jump to navigation

Hukum Harusnya Bertindak “Ada Orang Sakti di Balik Reklamasi Teluk Palu” September 9, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
trackback

Palu- Kegaduhan terkait pelaksanaan reklamasi sudah patut dihentikan. Wali Kota Palu sudah seharusnya mengambil sikap, agar jangan terkesan di Palu ini ada orang sakti di depan hukum. Pasalnya, kegiatan reklamasi  beserta dampaknya yaitu pengambilan material, telah mengundang sorotan lembaga public maupun pakar, toh reklamasi tetap jalan terus. Ditengarai ada orang kuat di balik reklamasi sampai-sampai tak ada yang bisa mengehentikan, termasuk aparat kepolisian Polda Sulteng.

Pakar kebijakan public DR. Irwan Waris, meminta Wali kota Palu turut tangan menyudahi keresahan

rekalamasi_bagus

Alat berat: tampak Alat berat yang beroperasi di lokasi reklamasi pantai Teluk Palu Penggaraman Talise beberapa Waktu lalu

masyarakat. Menurutnya, Wali kota Palu memiliki daya paksa dalam menghentikan kegiatan yang dianggap sudah menyimpang dari tujuan. “Dalam setiap tujuan kebijakannya, Wali Kota seharusnya disertai evaluasi. Bila sudah menyimpang dari tujuan, maka harusnya aparat turun tangan. Sebelum itu yang bisa menghentikannya Wali Kota sendiri,” jelas Irwan Waris kemarin (8/9) ditemui dikediamannya di palu.

Terlebih lagi dalam kasus pengambilan material reklamasi sudah mendapatkan rekomendasi DPRD saja tidak digubris, maka wali kota sudah ambil sikap,” jelasnya.

Menurutnya banyak, banyak kasus maladministrasi yang berujung penjara bagi kepala daerah. “ kasus seperti ini, ada pelanggaran namun dibiarkan dan akhirnya  KPK turun tangan. Jangan sampai seperti itu,” jelasnya. Di Palu, kasus reklamasi pantai menjadi perhatian public, lantaran terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya. Kejanggalan itu pada maladministrasi yang sampai-sampai keluar surat dari kementerian dalam negeri memperingatkan kegiatan reklamasi agar sesuai aturan. Selain dari kemendagri,  Pemprov Sulteng juga meminta reklamasi dihentikan. Namun tetap saja, reklamasi  jalan terus.

Sementara itu dari catatan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Nasrun, Pemerintah Kota Palu telah mengeluarkan surat pernyataan yang memberikan izin pelaksanaan reklamasi pada 23 juni 2013 telah mendahului proses penelitian dan penyusunan dokumen lingkungan yang baru dikeluarkan pada Oktober 2013. “Hal ini menunjukan bahwa walikota Palu telah menyalahgunakan wewenangnya karena izin reklamasi masih dalam proses,” jelasnya. Sementara keluhan masyarakat Kelurahan Tipo, Kecamanta Ulujadi, terhadap aktivitas CV Tri Mitra, juga mendapatkan tanggapan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)  Sulawesi Tegah. Perusahan tambang itu dikeluhkan karena melakukan pengerukan dan pengambilan material untuk reklmasi, yang dinilai hanya merugikan masyrakat. Apalagi selama ini masyarakat Tipo hanya diberikan janji palsu pihak perusahaan termaksud pemerintah Kota Palu sendiri, yang menyebabkan aktivitas diwilayah itu berjalan.

Direktur Walhi Sulteng, Ahmad Pelor mengatakan bahwa bahwa reaksi warga Tipo patut diperhatikan oleh pemerintah Kota Palu, dalam hal ini isntansi terkait. Keluhan itu hak masyarakat jika mereka merasa sangat dirugikan. Selain itu, reaksi masyrakat sangat masuk akal, karena sudah sementinya harus ada partisipasi warga untuk menetukan boleh tidaknya aktivitas tambang di wilayah mereka.

“ Partisipasi itu bukan hanya sekadar sosialisasi tapi mesti ada konsultasi public bersama masyarakat,” ungkapnya dibubungi Radar Sulteng Selasa (8/9) kemarin.

Menurut Ahmad, jika di suatu daerah akan masuk sebuah perusahaan, yang akan mengelola sumber daya alam yang ada di daerah itu, sudah seharusnya masyarakat turut dilibatkan karena masyarakat memiliki hak veto, dalam setiap rencana pertambangan. “Sebab masyarakat ini adalah pihak yang nantinya akan merasakan dampak baik positif maupun negative, dari aktifitas pertambangan di daerah mereka,” jelasnya.

Terkait dengan dikeluarkannya oleh masyarakat Tipo, aku Ahmad, Walhi Sulteng, sudah sejak lama menyampaikan bahwa perlunya ada evaluasi (audit lingkungan) terhadap sirtu. Seperti aktivitas tambang di sepanjang jalan poros Palu-Donggala atau mulai dari kelurahan Tipo, Watusampu, hingga Loli dalam wilayah Kabupaten Donggala, secara kasat mata bahwa terjadi perubahan bentang alam dan zona lingkungan di wilayah itu dan sudah amat membahayakan. “Apa yang dilakukan oleh masyarakat, itu tidak lain adalah sebuah ke khawatiran dari masyarakat, akan dampak dari aktivitas  dari pertambangan itu. Apalagi eksploitasi yang dilakukan secara tak terkendala, maka rakyat di Kelurahan Tipo dan sekitarnyalah yang akan berhadapan dengan bencana lingkungan,” terangnya.

Apakah ada pelanggaran hukum dalam aktivitas itu? Lanjut Ahmad, Walhi belum bisa menimbulkan hal itu. Hanya yang diharapkan Walhi adalah bagaimana secepatnya pemerintah Kota Palu, turun untuk melakukan evaluasi dari dasar adanya kelurahan masyarakat akibat dari aktivitas pertambangan tersebut.

“yang terpenting adalah adnya evaluasi segera dilakukan Pemerintah Kota Palu dan pihak terkait. Sementara Walhi juga tidak tinggal diam dan akan terus berkoordinasi dengan masyarkat Tipo berkaitan manfaat dan mudaratnya soal pengambilan material sirtu,” tandanya. (bar/cdy)

Sumber: radar Sulteng 9 September 2015

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: