jump to navigation

Reklamasi Pantai Marak, Menteri Susi: Kita ‘Impoten’ Tak Bisa Apa-apa September 17, 2015

Posted by walhisultengnews in KAMPANYE WALHI SULAWESI TENGAH.
trackback
Michael Agustinus – detikfinance
Selasa, 15/09/2015 21:42 WIB
Reklamasi Pantai Marak, Menteri Susi: Kita Impoten Tak Bisa Apa-apa
Jakarta -Maraknya reklamasi pantai yang dilakukan di berbagai pemerintah daerah mendapat perhatian dari Komisi IV DPR RI.

Dalam rapat kerja antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Komisi IV, anggota dewan mempertanyakan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait masalah reklamasi pantai ini di berbagai daerah.

Susi menjelaskan bahwa kementeriannya tak kuasa membendung reklamasi-reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda). Izin reklamasi dikeluarkan oleh Pemda, bukan oleh KKP.

“Nggak bisa kita tindak (reklamasi pantai), persoalannya daerah yang ngasih izin,” kata Susi usai rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

KKP berwenang memberikan izin pelaksanaan untuk reklamasi pantai. Namun, dalam kenyataannya kewenangan KKP ini tak ampuh karena reklamasi tetap dapat berjalan dengan hanya mengantongi izin dari Pemda.

Akibatnya, banyak reklamasi pantai yang sebenarnya merusak sumber daya perikanan tetapi tetap dijalanka terus. Susi mengeluhkan ketiadaan wewenang KKP untuk menghentikannya.

“Makanya saya bilang, KKP punya izin pelaksanaan, tetapi apa pun suara kita tidak digubris. Nggak bisa ngapa-ngapain, ‘impoten’,” tandasnya.

Dalam kasus reklamasi pantai di Jakarta, sempat terjadi perbedaan pandangan antara KKP dengan Pemda DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan perpanjangan izin reklamasi berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Sementara itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan proyek tersebut harus mendapatkan izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) karena masuk kawasan strategis nasional (KSN).

KKP mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Untuk pesisir pantai kurang dari 12 mil dan bukan termasuk kawasan strategis nasional, sehingga setiap perizinan di zona ini menjadi wewenang gubernur atau pemda. Sedangkan untuk zona atas 12 mil sampai 200 mil menjadi kewenangannya menteri kelautan dan perikanan.

Menurut pihak KKP, pesisir Teluk Jakarta masuk dalam KSN, sehingga kewenangan perizinannya ada di KKP meski zonasinya di bawah 12 mil dari pantai.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: