jump to navigation

Koalisi Masyarakat Sipil Tiga Propinsi Akan Merevisi IUP Kawasan RT/RW Agustus 23, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
trackback

23/08/2015 / Headline, Metro, SULSEL / Editor

MAKASSAR, TIMURNEWS.COM – Maraknya isu korupsi disejumlah daerah di Indonesia mendorong KPK untuk terus melakukan koordinasi dan perizinan jenis usaha yang melibatkan pemerintah pusat maupun sejumlah instansi terkait.

Koalisi Masyarakat Sipil Tiga Propinsi Akan Merevisi IUP Kawasan RT/RW

Isu tentang izin yang saat ini sedang marak dibicarakan adalah adanya reklamasi pantai, izin pertambangan yang tercatat sebagai pelanggaran kawasan RT/RW yang berdampak pada kerusakan lingkungan, sosial, ekonomi dan berdampak pula pada keamanan masyarakat.

Atas dasar itulah Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Mengawal Impelementasi GN-PSDA alias Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam yang terdiri dari WALHI Sulsel, WALHI Sulteng, WALHI Sulut, WALHI Sulbar, SLPP Sulsel, SLPP Sulteng, SLPP Sultra, SLPP Tokalekaju, FIK Ornop Sulsel, Karsa Institute, SCF, ACC Sulsel, LPS HAM, ROA Sulteng, Evergreen Indonesia, LBH Makassar, LKIM PENA,AURIGA dan JKPP.

Menurut WALHI Sulteng Haris Bira isu Korupsi disektor Kehutanan, Perkebunan, Minerba dan Kelautan menjadi agenda besar KPK setelah selama ini pemanfaatan SDA oleh investor sangat tergantung dengan perubahan peta politik serta transaksional yang sangat rentan dengan korupsi.

“Seperti yang terjadi pada morowali yakni semakin bertambahnya jumlah izin sektor pertambangan dan perkebunan sawit di Sulteng yang tidak mengantongi izin hak guna usaha,”ujarnya.

Korupsi tersebut marak dilakukan saat menjelang Pilkada dengan bertambahnya IUP disejumlah sektor SDA yang ada di Sulawesi.

Walhi Sulsel Asmar Exmar ada 13 Kabupaten yang bermasalah IUPnya selanjutnya akan mendorong KPK melakukan supervisi alias pemantauan terhadap lokasi tersebut salah satunya reklamasi pantai Losari Makassar.

Koalisi Masyarakat Sipil Tiga Propinsi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara), tersebut sepakat akan melakukan moratorium IUP tambang, Migas, HGU, HPH dan HTI serta IUP sejumlah penguasaan ruang yang berdampak merugikan masyarakat.

“Kami berkomitmen dengan KPK untuk melakukan pengawalan dan monitoring pelaksanaan Gerakan nasional Sumber Daya Alam (GN-PSDA) termasuk dalam tahapan pelaksanaan Pilkada serentak,”pungkas Exwar Minggu (24/08/15) di Hotel Amaris Makassar.(NA)

http://m.timurnews.com/2015/08/23/1596/koalisi-masyarakat-sipil-tiga-propinsi-akan-merevisi-iup-kawasan-rtrw/

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: