jump to navigation

KPK Rekomendasikan Cabut Izin Penyuplay Material Reklamasi Oktober 2, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
trackback

PALU – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melalui kegiatan koordinasi dan Supervisi (korsup) Minerba, telah merekomendasikan pencabutan izin 11 Perusahaan tambang Kota Palu. Satu Perusahaan diantaranya di ketahui, merupakan perusahaan galian C penyuplay material ke lokasi Reklamasi Pantai Teluk Palu, kelurahan talise.

Kepada Radar Sulteng, Maneger Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng, Aries Bira mengunggapkan, 11 Perusahaan tambang yang ada di Kota Palu tersebut, telah direkomendasikan untuk di cabut izinya oleh KPK, karena dianggap bermasalah. Baik dalam segi pengelolaan lingkungan maupun potensi menrugikan negara. “Rekomendasi KPK tersebut  turun pada april 2015 kemarin,” terang Aries ditemui Rabu (23/9).

Walhi sendiri mengetahui hal itu, karena turut bekerjasama dengan korsup Minerba yang di bentuk oleh KPK RI. Disebutkan Aries, ke sebelas Perusahaan tambang itu masing-masing PT mas Mining Indonesia, CV Tri Mitra Sejati, Pesuda, PT Geo Persada, PT Circa Integra, CV Nesindo Abadi, PT Sejahtera Utara, CV Sakura Ria, CV Bulata Jaya, PT Jaya Agas, dan PT Prima Cipta dinamika, “ satu dari 11 Perusahaan, Yakni CV Tri Mitra Sejati merupakan penyuplay material Galian C Ke Lokas reklamasi Teluk Palu yang merupakan Subkontraktor dari PT Yauri Properti Investama (YPI),” terangnya.

Yang jadi pertanyaan, Sebut Aries, dari rekomendasi KPK tersebut apakah telah ditindaklanjuti oleh Pemkot Palu yang berwenang mengeluarkan IUP. Sebab, nyatanya dilapangan CV Tri Mitra Sejati masih terus melakukan aktivitas menyuplay material untuk kepentingan material reklamasi. Perusahaan itu sendiri, lanjut dia, dalam IUP bernomor 543/1120/PU ESDM/2010 tercatat melakukan Pertambangan emas, bukan galian C. “Namun dilapangan Perusahaan ini malah bergerak dibidang tambang galian C dan Menyuplay material ke lokasi reklamasi,” Sebut Aries.

Dengan masih beroperasinya CV Tri Mitra ini, Walhi menilai, Pemkot memang sengaja mengacukan rekomendasi yang telah dikeluarkan KPK sejak april lalu. Rekomendasi  Pencabutan izin oleh KPK, diduga karena Perusahaan tersebut banyak mendapat penolakan dari Warga akibat pencemaran udara berupa abu yang terus di dihirup Warga di Wilayah Kelurahan Tipo,” Katanya.

Dia Juga menyayangkan, rekomendasi tersebut Justru dikeluarkan oleh KPK, Bukan dari BLH Kota Palu, yang seharusnya berfungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh Perushaan tambang di Wilayah ini. BLH seharunya menjalankan fungsinya melakukan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) terhadap Perusahaan galian C termasuk CV Tri mitra. “Seharusnya BLH melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap Perusahaan-Perusahaan semacam ini. Hasil evaluasi juga harusnya disampaikan kepada masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar Perusahaan, agar mengetahui apa lingkungan meraka masih aman ataukah sudah tercemar,” papar Aries.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, sudah sangat jelas bahwa, BLH wajib melakukan evaluasi lingkungan disekitar Perusahaan, mulai dari bentang alamnya hingga pada tingkat pencemaran lingkungannya. “Ini semua yang harus dilihat. Apakah daerah itu masih aman dari tanah longsor atau masih amankah dari pencemaran udara. Jangan nanti sudah ada korban baru Pemerintah kewalahan,”Pungkasnya Aries. (agg) Radar Sulteng Jumat, 25, September 2015

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: