jump to navigation

Teluk Palu Dikepung Reklamasi Juli 30, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
trackback

TIMBUN LAUT : Teluk Palu menjadi lokasi reklamasi yang akan dijadikan pusat perekonomian. Reklamasi yang dilakukan sekitar 38 hektar itu disinyalir tidak memiliki izin.DOK
PALU –  Julukan Kota Palu sebagai  Kota Lima Dimensi  sepertinya akan  tinggal kenangan dalam beberapa tahun ke depan.  Pasalnya, teluk yang menjadi salah satu dimensi keindahan landscape Kota Palu semakin terhimpit dengan adanya reklamasi . Kelak, boleh jadi Teluk Palu akan kehilangan garis pantainya yang indah dan digantikan oleh bangunan-bangunan permanen.
  Teluk Palu kini memang menghadapi ancaman itu setelah beberapa proyek pembangunan skala besar di tepi Teluk Palu mensyaratkan reklamasi. Ancaman ini dimulakan sejak PT Yauri Property Investama bersama Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palu memulai program reklamasi Teluk Palu pada 9 Januari 2014 di garis Pantai  Talise  memanjang hingga Kampung Nelayan. Luas reklamasi di lokasi ini mencapai
38,8 hektar.
  Sebagai simbol restu dari Pemkot Palu, Wakil Wali Kota Palu Andi Mulhanan Tombolotutu hadir dan meletakan  batu pertama, yang memulakan  kegiatan reklamasi.
Reklamasi skala besar kedua dilakukan oleh PT Palu Prima Mahajaya bersama dengan Perusahan Daerah Kota Palu. Aktivitas reklamasi dimulakan pada 25 Februari 2015 berlokasi di Pantai Taman Ria, Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Lere. Luas reklamasi mencapai 24,4 hektar dan dilakukan berdasarkan rekomendasi Pemda dan peletakan batu pertama dilakukan oleh Wali Kota Palu Rusdy Mastura.
 Entah disengaja atau tidak, luasan rekalamasi tersebut hanya selisih sedikit dengan batasan aturan, yang menyatakan lebih reklamasi dari 25 hektar harus seizin rekomendasi menteri.
Selain itu, reklamasi dengan skala yang lebih kecil juga sejatinya sudah dilakukan oleh pihak swasta. Seperti reklamasi di Pantai Silae yang berada di samping Swiss Belhotel Silae, dan beberapa reklamasi yang dilakukan oleh pengusaha tambang galian C untuk dermaga, di sepanjang garis pantai teluk mulai dari Tipo hingga Buluri. Teluk Palu kini dikepung reklamasi.
 Adanya aktivitas reklamasi skala besar maupun kecil, menurut Wakil Wali Kota Palu Andi Mulhanan Tombolotutu, reklamasi dilakukan dalam upaya menjadikan wilayah pesisir di Teluk Palu sebagai kawasan pengembangan ekonomi. Termasuk reklamasi Pantai Talise seluar 38,8 hektar. Hal itu diungkapkannya pada saat peletakan batu pertama Reklamasi Pantai Talise pada 9 Januari 2014. Dia mengungkapkan di atas tanah reklamsi itu akan dibangun apartemen, pusat hiburan dan rekreasi, pertokoan, dan berbagai fasilitas publik lainnya.
 ‘’Semua pembangunan pemerintah dan swasta untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk orang per orang,” katanya, pada 9 Januari 2014.
  Mengapi hal tersebut Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengakui, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu soal reklamasi pantai adalah hal yang keliru.
Menurut Longki, sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi untuk membina pemerintah Kota Palu terkait reklamasi pantai, namun perlu tindak lanjut dan mempelajari hal tersebut. “Persoalan kewenangan itukan ada dimasing-masing wilayah, paling kita bisa memperingatkan Walikota bahwa apa yang anda lakukan itu adalah keliru,” tegasnya  usai melantik Penjabat Bupati Banggai Laut di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng Kamis 23 April 2015 lalu.
  Longki Djanggola mengatakan bahwa mengenai tata ruang yang ada di Kota Palu terkait reklamasi, pemerintah provinsi akan memeriksa dan mengamati sesuai dengan undang-undang tata ruang yang ada.
“Tidak ada hak untuk mencabut izin reklamasi pantai, paling kita hanya meminta Walikota untuk mencabut izinnya,” kata Longki.
  Namun kata Longki Djanggola, kita sebenarnya tidak boleh terlalu kaku dengan adanya reklamasi pantai. Kota-kota besar contohnya saja seperti Makassar, Bali, Jakarta daerah yang begitu padat tidak mengapa dengan reklamasi pantai.
“Saya tidak bermaksud untuk mempengaruhi, tapi saya bertanya ?, kita lihat Makassar itu di depan mata kita, reklamasi Pantai Losari itu kan tidak apa-apa karena itukan untuk keindahan,” ungkapnya.
  Mengenai tata ruang yang dipersoalkan oleh Ombudsman, dimana penataan ruang di Kota Palu guna mencegah terjadinya tumpang tindih pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah dan RTRW Kota Palu melalui kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.
  Menurut Longki Djanggola bahwa jika ada kelemahan mengenai tata ruang yang ada bisa dilakukan revisi mengenai penataan ruang yang ada. “Kita luruskan sesuai dengan perundang-undangan yang ada terkait hal tersebut. Coba kita lihat di Indonesia ini dari 34 Provinsi dan di semua ibu kota yang ada, semua reklamasi, dan bukan hal yang tabu. Kenapa daerah lain bisa, dan itu bukan hal yang baru,” tutup Longki.(nto)
http://www.radarsulteng.co.id/berita/detail/Rubrik/41/17255

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: