jump to navigation

Akademisi: Tidak Ada Dasar Mereklamasi Teluk Palu Maret 21, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
trackback

Senin, 21 Maret 2016 17:11 WIB

Pewarta: Muhammad Hajiji

Akademisi: Tidak Ada Dasar Mereklamasi Teluk Palu

Sejumlah alat berat menggusur material untuk reklamasi pantai Teluk Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (23/6/15). Pemerintah setempat tetap kukuh mereklamasi pantai yang direncanakan seluas 38 hektar tersebut meski mendapat sejumlah protes termasuk dari Ombudsman setempat. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Tidak ada pilihan lain selain Wali Kota Palu mengambil sikap untuk menghentikan reklamasi pantai di dua kelurahan tersebut untuk kepentingan masyarakat

Palu,  (antarasulteng.com) – Akademisi Fakultas Teknik Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah, Alamsyah Palenga SP, M.Eng menyatakan tidak ada dasar bagi pemerintah Kota Palu untuk memberikan izin kepada pengusaha mereklamasi pesisir pantai Teluk Palu.

Kepada wartawan di Palu, Senin, Alamsyah menyebut pesisir pantai Teluk Palu di Kelurahan Talise, Lere, Silae dan Tipo itu merupakan kawasan umum atau pesisir pantai yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk menikmati keindahan teluk.

Olehnya, sebut dia, kawasan pantai umum tidak dapat dilakukan penimbunan untuk investasi atau mereklamasi untuk kepentingan ekonomi, bisnis dan komersil sebab hal itu akan menutup ruang kepada masyarakat untuk menikmati ruang terbuka.

Hal itu, jelas dia, sesuai dengan amanah pasal 17 ayat 4 Undang – Undang Nomor: 1 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Reklamasi di pesisir pantai dan pulau – pulau kecil, dengan tegas menyatakan bahwa izin lokasi reklamasi tidak dapat diberikan di kawasan pantai umum.

“Nah, ini aturannya jelas bahwa tidak boleh memprivatisasi kawasan umum. Namun yang terjadi adalah privatisasi kawasan oleh investor dengan modus pengembangan wisata,” sebutnya.

Dengan demikian, sebut dia, Wali Kota Palu Hidayat harus segera merespon desakan berbagai pihak dan komponen masyarakat yang menolak dan meminta Pemkot Palu menghentikan kegiatan reklamasi pantai.

Sebab reklamasi pantai yang dilaksanakan di Kelurahan Lere dan Kelurahan Talise oleh PT Yauri Properti Investama seluas 38,33 hektar dan PT. Palu Prima Mahajaya (PPM) seluas 24,4 hektar lebih memberikan dampak negatif.

“Tidak ada pilihan lain selain Wali Kota Palu mengambil sikap untuk menghentikan reklamasi pantai di dua kelurahan tersebut untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Caca, panggilan akrab Alamsyah menyatakan reklamasi pantai bukanlah barang haram yang tidak dapat dilakukan di suatu ruang oleh pemerintah dengan melibatkan pihak ke tiga, dengan kepentingan pembangunan.

Namun, kata dia, bolehnya reklamasi pantai dilakukan dengan syarat yang telah diatur dalam ketentuan perundang – undangan yang berlaku, misalkan yaitu menimbun atau mereklamasi kawasan diluar kawasan pantai umum.

“Reklamasi dapat dilakukan bila, telah memenuhi syarat dari sisi hukum dan seluruh aturan tentang reklamasi, dan mengedepankan aspek sosial budaya, lingkungan,” tegasnya.

Editor: Rolex Malaha

sumber: http://sulteng.antaranews.com/berita/24493/akademisi-tidak-ada-dasar-mereklamasi-teluk-palu

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: