersikap. Ada beberpa poin dalam suratnya yang melatarbelakangi diharuskan moratorium. Inti dari keluarnya surat Gubernur Sulteng ialah surat Ombudsman serta surat dari kemendagri yang memintah Gubernur Sulteng turun tangan atas ketidakberesan perizinan reklamasi. Gubernur Sulteng sebagai pembina penataan ruang di daerah diingatkan mengawasi tata ruang di daerahnya.

Disamping itu pada surat bernomor 660/327/BLHD perihal terkait penghentian reklamasi Teluk palu Longki menegaskan regulasi-regulasi yang di keluarkan pemerintah Kota Palu cacat hukum termasuk Amdalnya. Khususuya kesesuaian rencana tata ruang dengan rencana kegiatan. Karena apabilah tidak sesuai maka izin lingkungan cacat hukum yang berarti izin lingkungan tidak sah dengan kegiatan reklamasi tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kemudian dengan dasar tersebut, maka dokumen lingkungan rencana kegiatan reklamasi Teluk Palu perlu di evaluasi kembali, dan  diharapkan kepada Wali Kota untuk menghentikan sementara reklamasi (moratorium) reklamasi Pantai Teluk Palu sambil menunggu kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan yang di amanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 20012 tentang izin lingkungan dimana pada pasal 4 mneyatakan ayat (2) lokasi rencana usaha atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang dan ayat (3) dan dalam hal lokasi rencana usaha/kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, Dokumen Amdal tidak dapat di nilai dan wajib di kembalikan kepada pembrakarsa.

Dalam surat tersebut, Longki menegaskan pemerintah provinsi sulteng telah melakukan arahan dalam pengelolaan wilayah teluk palu kepada pemerintah kota palu agar dalam proses selanjutnya seperti penertiban izin lingkungan dan izin izin lainnya serta bentuk pengelolaan wilayah teluk palu agar di laksanakan sesuai dengan  peraturan perundang undangan dengan yang berlaku.

Pertama Pemerintah Provinsi Sulteng telah menindak lanjuti surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri nomor 660/9600/IV/Bangda 26 November 2014 perihal rencana reklamasi teluk palu, yang kemudian di tindak lanjuti oleh Gubernur Sulteng sesuai surat Gubernur Sulteng Nomor 660/637/Ro.Adm.Pemb.SDA 23 Deesember 2014 yang di tunjukkan kepada wali kota Palu.

Kemudian Point kedua, saran perwakilan sulteng nomor 0202/SRT/0069.2015/PLU.01/IV/2015 pada 20 april 2015 perihal saran terkait pelaksanaan reklamasi teluk palu yang di tunjukan kepada Gubernur Sulteng.

Lalu surat Ombudsman RI Perwakilan Sulteng kepada wali kota palu pada 20 April 2015 yang ditembuskan kepada Gubernur. Surat nomor 0201/SRT/0069/.2015/PLU.01/IV/2015 perihal saran terkait pelaksaan reklamasi teluk yang telah ditindak lanjuti surat gubernur sulteng nomor 523/376/Ro.Adm.Pemb-SDA pada tanggal 22 Juni 2015.

Pada point ketiga, menindaklanjuti surat Ombudsman nomor 650/ORI-SRT/VII/2015 pada 28 juli 2015 perihal kunjungan Ombudsman RI maka telah di laksanakan rapat pada Wakil Gubernur Sulteng dengan menghadirkan wali kota palu, kepala SKPD dan instansi terkait lingkup kota palu, SKPD provinsi sulteng dan pihak Ombudsman RI Sulteng yang pada intinya menyepakati untuk mengehentikan kegiatan reklmasi pantai teluk palu.

Surat dari Gubernur tersebut di tembuskan kepada Mendgri, Menteri kalautan dan perikanan, ketua DPRD Provinsi Sulteng, Kepala Ombudsman RI, Kepala Ombudsman RI Sulteng, Direktur PT.Yauri Investama dan Direktur PT.Mahakarya Putra Palu. Sementara itu, Assisten Ombudsman RI Sulteng M Nasrun Mengapresiasi langkah Gubernur Sulteng. “Kami sangat apresiasi,”ujar Nasrun ketika di hubungi kementrian malam.

Nasrun mengatakan surat tersebut mempertegas aturan perundangan terkait lingkungan hidup. Dan atas kelurnya surat Gubernur tersebut, Ombudsman berharap wali kota palu memoratorium reklamasi yang saat ini gencar berjalan. “kami harap fakta di lapangan sudah tidak berjalan lagi  aktivitas reklamasi,”jelasnya.(bar)

sumber:Radar Sulteng,Jum’at 13 Maret 2016

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: