jump to navigation

Warga Labuan Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Tambang Agustus 27, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
add a comment

Pengerukan pasir oleh salah satu perusahaan galian C di Desa Labuan Toposo beberapa waktu lalu. (Foto : Istimewa)

Donggala, Metrosulawesi.com – Penambangan batu dan pasir (galian-C) di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, diprotes oleh masyarakat Labuan Toposo. Pasalnya, perusahaan itu dinilai sudah banyak merugikan masyarakat. Warga juga mendesak pemerintah untuk mencabut izin pertambangan yang beroperasi di desa tersebut.

Salah seorang pemuda Desa Labuan Toposo, Liswanto, saat dihubungi media ini membenarkan adanya protes dari puluhan masyarakat atas aktifitas perusahaan itu. Menurutnya, protes warga ini akibat dampak aktifitas pertambangan yang sudah banyak merugikan harta benda masyarakat setempat.

“Setelah cukup lama melakukan penolakkan atas aktifitas pengerukkan material dialiran sungai yang berada di wilayah Desa kami, akhirnya hari ini, masyarakat Labuan Toposo berhasil mendesak pemerintah Desa untuk menggelar pertemuan dengan menghadirkan pihak perusahaan yakni CV. Lelea Ratan,” kata Liswanto, Senin (24/8/2015)

Liswanto menuturkan, sejak terjadinya banjir besar akhir tahun 2014 lalu, masyarakat mulai resah dengan aktifitas CV Lelea Ratan. Akibat keresahan itu, pada bulan Mei 2015, masyarakat Labuan Toposo memblokir aktifitas perusahaan itu.

“Karena pada saat banjir besar terjadi, banyak lahan kebun dan tanaman masyarakat rusak dan hanyut dibawa banjir. Bahkan rumah penduduk dan perabotanyapun hanyut disapu banjir,” tuturnya.

Selain itu, debu dan polusi udara juga menjadi momok menakutkan. Hal lainnya, beberapa titik sumur kecil milik masyarakat yang ada di sekitar sungai menjadi kering. Banjir besar itu juga mengakibatkan rusaknya bendungan Sambenusu dan terputusnya akses jalan penghubung antara desa Labuan Toposo dengan Desa Lumbubaka.

Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk berusaha menghentikan aktifitas tambang CV Lelea Ratan. Sebelum melakukan aksi pemblokiran, masyarakat meminta kepada pihak Pemerintah desa untu melakukan pertemuan dengan menghadirkan pihak perusahaan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan, akibatnya masyarakat mengambil tindakan dengan memblokir aktifitas perusahaan tersebut.

“Pada hari Jum’at, 14 Agustus 2015 kami kembali melakukan aksi pemblokiran. Sehingga pemerintah Kecamatan Labuan mengundang kami untuk membicarakan hal tersebut. Hari Sabtu,15 Agustus kami memenuhi udangan pemerintah Kecamatan Labuan. Kami bersyukur atas undangan tersebut, sehingga kami bisa menyampaikan apa keinginan kami selaku masyarakat dari Desa  Labuaan Toposo,” jelas Liswanto.

Dalam pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka. Intinya masyarakat Labuan Toposo menolak aktifitas tambang diwilayah sungai mereka, mengingat dampak yang sudah masyarakat rasakan selama ini. Selain itu mereka juga meminta pemerintah kecamatan bisa memfasilitasi pertemuan dengan menghadirkan masyarakat, Pemerintah Desa Labuan Toposo, serta pihak perusahaan.

Dari hasil dialog itu, disepakati pemerintah desa Labuan Toposo memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dangan pihak perusahaan atas rekomendasi Pemerintah Kecamatan Labuan.

“Jumat 21 Agustus Pemerintah Desa Labuan Toposo melaksanakan pertemuan di Kantor Desa Labuan Toposo dengan mengundang masyarakat juga pihak perusahaan. Sayangnya yang hadir dari pihak perusahaan hanyalah perwakilan dari pihak CV. Lelea Ratan dan CV Putra Labuan. Sementara Pihak dari CV Remethana tidak hadir.

Dari hasil pertemuan di kantor Desa Labuan Toposo menghasilkan berita acara yang di tanda tangani oleh 7 orang yakni 5 orang perwakilan masyarakat, Kepala Dusun II, Ketua LPM Desa Labuan Toposo dan mengetahui Kepala Desa Labuan Toposo Bapak Askar. Selain itu Berita acara tersebut juga dilampirkan absen tanda tangan 97 orang yang hadir saat pertemuan termasuk perwakilan dari pihak CV. Lelea Ratan bapak Alisan,” ungkapnya.

Dalam Berita Acara Kesepakatan Sosialisasi Tambang Galian C dengan Nomor : 224/pemdes-LT/VIII/2015 tersebut kata Liswanto, menyepakati  dua poin pertama, memberhentikan perusahaan CV Lelea Ratan, CV Remetana, dan CV Putra Labuan yang beroperasi di sungai Labuan Toposo. Poinkedua, penagihan, penghitungan fee sisa jumlah retasi pemuatan seluruhnya.

Liswanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal ini Bapak Bupati harus secepatnya mencabut izin tiga perusahaan tersebut. Karena sejak awal proses pembuatan perizinannya tanpa melalui musyawarah dan kesepakatan dengan masyarakat Desa Labuan Toposo. Masyarakat juga berharap, DPRD Donggala dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kiranya dapat mengambil tindakan dengan memeriksa kembali izin-izin usaha pertambangan yang beroperasi di wilayah sungai Desa Labuan Toposo.

“Sebaiknya, pemerintah daerah dan DPRD turun langsung meninjau lokasi dan berdialog dengan masyarakat agar bisa mengetahui secara persis apa permasalahan yang hadapi masyarakat. Masalah ini juga sudah pernah kami sampaikan setiap ada anggota DPRD yang turun reses di wilayah Kecamatan Labuan,” pungkasnya.

Editor : Subandi Arya

– See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/warga-labuan-desak-pemerintah-cabut-izin-perusahaan-tambang#sthash.4ZpRWxzI.dpuf

3 Kementerian dan KPK Akan Terbitkan Petunjuk Teknis soal Sengketa Lahan Agustus 25, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

Sabtu, 22 Agustus 2015 | 04:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; serta Komisi Pemberantasan Korupsi akan menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) bersama untuk menyelesaikan segala macam bentuk sengketa lahan di Indonesia.

Menurut Tjahjo, juknis ini nantinya akan digunakan secara bersama untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan sumber daya alam dan permasalahan pertanahan serta kehutanan yang dinilai sudah tumpang tindih dan berpotensi merugikan negara. (Baca: Bahas Sengketa Lahan di Kawasan Hutan, Tiga Menteri Sambangi KPK)

“Kalau tidak, nanti dampaknya akan semakin meluas, dampak konflik mengenai berbagai hal dan kerugian negara yang cukup besar. Sehingga akan dipercepat prosesnya,” ujar Tjahjo seusai mendatangi Gedung KPK bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursydan Baldan, Jumat (21/8/2015).

Tjahjo menilai langkah ini merupakan upaya tiga kementerian dan KPK untuk melakukan penyelamatan dan pencegahan konflik sengketa lahan, serta penataan ulang peraturan mengenai kepemilikan lahan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Menurut dia, ketiga kementerian tersebut juga akan menerbitkan peraturan menteri bersama.

Siti menilai, peraturan yang ada saat ini masih sulit diimplementasikan dan saling tumpang tindih. Dengan diadakannya kerja sama antara tiga kementerian dan KPK, diharapkan dapat melahirkan sejumlah peraturan baru yang lebih jelas.

“Tadi makanya kita satukan aturannya. Jangan sampai ada norma yang konflik. Dan kita harus implementasikan segera karena masyarakat menunggu akan hak-haknya dan kehidupannya dimana tempat ia berada,” ujar Siti.

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/22/04300061/3.Kementerian.dan.KPK.Akan.Terbitkan.Petunjuk.Teknis.soal.Sengketa.Lahan

Koalisi Masyarakat Sipil Tiga Propinsi Akan Merevisi IUP Kawasan RT/RW Agustus 23, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
add a comment

23/08/2015 / Headline, Metro, SULSEL / Editor

MAKASSAR, TIMURNEWS.COM – Maraknya isu korupsi disejumlah daerah di Indonesia mendorong KPK untuk terus melakukan koordinasi dan perizinan jenis usaha yang melibatkan pemerintah pusat maupun sejumlah instansi terkait.

Koalisi Masyarakat Sipil Tiga Propinsi Akan Merevisi IUP Kawasan RT/RW

Isu tentang izin yang saat ini sedang marak dibicarakan adalah adanya reklamasi pantai, izin pertambangan yang tercatat sebagai pelanggaran kawasan RT/RW yang berdampak pada kerusakan lingkungan, sosial, ekonomi dan berdampak pula pada keamanan masyarakat.

Atas dasar itulah Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Mengawal Impelementasi GN-PSDA alias Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam yang terdiri dari WALHI Sulsel, WALHI Sulteng, WALHI Sulut, WALHI Sulbar, SLPP Sulsel, SLPP Sulteng, SLPP Sultra, SLPP Tokalekaju, FIK Ornop Sulsel, Karsa Institute, SCF, ACC Sulsel, LPS HAM, ROA Sulteng, Evergreen Indonesia, LBH Makassar, LKIM PENA,AURIGA dan JKPP.

Menurut WALHI Sulteng Haris Bira isu Korupsi disektor Kehutanan, Perkebunan, Minerba dan Kelautan menjadi agenda besar KPK setelah selama ini pemanfaatan SDA oleh investor sangat tergantung dengan perubahan peta politik serta transaksional yang sangat rentan dengan korupsi.

“Seperti yang terjadi pada morowali yakni semakin bertambahnya jumlah izin sektor pertambangan dan perkebunan sawit di Sulteng yang tidak mengantongi izin hak guna usaha,”ujarnya.

Korupsi tersebut marak dilakukan saat menjelang Pilkada dengan bertambahnya IUP disejumlah sektor SDA yang ada di Sulawesi.

Walhi Sulsel Asmar Exmar ada 13 Kabupaten yang bermasalah IUPnya selanjutnya akan mendorong KPK melakukan supervisi alias pemantauan terhadap lokasi tersebut salah satunya reklamasi pantai Losari Makassar.

Koalisi Masyarakat Sipil Tiga Propinsi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara), tersebut sepakat akan melakukan moratorium IUP tambang, Migas, HGU, HPH dan HTI serta IUP sejumlah penguasaan ruang yang berdampak merugikan masyarakat.

“Kami berkomitmen dengan KPK untuk melakukan pengawalan dan monitoring pelaksanaan Gerakan nasional Sumber Daya Alam (GN-PSDA) termasuk dalam tahapan pelaksanaan Pilkada serentak,”pungkas Exwar Minggu (24/08/15) di Hotel Amaris Makassar.(NA)

http://m.timurnews.com/2015/08/23/1596/koalisi-masyarakat-sipil-tiga-propinsi-akan-merevisi-iup-kawasan-rtrw/

Polda Jangan Takut dan Berdiam Diri,Terkait Dugaan pelanggaran Reklamasi Teluk Palu Agustus 18, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
add a comment

PALU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah menilai kepolisian Daerah (Polda) Sulteng terkesan berdiam diri terkait dugaan pidana dalam aktifitas Reklamasi Pantai Teluk Palu. Padahal berbagai data-data yang telah disampaikan Ombudsman Sulteng maupun Walhi sendiri, Harusnya sudah dapat menjadi pintu masuk bagi Kepolisian menunjukan respon cepat sebagai aparat penegak Hukum.

Demikian disampaikan Kepala Dapartemen Advokasi dan Kampanye Eksekutif Daerah Walhi Sulteng. Aries Bira, Akhir pekan kemarin. Dikatakan Aries, Polda Sulteng jangan Hanya berdiam diri melihat pelanggaran hukum di depan mata. Pelanggaran Tata Ruang yang diduga terjadi dalam aktifitas Reklamasi itu, sebut dia, merupakan tindak pidana yang mesti segera direspon pihak kepolisian. “Dalam pelanggaran ini, Polisi jangan hanya menunggu laporan saja. Kasus reklamasi ini berbeda, ada pelanggaran wewenang dan juga pelanggaran Tata Ruang yang dilakukan. Pengusutannya pun dapat dilakukan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat,” tegas aries bira, ditemui disekretariat Walhi Sulteng.

Walhi Sulteng lanjut dia, sejak awal aktifitas Reklamasi Teluk Palu dilakukan pada Januari 2014, sudah gencar menyuarakan perlawanannya terhadap aktifitas ini. Bahkan, Walhi sempat melakukan aksi unjuk rasa langsung Kepolda Sulteng awal Januari 2014 Silam, yang pada intinya memberikan informasi terkait sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam aktifitas Reklamasi Teluk Palu. “Kami Padahal Berharap seharusnya kalau dari 2014 dilakukan penyelidikan, maka 2015 ini sudah masuk ke penyidikan,” Sebutnya.

Kasus ini sendiri Kata dia, bukan baru sekarang saja muncul dipermukaan karena momentum Politik, Namun sejak rencana Reklamasi pada 2012 lalu diangkat Walhi. Kepolisian pun diminta jangan takut untuk melakukan penegakkan hukum disaat momentum Politik saat ini. Walhi juga siap untuk membantu Kepolisian jika diminta memberikan data-data. “Mengapa? Karena Kasus ini bukan baru sekarang saja ribut-ributnya. Sudah sejak awal rencana Reklamasi, Kami dari Walhi sudah melakukan Advokosi terhadap aktifitas Reklamasi. Dan ini jangan jadi alasan bagi Kepolisian untuk brdiam diri,” terangnya.

Dia mencontohkan, Ombudsman sendiri yang notabenenya merupakan lembaga Negara, Juga berani untuk membuka adanya pelanggaran dari aktifitas reklamasi Pantai Teluk Palu. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan bagi Walhi, jika Kepolisian yang juga lembaga Negara belum terlihat tindakannya terkait kasus ini. “Polda harusnya lihat Pidananya. Contoh saja dipusat Bagaimana Polri juga melakukan penyidikan terhadap pimpinan-pimpinan KPK,” Kata dia.

Seharusnya, terang Aries, Kepolisian biasa membuka kepada Publik upaya-upaya apa yang telah dilakukan sejak kasus ini pertama kali muncul pada 2014 lalu. Namun, Nyatanya sejak kasus ini bergulir Kepolisian belum pernah sekalipun menyampaikan apa yang telah mereka perbuat terkait dugaan pelanggaran ini. “Kita lihat saja sampai sekarang Polisi belum pernah sekalipun memberikan Statmen dikoran,” Jelasnya.

Menanggapai Pernyataan tersebut, Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Hari Suprapto yang dihubungi tadi malam, menyatakan, Tidak semua kerja-kerja kepolisian harus dibuka kepada publik. Menurut dia, ada Norma-norma dan hak dari seseorang yang nantinya dirugikan, dari seseorang jika dibuka kepublik namun belum jelas kebenarannya. “Intinya kami Kepolisian bekerja sesuai aturan, Yakni dua alat bukti Permulaan yang cukup untuk dapat disamapaikan kepada Publik. Kami tidak ingin Berkomentar terlalu jauh atas dasar itu (alat bukti),” Singkatnya. (agg)    #Radar Sulteng*Senin, 17 Agustus 2015

Soal Reklamasi Teluk Palu, Pemerintah Provinsi Keluarkan Surat Rekomendasi Agustus 16, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
add a comment

Palu, Metrosulawesi.com – Terkait dengan polemik kegiatan reklamasi Pantai Talise –  Teluk Palu, yang dilaksanakan PT Yauri Investama Property, selama ini publik hanya ‘mengarahkan telunjuk’ –nya kepada Pemerintah Kota Palu.

Dan selama ini publik, utamanya kalangan pemerhati lingkungan hanya membahas soal peraturan dan perizinan yang dilakukan pihak Pemkot Palu.

Sementara itu, Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, kepada Direktur Utama PT Yauri Property Investama nomor 503/52/RD/ADM.EKON tertanggal 25 Oktober 2015 tidak terlalu diketahui publik secara luas.

Rekomendasi juga dikeluarkan DPRD Sulteng nomor : 615.3/0879/DPRD tanggal 25 Oktober 2012, yang ditandangani ketua DPRD Sulteng, H Aminuddin Ponulele.

Berdasarkan Surat dari Kemendagri nomor 660/9600/IV/Bangda tanggal 26 November 2014 kepada gubernur Sulteng, yang ditandatangani Dirjend Bina Pembangunan Daerah, Mendagri, Muhammad Marwan, sebagai jawaban atas surat Ombudsman RI perwakilan Sulteng. Sesuai dengan ketentuan pasal 351 ayat 4 UU nomor 23 tahun 2014, bahwa kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi ombudsman.

Namun, hingga saat ini saran, masukan dan rekomendasi Ombudsman RI perwakilan Sulteng tidak pernah diindahkan oleh pihak-pihak terkait, sehingga beberapa waktu lalu Ombudsman membahas rekomendasi tersebut dengan pihak Polres Palu.

– See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/soal-reklamasi-teluk-palu-pemerintah-provinsi-keluarkan-surat-rekomendasi#sthash.CYiUa0zb.dpuf

Dukomen Maladministrasi di Tangan Kepolisian Kasus Reklamasi Teluk Palu Agustus 16, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

PALU – Dalam mengungkapkan dugaan maladministrasi Reklamasi Teluk Palu, Ombudsman RI Perwakilan Sulteng mengaku sudah menyerahkan dokumennya kepada pihak polres Palu.

Assisten Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Nasrun mengatakan, pihak Reskrim Polres Palu mengikuti jalannya dugaan maladministrasi Teluk Palu. “Dokumen sudah saya serahkan Kepolisi sebelum puasa lalu,” Jelas Nasrun Dikantornya, Kemarin (14/8).

Nasrun mengatakan, sebagaimana amanah UU nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Ombudsman tidak berwenang melaporkan pelanggaran namun bersifat koordinatif. “Silahkan teman-teman Wartawan kesana bagaiman sikap kepolisian, bila Reklamasi ini jalan terus, dan tidak di hentikan,” ujarnya.

Sebagaiman ketegasan Ombudsman, Sejak mulanya Ombudsman mengatakan terdapat dugaan maladministrasi pada proses reklamasi teluk Palu. Berbagai dasar Hukum telah diungkapkan dan dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan, Mulai dari izin lingkungan, Tata Ruangnya, Izin Reklamasinya Serta Ombudsman telah melakukan upaya Investigativ hingga saran kepada pejabat yang bersangkutan.

“Jika tidak Diindahkan, maka bukan lagi Wewenang Ombudsman untuk menindak. Tetapi Rana kepolisian untuk menindak,” Jelasnya.

Nasrun Mengatakan, Sebagai Dugaan awalnya Reklamasi Teluk Palu tidak memiliki dasar yang jelas soal Tata Ruang. Hal ini memicu Kesalahan Administrative pada proses selanjutnya, dimana izin lingkungannya itu Amdal telah di keluarkan. Dasar dari Amdal ini kemudian menjadi dasar keluarnya izin-izin selanjutnya.

Menurutnya, Secara kasat mata dokumen maupun perizinannya Clear, Tetapi secara Substantive Banyak ditemukan pelanggaran. “Ada yang main-main disini, Jelasnya.

Sebagaimana ditegaskan PP No 27 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan, yang menyatakan dalam Hal lokasi rencana usaha atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang, Dokumen amdal tidak dapat dinilai dan Wajib dikembalikan Kepada Pemrakarsa. “Sementasra Perda Tata Ruang Kota Palu tidak mengalokasikan adnya Reklamasi. Terbukti Niat pemerintah untuk mereklamasi yang nyata-nyatanya tidak dipenuhi oleh DPRD. Merevisi Tata Ruang tidak serta merta setahun jadi. Butuh Waktu lima tahun Baru bisa direvisi,” Jelasnya.

Sementara itu, Kepala badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palu Drs Ahdari SJ Supu Msi Mengatakan, Izin lingkungan yang direkomendasikan Oleh BLH Kota Palu, Sesuai dengan Aturan. Ahdari Mengatakan Sesuai dengan Permen LH No 8 tahun Tahun 2013 Tentang  Tata Laksana Penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta penerbitan izin Lingkungan mengacu Kepada Kesesuaian rencan Tata Ruang dan secara prinsip dapat dilaksnakan.

Tata Ruang ini Mengacu Kepada Perda Tata Ruang Yang dikeluarkan Oleh dinas tata Ruang, Bahwa dalam perda Tata Ruang yang isinya Teluk Palu untuk Kawasan Wisata buatan.

“Dengan Alasan tersebut dan sesuai Prinsip disertai alasan yang benar. Maka diKeluarkan izin Lingkungannya atas Rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal Kota Palu,” Jelasnya. (bar)

#Radar Sulteng *Sabtu 15 Agustusa 2015

Warga Demo Tuntut Bupati Donggala Mundur Agustus 14, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
add a comment

Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Donggala (AMPD) saat menggelar aksi didepan Kantor DPRD Donggala. (Foto : Mohamad Yayan Lamasuku)

“Kami meminta agar bupati dan wakil bupati turun dari jabatannya karena berdasarkan hasil audit BPK-RI Sulteng, banyak ditemukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Galian C di Donggala cacat hukum,” – Rahman S Latif, Koordinator Aksi –

Pendemo Tuding ada 52 IUP Galian C tidak Penuhi Syarat

Donggala, Metrosulawesi.com – Seratusan warga Donggala yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Donggala (AMPD), Selasa (11/8) menggelar aksi demonsrasi di Kantor DPRD Donggala, menutut agar Bupati dan Wakil Bupati Donggala turun dari jabatannya.

“Kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati turun dari tahtanya, karena selama ini tidak mampu memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Donggala,” kata koordinator aksi  Rahman S. Latif dalam orasinya.

Dia menuturkan, alasan pihaknya meminta agar bupati dan wakil bupati turun dari jabatannya karena berdasarkan hasil audit BPK-RI Sulteng, banyak ditemukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Galian C di Donggala cacat hukum. Disebabkan oleh ulah bupati yang tidak selektif menertibkan aturan.

“Turunkan Kasman Lassa dan wakilnya, bupati perusak lingkungan, tangkap koruptor Donggala, Gubernur jangan tinggal diam,” tegasnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat Panitia Khusus (Pansus) I laporan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Donggala anggaran 2014, menemukan banyak kerugian keuangan daerah dan negara.

Kata dia, kesalahan yang dilakukan bupati dan wakil bupati yang pertama adalah, pengendalian internal terhadap pengeluaran dana kas daerah lemah. Dan terdapat penyalahgunaan kas daerah sebesar 200 juta lebih.

“Adanya 52 IUP Galian C yang tidak memenuhi persyaratan. Namun, tetap mengeluarkan IUP-nya. Kemudian, adanya dugaan kerugian keuangan daerah dan Negara yang dilakukan oleh Koni Donggala sebesar Rp 400 juta lebih,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Donggala yang menerima para demonstran mengatakan, bahwa pihaknya berjanji akan menindak lanjuti tuntutan masyarakat.

“Kami sudah melakukan apa yang menjadi tugas kami, dan tuntutan ini akan kami tindaklanjuti,” kata Abdul Rasyid Wakil Ketua I DPRD Donggala.

Dia menambahkan, terkait masalah tambang dan masalah temuan BPK-RI tentang keuangan Negara, telah dilakukan tindak lanjut. Yakni,  memanggil Kepala SKPD terkait dengan memerintahkan menyelesaikan seluruh temuan BPK RI Perwakilan Sulteng.

http://metrosulawesi.com/article/warga-demo-tuntut-bupati-donggala-mundur

%d blogger menyukai ini: