jump to navigation

Surat Dua Menteri Tidak Diindahkan, Dua Kali Ombudsman Kirim Peringatan Soal Reklamasi Agustus 12, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
trackback

PALU – Niat Wali Kota Palu Rusdy Mastura Memang sudah Bulat merombak teluk Palu. Bahkan Sampai sekeras batu. Dari catata Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, dua Kementerian telah mengirimkan peringatan yang ditembuskan kepada Wali Kota Palu. Dua Duanya tidak diindahkan oleh sang Wali Kota, Reklamasi tetap jalan terus.

Pertama surat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani Dirjen Bina Pembangunan Daerah DR Drs Muh. Marwan Msi. Surat Kedua dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Surat Dari Kemendagri Nomor 660/9600/lV/ Bagda tanggal 26 November 2014 ditunjukan Kepada Gubernur Sulteng Perihal Saran terkait Pelaksana reklamasi Pantai Teluk Palu. Surat Dari Kemendagri dari tersebut menanggapai surat atau saran pertama yang dilayangkan Ombudsman RI Perwakilan Sulteng kepada Wali Kota Palu pada 31 Oktober 2014 yang tembusannya sampai kemeja Mendagri.

Assisten Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Nsrun, mengatakan Isi Kemendagri ini menguatkan apa yang disampaikan Ombudsman RI Kepada Wali Kota. Bahwa Terjadi pelanggaran indikasi maladministrasi dalam pelaksanaan reklamasi teluk Palu di kelurahan Talise.

Pelanggaran Administrasi juga bisa di sebut juga sebagai akal-akalan. Pasalnya sesuai dengan keputusan Wali Kota Palu Nomor 650/2288/DPRP/2012 disebutkan peruntukkan lokasi hanya untuk pembangunan sarana Wisata Serta sarana pendukungnya dan tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan lain.

“Padahal Selanjutnya dari pak Wali bertentangan dengan izin reklamasi pda 23 desember 2013 yang menyebutkan rencana peruntukan lokasi sebagai pembangunan Kawasan Central business equator commerce alias di komersialkan,” Jelas Nasrun dikantornya kemarin (11/8).

Selain itu, bentuk pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Wali Kota Palu adalah reklamasi tidak sesuai dengan RTRW Kota Palu yang diatur perda No 16 Tahun 2011, yang tidak mengalokasikan ruang untuk reklamasi atau mendeliniasi kawasan reklamasi Pantai pantai teluk Palu. Hal ini mengindikasikan terjadinya penyeludupan hukum dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut Ombudsman, bahwa jelas reklamasi ini melanggar aturan dan bahkan dengan sengaja menabrak aturan yang suda ada. “ Bukan hanya satu atau dua pelanggaran, banyak pelanggaran yang terjadi dan semua jelas ada aturanya,” jelas Nasrun.

Surat Ombudsman tersebut akhirnya dibalas kemendagri yang ditujukan Kepada Gubernur Sulteng dan Wali Kota Palu Sebagai tembusannya, pada 26 November 2014. Isinya berupa teguran bahwa kepala daerah Wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut dari pengaduan dari masyarakat. Kemudian pernyataan lainnya ialah Gubernur diminta untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan penataan ruang di kota Palu, Khususnya terkait dengan rencana reklamasi pantai Teluk Palu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, pada 23 Desember 2014 Gubernur Sulteng Longki Djanggola Sebagai pembina di Provinsi menuruskan yang disampaikan bosnya dari kemendagri Kepada Rusdy Mastura selaku Wali Kota Palu. Dalam Isi Surat tersebut Gubernur meminta kegiatan reklamasi dilaksanakan sesuai dengan RTRW Kota Palu dan aturan lainnya.

Isi dari surat Gubernur lebih memperjelas yang harus dilakukan Wali Kota Palu terhadap pelaksanaan reklamasi yaitu harus mengacu dengan berbagai macam peraturan diantaranya yaitu penyusunan rencana induk reklamasi harus memperhatikan kesesuaian dengan rencana Zona Wliyah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZ-WP3K) Provinsi, Kabupaten Atau Kota dan RTRW nasional, Kabupaten Atau Kota.

Kemudian Longki Juga menyampaikan pertimbangan acuan hukum yaitu rencana detail tata ruang (RDTR) Kawasan reklamasi Pantai dapat disusun bila sudah memenuhi persyaratan antara lain memiliki RTRW yang suda ditetapkan denga perda yang mendeliniasi Kawasan Reklamasi pantai, lokasi reklamasi pantai sudah ditetapkan dalam SK Wali Kota, Sudah memilikStudi kelayakan dan Studi investasi dan memiliki amdal. Dan yang terakhir Longki meminta Kegiatan reklamasi Pantai Teluk Palu dilaksanakan sesuai dengan RTRW Kota.

OMBUDSMAN BERKALI-KALI KIRIM SARAN

Dalam mengusut apa yang menjadi Trending topic media sebagai bahan inisiasi dari Ombudsman RI Perwakilan sulteng, pihak Ombudsman berkali-kali menasehati Wali Kota Palu agar menghentikan reklamasi. Dari berbagai pertemuan dan diskusi publik serta investigasi lapangan pihak Ombudsman RI perwakilan sulteng, Cudy, Sapaan Walikota tidak memiliki kekuatan Hukum atau acuan yang membenarkan reklamasi.

“Kalau pak Walikota Siap menantang diskusi, Kami dari Obudsman siap  Di ajak,” tantang Nasrun.

Menurut Nasrum, reklamasi teluk palu terdiri dari dua Jilit- jilit pertama yaitu reklamasi di Pantai Talise yang Luasnya mencampai 38,33 Ha. Dipantai talise, Kontraktor yang mengerjakan ialah anak perusahaan perusda yaitu PT Yaury Property Investama. “Saat pelaksanaan reklamasi yang pertama, Pak Wali bilang akan dihentikan. Tetapi nyatanya tidak,” Sebutnya.

Reklamasi pun tetap berlanjut. Bahkan ketahap Selanjunya  dengan judul reklamasi jilid dua dikelurahan lere pada 9 februari 2015 dengan Luas 33,5 Ha. Izin reklamasi ini pun diberikan kepada PT Mahakarya Putra Palu yang Juga Anak perusda Kota Palu. Sehingga Total Luasan pantai yang direklamasi 71,83 Ha.

Sama Halnya Pelaksanaan reklamasi dipantai talise, reklamasi di kelurahan lere juga tidak memiliki acuan. Sampai Dengan Sekarang perda RTRW Kota Palu belum durevisi dan isinya tetap sama, tidak ada alokasi ruang untuk reklamasi atau medeli niasi Kawasan Reklamasi Pantai.

Selain pelanggaran tersebut, Jelas nasrun,Reklamasi di Pantai Teluk Palu tidak memiliki rekomendasi dari menteri Kelautan dan perikanan. Sesuai dengan pereturan menteri kelautan dan perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Bahwa izin Lokasi reklamasi dengan luasan diatas 25 Ha harus mendapatkan rekomendasi dari menteri.

Hal Itu diketahui Dari keterangan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 16 April 2014 melalui surat resmi bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan u.p Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil belum pernah menerima dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pengajuan rekomendasi untuk pelaksana  reklamasi pantai Teluk Palu, Sehingga rekomendasi terhadap reklamasi tersebut belum pernah diterbitkan.”Mengingat Luasan reklamasi pantai teluk Palu lebih dari 25 Hektar harusnya mendapatkan izin menteri Sebagai landasan hukum,” Jelasnya. (bar)

 Radar Sulteng*Rabu 12 Agustus 2015

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: