jump to navigation

Polda Sulteng Berada Diantara Dua Kepentingan Hukum Oktober 9, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
trackback

PALU – Menyikapi persoalan reklamasi Teluk Palu yang gencar menjadi sorotan publik, Akademisi Universitas Tadulako (Untad) Dr Zubair SH MH, angkat bicara. Kepada Radar Sulteng, kamis (8/10) kemarin, Zubair menjelaskan bahwa persoalan reklamasi Teluk Palu, adalah pesoalan reklamasi Teluk Palu, adalah persoalan yang telah melahirkan dua kepentingan Hukum. Disatu sisi ada kepentingan hukum pemerintah yang telah mengeluarkan dan memberikan izin, disisi lain ada kepentingan hukum masyarakat yang tidak menerima hadirnya reklamasi. “Dua kepentingan ini sama-sama beralasan. Hanya saja dua kepentingan hukum ini saling bertabrakan,” ungkapnya.

Lanjut dia menjelaskan, di tengah dua kepentingan hukum itulah kemudian aparat penegak hukum atau dalam hal ini Polda Sulteng berada, yang kemudian melihat kepentingan hukum mana yang harus lebih didahulukan dan dikedepankan. Polda harus bisa memilih tanpa adanya intervensi, apakah kepentingan hukum pemerintah atau masyarakat. “Seperti kepentingan hukum masyarakat yang tidak menginginkan itu ada. Tentu masyarakat juga tidak buta-buta melihat aktivitas itu sebagai sesuatu yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi ini memang tinggal bagaimana sikap dari Kapolda untuk menindaklanjutinya dan harus mengedepankan yang mana,” sebutnya.

Dikatakan Zubair, kalau pihak Polda Sulteng itu melihat bahwa kepentingan hukum pemerintah itu urgen untuk dikedepankan, mungkin karena adanya izin yang dikeluarkan. Karena yang menjadi masalah sehingga dibolehkan atau tidak adalah mengenai adanya izin tersebut. Katanya, jika izin itu benar ada, begitu juga dengan dokumen pendukung lainnya, maka harus dipandang bahwa tindakan itu adalah tindakan hukum yang legal. “Tetapi jika itu tidak ada berarti sebaliknya, dan dalam hal ini, masyarakat juga harus didengar bukan karena kepentingan pribadi, tetapi karena kepentingan masyarakat banyak. Jadi ketika Kapolda haruS memilih satu diantara keduanya, maka Kapolda harus dengan segala pertimbangannya yang memang beralasan untuk berhak menerima atau menolak,” tegasnya.

Selanjutnya kata Zubair, jika Kapolda Sulteng dalam klarifikasinya menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan, kemudian memperoleh bahan keterangan dari pelaksana yang menunjukan aktifitas itu memiliki izin dan dokumen, janganlah hanya sebuah pernyataan Tetapi bagaimana Kapolda Sulteng harus membuktikan dan menunjukan izin atau dokumen itu. “Jadi menurut saya Kapolda jangan hanya mengatakan ada izinnya aktivitas itu, tetapi coba tunjukkan mana izin dan dokumennya itu. Agar tidak dipandang hanya mengedepankan kepentingan hukum pemerintah, sebaliknya mengabaikan kepentingan hukum rakyat,” jelasnya lagi.

Pakar Hukum Untad ini melihat masalah itu bukan karena keberpihakan kepada masyarakat atau pemerintah. Tetapi persoalan itu dilihatnya sebagai sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan kembali dengan matang. Apakah aktivitas itu akan dilanjutkan atau sebaliknya harus dihentikan. “Untuk membuktikan tindakkan itu adalah sebuah tindak pidana tentu awalnya adanya ketidak legalan. Karena tidak ada satu perbutan yang bisa di kategorikan tindak pidana kalau perbuatan itu legal. Kalau Kapolda bilang memiliki izin itu dulu yang harus Kapolda tunjukan, izinnya mana,” tandasnya. (cdy)

Radar Sulteng*Jumat, 9 Oktober 2015

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: