jump to navigation

Zonasi Belum Ada, Reklamasi Melanggar Hukum Desember 25, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
trackback

PALU – Ombudsman RI Perwakilan Sulteng tetap pada pendiriannya, agar reklamasi teluk palu dihentikan. Menurut assisten Ombudsman RI Sulteng, M Nasrun, Reklamasi tidak memiliki sandaran hukum yang jelas sehingga terkesan menabrak aturan. Beberapa aturan yang jelas harus dipatuhi oleh kontraktor maupun juga pemerintah yang menerbitkan izin ialah, para pihak harus mengacu kegiatan reklamasi pada UU Tata Ruang, Perda RTRW Kota Palu, dan perpres 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil. “sampai dengan saat ini, Ombudsman belum menerima tembusan bahwa reklamasi dihentikan,” ujar Nasrun di kantornya, kemarin (21/12).

Sebagaimana saran Ombudsman sebelumnya, Nasrun mengatakan reklamasi di teluk palu itu tidak ditolak. Hanya diminta pihak terkait melengkapi administrasinya. Jangan menabrak aturan yang jelas sekali pelanggaran administrasinya. “Itu saja permintaan ombudsman,” jelasnya.Terkait persoalan reklamasi diteluk palu ini, Nasrun mengatakan, telah mengkomunikasikan dengan Ombudsman RI di Jakarta. Ombudsman RI Sulteng diminta tetap mengawal reklamasi tersebut ke kementerian agar pembiaran administrasi tersebut tidak berlarut dan mendapat ketegasan dari kementerian yang berwenang.

Sementara itu, izin pelaksanaan reklamasi yang di keluarkan oleh wali kota palu atas rekomendasi dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan (perhutla) Kota Palu harus di tinjau kembali. Izin reklamasi tersebut tidak sesuai dengan zonasi-zonasi yang saat ini tengah disusun oleh pemerintah provinsi maupun juga pemerintah Kota Palu.

Kepala Bidang kelautan Dinas Perhutla Kota Palu Hedher menolak memberikan keterangan kemarin(21/12). Namun dari keterangan dari salah satu Kepala seksinya, Bahwa Zonasi Teluk di Teluk Palu saat ini tengah disusun bersamaan dengan Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZ-WP3K) Pemerintah Provinsi Sulteng.

Dokumen RZ-WP3K merupakan salah satu acuan dalam penyusunan reklamasi maupun juga revisi Perda Tata Ruang Kota Palu yang mendeliniasi Kawasan reklamasi berdasarkan Zonasi tersebut.

Dari catatan Ombudsman, reklamasi Teluk Palu berada di Talise dan Taman Ria. Reklamasi di Pantai Talise yang luasnya mencapai 38,33 Ha. Dipantai Talise, kontraktor yang mengerjakan ialah anak perusahaan perusda yaitu PT Yaury Proporty Investama.

Kemudian reklamasi di kelurahan Lere pada 9 Februari 2015 dengan luas 33,5 Ha. Izin reklamasi ini di berikan kepada PT Mahakarya Putra Palu yang juga anak Perusda Kota Palu. Sehingga total luas pantai yang di reklamasi 71,83Ha.

Sama halnya pelaksanaan reklamasi di pantai Talise, reklamasi di kelurahan lere juga tidak memiliki acuan. Sampai dengan sekarang Perda RTRW Kota Palu belum di revisi dan isinya tetap sama, tidak ada lokasi ruang untuk reklamasi atau mendeliniasi Kawasan reklamasi pantai. “Selain itu masih ada titik reklamasi lain yang masih on proses dan dokumennya belum ada di tangan kami,” jelasnya.(bar)

Radar Sulteng*Selasa,22 Desember 2015

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: