jump to navigation

PBHR Bilang Reklamasi Bukan Delik Aduan Oktober 8, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
trackback

PALU –  Pernyataan Kapolda Sulteng Idham Azis, yang dirilis Kabid Humas AKBP Hari Suprapto, bahwa masalah reklamasi harus menunggu laporan lebih dahulu dari masyarakat, sontak menimbulkan tanggapan miris dari aktivis penegakan hukum bernama perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, sebagai langka yang tepat. Pernyataan Kapolda justeru menimbulkan teka-teki baru, bahkan diragukan integritasnya dalam penegakan hukum itu sendiri.

Direktur Eksekutif PBHR Sulteng Harun SH, kepada Radar Sulteng, mengatakan, jika dalam pernyataannya Kapolda Sulteng mengaku bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan, sekarang masyarakat menagih sejauh mana penyelidikan itu, dan seperti apa kelanjutannya. Jika dalam penyelidikan itu Polda Sulteng menemukan bahan keterangan dari pihak pelaksana, bahwa aktifitas itu memilki izin dan dokumen, apakah itu cukup? “Karena faktanya, sejauh ini bukan hanya masyarakat yang mengecam aktifitas itu. Tetapi mulai dari aktivis, akademisi, pengiat LSM, termasuk anggota DPRD sendiri sudah rame-ramenya mengecam aktifitas itu. Tunggu apalagi? Polda mestinya sudah harus turun tangan. Kecaman dari berbagai kalangan itu kan konotasinya sama dengan laporan, karena ada yang merasa dirugikan,” kata Harun.

Menurut Harun, selayaknya Polda Sulteng yang mengaku telah melakukan penyelidikan bisa mengumpulkan data (puldata) atau bahkan keterangan (pulbaket) dari masyarakat, serta sebagai pihak yang telah beberapa kali memberi keterangan tentang adanya dugaan pelanggaran dari aktivitas itu. Seperti halnya yang selama ini gencar menolak rencana Pemkot Palu yang telah berjalan itu dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng. “Jangan hanya pelaksana yang dimintai bahan keterangan. Tetapi banyak pihak yang juga telah mengantongi data tentang dugaan ada tidaknya pelanggaran dari aktifitas tersebut, juga harus didatangi dan dimintai keterangannya,” tegas Harun.

Oleh karena itu, peryataan Kapolda Sulteng dalam klarifikasinya jelas menimbulkan tandatanya besar. Terkait pernyataan yang menyebutkan Kapolda Sulteng telah melaksanakan penyelidikan, dengan menunggu laporan masyarakat atau pihak yang dirugikan terlebih dahulu. “Maksud Kapolda menunggu laporan atau menunggu masyarakat atau pihak untuk memintah menagani kasus ini, maksudnya apa? Karena proses penyelidikannya sudah berjalan dan setiap proses penyelidikan yang sudah berjalan harus ditindaklanjuti,” cecer Harun.

Nah, jika maksud Kapolda memintah laporan masyarakat hanya untuk mendukung proses penyelidikan yang telah mereka lakukan, itu boleh-boleh saja. PBHR sendiri siap untuk mendorong rekan-rekan Walhi Sulteng untuk mendukung penyelidikan Polda Sulteng itu. “Tapi kalau pengaduan lagi yang diharapkan oleh Polda Sulteng, itu sudah keliru. Karena masalah reklamasi yang terjadi di Teluk Palu ini, bukanlah delik aduan,” tandasnya.

Sementara itu, Advokasi Kota Palu, H Sukman Ambo Dalle SH Ssos MH, memberikan pendapatnya, bahwa secara hukum kasus yang melatari reklamasi masuk dalam kategori delik aduan. Namun, ia meminta Polisi lebih pro aktif. Sebab, Polisi selain penegak hukum juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Oleh karena itu Polisi harus lebih gesit dan wajib menangani secara profesional setiap laporan dan kasus yang masuk. Jangan tebang pilih, apalagi pilih-pilih kasus. “Polisi jika mau dihargai dan disegani di masyarakat, bertindaklah secara profesional dan bijak dalam menangani setiap kasus,” pintahnya.

Kata dia, dari kegiatan reklamasi itu, wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian wajib memenuhi/memilki syarat ANDAL-AMDAL terlebih dahulu. “Kalau Polisi menyebut kasus ini harus ada yang melapor, maka sebaiknya yang melapor itu adalah DPR/DPRD selaku penyalur aspirasi masyarakat. Anggota dewan harus turun melihat aktifitas reklamasi tersebut, apakah ada dampak kerugian bagi masyarakat yang ditumbulkan atau tidak. Sekaligus mencari solusi terbaik untuk bisa diterima demi kebaikan semua pihak,” tegasnya.

Yang pasti, tambah sukman, perbuatan apapun namanya jika dilakukan dengan cara anarkis tetap salah menurut Hukum. Karena itu merupakan perbuatan melawan hukum, apalagi perbuatan itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. “Demikian pula adanya kegiatan reklamasi jika menimbulkan kemudaratan dan kerugian bagi orang lain, terbuka kemungkinan untuk dilakukan upayah hukum bagi orang yang telah dirugikan akibat dampak dari perbuatan/kegiatan tersebut,” pungkasnya. (cdy/mch)

Radar Sulteng*Kamis, 8 Oktober 2015

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: