jump to navigation

Hentikan Reklamasi Pilihan Paling Elegan April 20, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
trackback

Oleh:  Dr.RAHMAT BAKRI, SH, MH

DI kolom ini pula, edisi senin 25 januari 2016, saya menulis tentang Reklamasi Teluk Palu. Judulnya: Dilema Reklmasi Teluk Palu. Ada berbagai dilema terkait proyek kontroversial ini. Pemkod Lebih Fokus Hadapi Gugatan.

baju_cetak_final

Salah satu dilema yang saya utarakan sebagai penutup tulisan ketika itu adalah kemungkinan gugatan dari pihak pengembang terhadap pemkoda palu sekirannya izin reklamasi di tarik.

Sebab kalau izinnya di tarik berarti aktivitas reklmasi yang sudah berjalan otomatis akan di hentikan. Bila reklamasi di hentikan, pengembang pasti rugi. Kerugiaan itulah yang menjadi dasar hukum bagi pengembang untk meminta pemkod palu bertanggung gugat. Hukum memberikan jalan untuk itu agar masyarakat yang di rugikan oleh suatu tindakan pemerintah memporoleh keadilan.

Namun hukum pula yang memberi jalan bagi pemerintah untuk menarik suatu izin yang sudah dikeluarkan sekalipun. Prinsip umumnya, izin yang sudah dikeluarkan tidak dapat di tarik kembali demi menjamin kepastian hukum. Namun dalam kondisi tertentu, dapat berlaku prinsip pegecualian. Izin bisa saja di tarik jika ditarik jika terjadi perubaha kondisi, ditemukan informasi yang tidak benar (tidak presedural), dan kekeliruan dalam memberikan izin.

Kurun waktu  terakhir, isu hukum dan penolakan reklamasi berkembang sangat dinamis. Terhadap reklamasi teluk palu, sudah terjadi penolakan sekolompok masyarakat melalui aksi massa. Sikap politik sejumblah anggota dewan dan fraksi di DPRD palu pun mengarah kuat pada penolakan. Jauh sebelumnnya, lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap lingkungan sudah menyuarakan hal serupa.

Di luar sana, penolakan terhadap reklamasi juga sedang berlangsung. Bahkan kementrian kelautan dan perikanan (KKP) berdasarkan hasil konselidasi dengan komisi IV DPR RI, berdasarkan kewewenangan yang dimilikinnya akan menghentikan reklamasi teluk jakarta. Pun haknya dengan pihak reklamasi Teluk Benoa di Bali, terus mendapatkan penolakan dari masyarakat melalui berbagai aksi, Kondisi-kondisi inilah yang perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemkod untuk menghentikan proyek reklamasi teluk palu. Membiarkan proyek ini berjalan dengan segala kontroversi hukum yang menyertainnya hanya akan menimbulkan masalah yang makin rumit di belakang hari.

Andaikan proyek reklamasi tetap berjalan sesuai target, berbagai masalah baru yang terkait dengan tekniz hukum perizinan untuk bangunan_bangunan yang kelak akan di dirikan di atas tanah hasil reklamasi akan muncul. Sebab izin sebagai beschikking harus didasarkan pada peraturan daerah (Perda) sebagai regeling. Jangankan Perda yang menyangkut izin bangunan di atas tanah hasil Reklamasi, perda yang menjadi dasar hukum reklamasi saja sampai saat ini belum ada. Sudah masuk dalam Prolegda tapi dengan situasi seperti sekarang, sulit dibayarkan akan mulus dalam prosesnya.

Fraksi Hanura DPRD Kota Palu sejak awal menyatakan tidak akan terlibat dalam pembahasan berbagai regulasi (Raperda) yang terlait reklamasi (Radar Sulteng), 14 April 2016). Keputusan ini dapat di pahami secara hukum dalam politik. Dari aspek hukum, memang tidak tepat menertibkan suatu peraturan sekadar untuk melegalisasi suatu tindakan/keputusan (izin) yang sudah ada. Dari aspek politik, penolakan untk mebahas regulasi tentang reklamasi selaras dan senapas dengan aspirasi yang berkembang luas di masyarakat. Turut melakukan pembahasan sama dengan menyerempet risiko hukum dan politik sekaligus .

Sekarang pilihannya kembali kepada pemkod palu. Melanjutkan atau menghentikan reklamasi. Keduannya sullit di hindari untuk tidak berimplikasi hukum. Tapi jangan memilih melanjutan reklamasi, problem hukum yang muncul pasti bakal lebih rumit dengan implikasi_implikasi hukum baru yang makin melebar dan mungkin tidak terduga sebelumnnya.

Sebaliknya, jika memilih menghentikan reklamasi, pemkod bisa lebih fokus menghadapi gugatan pengembang, sekirannya hal itu dilakukan. Fokus dalam subtansi permasalahan sekaligus fokus dalam prosedur dan jalur penyelesaiyan sengketa, yaitu pengadilan.

Dalam proses peradilan, para pihak akan di perlakukan secara imparsial. Diberiakan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti dan mengemukakan argumen Menurut saya, inilah solusi yang paling elegan untuk menyelesaikan kontroversi reklamasi teluk palu yang selama ini telah cukup membebani pemkod.

*) Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: