jump to navigation

Pemkot Palu Pro Kapitalis Terkait Peruntukan Reklamasi Pantai September 3, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
trackback

PALU – Peruntukan Reklamasi Pantai Teluk Palu mengundang tawa pakar. Sejatinya tujuan Reklamasi yaitu untuk kepentingan rakyat, namun dibolak balik untuk kepentingan pemodal. Indikasinya terlihat saat Pemkot Mengubah peruntukan Reklamasi sebagaimana amanat Perda Tata Ruang Kota Palu untuk Kawasan Wisata dan Wisata buatan, namun di ubah pada Izin reklamasinya untuk kawasan Central Business Equator Comerce Point Atau pusat kawasan bisnis dan Perdagangan Khatulistiwa.

Bagi Pakar Anekdot Kawasan bisnis dan Wisata sama Saja  terdengar Lucu. Pakar kebijakan Publik Universitas Tadulako Palu DR Irwan Waris menyebut Dua Hal itu sangat berbeda. Wisata untuk Bisnis akan melahirkan Kawasan Ekonomi Wisata. Sementara Bisnis yang melahirkan Wisata Akan melahirkan Zona ekslusif Wisata. “tidak bisa dikatakan Wisata sama dengan Bisnis” Jelasnya kepada Radar Sulteng Kemarin di kediamannya (1/9).

Kawasa Ekonomi Wisata Embrionya dari aktivitas masyarakat kecil yang menggerakan sektor wisata. Kawasan Ekonomi Wisata akan melahirkan dampak ekonomi selanjutnya yang berasal dari usaha Rakyat. Bisa Berbentuk Kuliner, dimana Rakyat kecil sebagai pedagang yang menjual aneka makanan khas. Kemudian Kawasan Ekonomi Wisata bisa Dimanfaatkan rakyat dengan menyewakan Perahu-perahu Kecil, Permainan Anak-anak yang tujuannya ialah kesenagan rakyat. Pelakunya Ialah rakyat kecil dan yang senang adalah rakyat kecil.

Sebaliknya jika bisnis yang menghasilkan Wisata akan membuat Zona ekslusif sendiri. Kawasan Wisata yang lahir dari ambisi Pemodal, akan mencipkan kawasan Wisata semuanya pemodal. “Seperti terjadi dinegara Kapitalis, Jadi pebisnis itu menciptakan kota, menciptakan hotel Wisata untuk kepentingan Bisnisnya,” Jelas Irwan Waris.

Irawan mengatakan, Wisata mendukung bisnis artinya ekonomi mendukung Wisata maka yang terjadi ialah keadaan pro rakyat kecil. Sebaliknya kalau bisnis yang ditonjolkan maka kebijakan itu lebih menguntungkan kepemilik modal karena kreasinya Pemodal. “Itu yang kami khawatirkan,” Jelasnya.

Kekhawatiran itu menjadi ancaman bagi rakyat kecil bilamana Pemkot Palu ngotot dengan peruntukan reklamasi atas maunya para pemodal. Rakyat kecil akan susah mendapat hiburan Wisata yang berkualitas serta murah. “Jangan bisnisnya yang ditonjolkan. Masyarakat kecil akan semakin susah menjangkau malah akan terpinggirkan,” Jelasnya.

Irawan meminta Pemkot lebih bijak menuruti kemauan Investor. Jangan asal setuju bila kepentingan Investor mengkerdilkan rakyat kecil. Menurutnya, Kota Palu Saat ini dikepung sentra bisnis mulai dari utara sampai selatan dan Seluruh pelosok. Mulai dari dibentuknya Kawasan Ekonomi Khusus, Palu Square, Sentra Perhotelan dari kampung Lere Sampai Watusampu. Namun hanya sedikit yang menyisahkan ruang hijau kepada masyarakat kecil. “Lama kelamaan masyarakat Kecil akan ketinggalan,” Ujarnya.

Pemkot diminta jangan terpukau dengan pertumbuhan ekonomi kota Palu Sampai 9 hingga 10 persen. Karena Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diimbangi Pertumbuhan ekonomi rakyat hanya pertumbuhan ekonomi Pemodal. “Sekarang Pertumbuhan Kita hebat sekali, Sembilan hingga sepuluh persen. Tapi rakyat miskin. Banyak rakyat menggangur. Artinya pertumbuhan yang tinggi itu dinikmati segelintir orang. Siapa itu, Pemilk Modal. Kita tidak harapkan seperti itu. Kita harapkan Pemerintah Kota Kreatif membuka peluang kepada rakyat kecil. Kalau rakyat selalu dijadikan penonton akan menimbulkan konflik, mereka kecewa,” jelasnya.

Irawan Waris meminta Pemkot Palu konsisten dengan kebijakannya sendiri (perda). “Jika Perda Reklamasi itu isinya peruntukan untuk Wisata lalu sekarang ini dalam kenyataannya Pemerintah Kota mengubah peruntukannya untuk bisnis, saya kira itu pelanggaran. Dan hebat sekali karena yang melanggar Pemerintah Kota sendiri. Yang mestinya justru Karena dia (Pemkot, red) yang membuat kebijakan itu dalam rangka kepentingan rakyat. Mestinya Pemerintah Kotalah yang paling terlebih dahulu mengamankan perda itu,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksanaan reklamasi Teluk Palu semakin tidak Jelas Peruntukannya. Dari Dinas Tata Ruang sebagai instansi yang memegang kendali atas ruang Kota mengaku tidak mengetahui untuk siap dan dikemanakan Reklamasi. Untuk mengetahui Pemanfaatan reklamasi bisa diketahui dari master plannya. Namun justru master plan itu tidak dimiliki oleh instasi teknis Tata Ruang.

Kabid Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Palu Uhud Mangkona mengaku bidangnya tidak mengetahui master plan Reklamasi di Teluk Palu. “Memang sesuai aturannya kami harus memiliki tga dokumen yaitu Amdal, kemudian studi Ekonominya dan master plan. Namun master plannya tidak ada sama kami,” Jelas Uhud dikantornya kemarin.

Master plan itu dijadikan panduan bagi penata Ruang ketika Reklamasi sudah selesai. Kemudian dengan adanya master plan itu akan membuat siapa saja pihak yang berkepentingan dengan penimbunan Kawasan laut itu. Dengan adanya master plan itu menjawab keraguan masyarakat apakah kawasan reklamasi tersebut akan dibangun Hotel, mal, ataukah peruntukannya untuk Rekreasi masyarakat. “Setelah Reklamasi, akan dibuat Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL). RTBL menjadi panduan bangunan, serta tinggi dan jenis bangunan yang akan dibangun,” jelasnya.

Terpisa, Anggota Komisi C DPRD Palu Hamsir mengatakan sampai sekarang dia tidak bisa memahami tujuan  Pemkot Palu melakukan Reklamasi. Karena Reklamasi dilakukan bila Lahan di Palu ini tidak ada dan reklamasi dan reklamasi umumnya dilakukan bila dalam keadaan terdesak sampai harus dilakukan Reklamasi,” Jelas Hamasir di teras ruang sidang DPRD Palu kemarin (1/9).

Menurut Hamsir, Lembaga DPRD Palu sampai sekarang belum membahas detail Tata Ruang Wilayah (DTRW) serta revisi Perda Tata Ruang Kota Palu. Pembahasan bisa dilakukan bila Pemkot Palu telah memenuhi beberapa Dokumen yang disyaratkan Reklamasi.

Proyek Reklamasi yang telah berjalan ini, Juga dituding melanggar sejumlah aturan bahkan pidana. Lantas apa Tanggapan pihak Kepolisian? Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Idam Azis beberapa waktu lalu, Sempat berkomentar, bahwa terkait kasus ini pihaknya tidak harus mengumumkan kepada Publik jika sedang melakukan penyelidikan. “tidak harus saya umumkan kalu masih lidik. Kecuali kalau sudah dua alat bukti yang cukup itu baru (diumumkan),” Singkat Idam. (bar/agg)

 Radar Sulteng*Rabu 2 September 2015

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: