jump to navigation

Polisi Diamkan Pelanggaran di Depan Mata Oktober 5, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
trackback

PALU – Pelaksanaan reklamasi Teluk Palu seharusnya tidak ditutup-tutupi Reklamasi sebenarnya bukan barang yang haram. Malah reklamasi bisa sangat bermanfaat untuk pembangunan Kota

Namun di Kota palu, pelaksanaan reklamasi justru sebaliknya. segalah aturan baik itu undang-undang maupun peraturan menteri dilanggar. Pemerintah seolah tidak peduli, meski aturan itu sudah baku dan pasti. Apalagi Polisi, yang justru diam melihat Pelanggaran didepan mata kepala.

Pakar Tata Ruang Sulawesi Tengah DR Amar Akbar Ali ST. MT, menilai pelaksanaan reklamasi di Palu justru tidak berjalan sesuai aturan. Bila melihat Kota besar lainnya, justru reklamasinya sesuai dengan Tata Ruangnya. Dia mencontohkan singapura, 10 sampai 20 tahun baru akan dibangun setelah dimatangkan dulu tanahnya. Di Dubai, menggunakan high tech untuk memadatkan tanahnya.

“Hati-Hati di Palu kawasan gempa, ahli biologi belum memikirkan sampai kearah sana (soal amdal,red),” jelas Amar Ali saat dihubungi Radar Sulteng via telepon, kemarin.

Dekan teknik Untad Palu ini, mengatakan Wali Kota Palu jangan mencontoh kota lain yang melanggar seperti Makassar. “Saya sudah pernah katakan sama pak Wali, di Makassar itu sampai sekarang Perda Tata Ruang belum di Ketok DPRD,” jelasnya.

Berbeda dengan Kota Manado, yang telah mendelinasi aturan ruangnya. Namun Reklamasi di Manado tetap juga mendapatkan rintangan karena mengubah Wajah Kota serta menghalangi view masyarakat ke laut.

Menurut Amar, reklamasi di Palu berjalan semuanya sendiri. Dari catatannya, Palu melewati banyak tahapan yang seharusnya dipenuhi sebelum ditimbun. “Baru 3 sampai 4 tahapan, Pantai langsung ditimbun,” jelas Amar.

Padahal, soal aturan reklamasi itu sudah ada diatur melalui UU No 27 tahun 2007 tantang pengelolaan wilayah pesisir yang telah direvisi UU No 1 tahun 2014 reklamasi tidak bisa dilaksanakan dikawasan pantai umum yang dimanfaatkan masyarakat. Kemudian reklamasi dilaksanakan apabila suatu kota kekurangan lahan atau lahannya kurang.

Namun sebelum itu, perencanaan aturan reklamasi harus dideliniasi melalui perda Tata Ruang. Ini yang paling utama bahwa reklamasi itu harus diatur Perda Tata Ruang. “ Aturan itu bukan implisit seperti kawasan pariwisata atau pinggiran pantai, harus eksplisit jelas bahwa ada peruntukan reklamasi,” jelas Amar

Di Kota Palu, sebelum pemerintah memulai reklamasi harusnya memperhatikan tujuan reklamasi. Untuk siapakah reklamasi dan kemudian tujuan reklamasi. Reklamasi dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki lahan yang rusak di daerah perairan bisa berupa sungai atau pantai. Justru reklamasi di Palu sebaliknya. Lahan di kota Palu yang bisa dimanfaatkan sekitar 35 persen. “meski dengan alasan Pemerintah tidak memiliki lahan. Namun Lahan itu bisa di kuasai Pemerintah dengan regulasi peruntukkan yang sesuai. Seperti contoh Palu Plaza dulu, yang tidak termanfaatkan hanya jadi gudang,” jelasnya.

Di Palu, jelasnya reklamasi sangat tidak cocok, karena tujuan reklamasi tidak dipenuhi. Apalagi bicara soal aturan justru sangat mudah menemukan unsur pelanggarannya.

Diketahui reklamasi di Teluk Palu ini belum memiliki RDTR namun sudah di timbun. Penyusunan RDTR kawasan Reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif seperti memilki RTRW yang sudah ditetapkan dengan perda yang mendeleniasi Kawasan Reklamasi Pantai. Karena tidak sesuai dengan Perda, akhirnya pembahasan RDTR di Palu di tunda DPRD di Palu.

Sementara dari catatan Ombudsman, yang disampaikan assisten Ombudsman RI perwakilan Sulteng M Nasrun, reklamasi berjalan mulus dikarenakan beberapa hal. Yang paling berpengaruh ialah surat pernyataan Wali Kota Palu yang memberikan izin pelaksanaan reklamasi pantai Teluk Palu pada 23 Juni 2013.

Surat pernyataan itu telah mendahului proses penelitian dan penyesunan dokumen lingkungan yang baru dikeluarkan pada oktober 2013. Surat tersebut ibaratnya pelicin yang akhirnya memuluskan semua perizinan yang menjadi wewenang pemerintah sebelum terbitnya rekomendasi dari kementerian terkait.

Hal ini menunjukan bahwa wali kota palu telah menyalahgunakan wewenangnya karena izin reklamasi masih dalam proses.

Dan kemudian rekomendasi dari Gubernur Sulteng dan Ketua DPRD setempat yang menunjukan kekompakan pemerintah daerah dalam kegiatan reklamasi dimana rekomendasi dikeluarkan dua lembaga berbeda pada tanggal yang sama. “Seharusnya Gubernur maupun ketua DPRD sudah mengetahui bahwa RTRW kota palu maupun RTRW provinsi Sulteng tidak mengakomodir peruntukan ruang dan tidak medeliniasi kawasan reklamasi pantai dalam rencana pola ruangnya,” ujarnya. (bar)

Radar Sulteng#Senin, 5 Oktober 2015 

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: