jump to navigation

Walhi Desak Polisi Usut Pembabatan Mangrove di Donggala Agustus 6, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
trackback

Donggala, Metrosulawesi.com – Pembabatan hutan Mangrove di Dusun 3 Awesang, Desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, mendapat protes Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah. Menurut  Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng Aries Bira, pembabatan Mangrove adalah bentuk pelanggaran pidana, yang jelas di atur dalam Undang–Undang. Oleh karena itu, Walhi meminta pihak kepolisian  untuk tidak melihat kasus ini sebagai pembabatan hutan biasa, seperti pembabatan bakau liar.

“Setidaknya ada  5 undang-undang yang mengatur mengenai hutan mangrove, antara lain UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang, UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” terang Aries Bira dalam rilis kepada Metro Sulawesi, Selasa (4/8).

Ia menyebutkan, jika kita periksa satu persatu  kelima undang – undang tersebut, hanya pada UU NO 27 tahun 2007 yang cukup kuat, mengatur hutan mangrove sebagai sumberdaya pesisir atau kekayaan pesisir. Yaitu pada pasal 1 angkat 4, selain itu undang – undang ini juga mengatur soal pidana terhadap penebangan dan pengrusakan hutan mangrove di wilayah pesisir.

Maka, sambung Aries, pelaku perusakan terhadap mangrove tersebut diancam dengan Pidana Pasal 73 ayat (1) huruf b, dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

“Atas dasar itu  kami meminta kepada Polda Sulteng agar jeli melihat kasus ini sebagai bentuk pelanggaran pidana. Merujuk pada undang – undang NO 27 tahun 2007 tersebut,” terangnya.

Informasi yang dihimpun Walhi di lapangan menyebut, bahwa Polda Sulteng sudah pernah melakukan pengecekan lokasi tersebut. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut terkait kasus ini, warga desa merasa gusar dengan keadaan pembabatan hutan ini. Pasalnya sampai  sekarang perusahan yang melakukan  membabat hutan Mangrove  tersebut belum mengantongi izin.

“Terkait dengan pengecekan lokasi oleh Polda Sulteng belum lama ini di harapkan agar Polda segera memberikan keterangan terkait pembabatan hutan Mangrove di desa mereka,” terang Aries.

Diketahui bahwa, saat ini total luas penebangan hutan Mangrove di Dusun 3 Awesang tersebut kurang lebih 800 meter, di lokasi bekas hutan bakau tersebut akan di bangun sarana prasana untuk aktifitas perusahan PT. KSM seperti Jeti (pelabuhan kapal tongkang) pembangunan cemp pekerja dan penempatan material.

– See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/walhi-desak-polisi-usut-pembabatan-mangrove-di-donggala#sthash.t5hZIAWv.dpuf

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: