jump to navigation

Dukomen Maladministrasi di Tangan Kepolisian Kasus Reklamasi Teluk Palu Agustus 16, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
trackback

PALU – Dalam mengungkapkan dugaan maladministrasi Reklamasi Teluk Palu, Ombudsman RI Perwakilan Sulteng mengaku sudah menyerahkan dokumennya kepada pihak polres Palu.

Assisten Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Nasrun mengatakan, pihak Reskrim Polres Palu mengikuti jalannya dugaan maladministrasi Teluk Palu. “Dokumen sudah saya serahkan Kepolisi sebelum puasa lalu,” Jelas Nasrun Dikantornya, Kemarin (14/8).

Nasrun mengatakan, sebagaimana amanah UU nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Ombudsman tidak berwenang melaporkan pelanggaran namun bersifat koordinatif. “Silahkan teman-teman Wartawan kesana bagaiman sikap kepolisian, bila Reklamasi ini jalan terus, dan tidak di hentikan,” ujarnya.

Sebagaiman ketegasan Ombudsman, Sejak mulanya Ombudsman mengatakan terdapat dugaan maladministrasi pada proses reklamasi teluk Palu. Berbagai dasar Hukum telah diungkapkan dan dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan, Mulai dari izin lingkungan, Tata Ruangnya, Izin Reklamasinya Serta Ombudsman telah melakukan upaya Investigativ hingga saran kepada pejabat yang bersangkutan.

“Jika tidak Diindahkan, maka bukan lagi Wewenang Ombudsman untuk menindak. Tetapi Rana kepolisian untuk menindak,” Jelasnya.

Nasrun Mengatakan, Sebagai Dugaan awalnya Reklamasi Teluk Palu tidak memiliki dasar yang jelas soal Tata Ruang. Hal ini memicu Kesalahan Administrative pada proses selanjutnya, dimana izin lingkungannya itu Amdal telah di keluarkan. Dasar dari Amdal ini kemudian menjadi dasar keluarnya izin-izin selanjutnya.

Menurutnya, Secara kasat mata dokumen maupun perizinannya Clear, Tetapi secara Substantive Banyak ditemukan pelanggaran. “Ada yang main-main disini, Jelasnya.

Sebagaimana ditegaskan PP No 27 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan, yang menyatakan dalam Hal lokasi rencana usaha atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang, Dokumen amdal tidak dapat dinilai dan Wajib dikembalikan Kepada Pemrakarsa. “Sementasra Perda Tata Ruang Kota Palu tidak mengalokasikan adnya Reklamasi. Terbukti Niat pemerintah untuk mereklamasi yang nyata-nyatanya tidak dipenuhi oleh DPRD. Merevisi Tata Ruang tidak serta merta setahun jadi. Butuh Waktu lima tahun Baru bisa direvisi,” Jelasnya.

Sementara itu, Kepala badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palu Drs Ahdari SJ Supu Msi Mengatakan, Izin lingkungan yang direkomendasikan Oleh BLH Kota Palu, Sesuai dengan Aturan. Ahdari Mengatakan Sesuai dengan Permen LH No 8 tahun Tahun 2013 Tentang  Tata Laksana Penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta penerbitan izin Lingkungan mengacu Kepada Kesesuaian rencan Tata Ruang dan secara prinsip dapat dilaksnakan.

Tata Ruang ini Mengacu Kepada Perda Tata Ruang Yang dikeluarkan Oleh dinas tata Ruang, Bahwa dalam perda Tata Ruang yang isinya Teluk Palu untuk Kawasan Wisata buatan.

“Dengan Alasan tersebut dan sesuai Prinsip disertai alasan yang benar. Maka diKeluarkan izin Lingkungannya atas Rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal Kota Palu,” Jelasnya. (bar)

#Radar Sulteng *Sabtu 15 Agustusa 2015

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: