jump to navigation

Pemerintah Kota Palu Mestinya Mendengarkan Saran Banyak Pihak Juli 2, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
trackback

#Save Teluk Palu

#Save pesisir Indonesia

#Laut Semakin Jauh

reklamasi teluk Palu

doc.Walhi Sulawesi Tengah

Palu. Ibarat kuda pacuh semakin di pacu, semakin laju lari kuda, perumpamaan ini mungkin bisa menggambarkan Reklamasi Teluk Palu (RTP) yang di laksanakan oleh PT. Yauri Properti Investama, meskipun Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah telah mengeluarkan surat saran penghentian   Reklamasi Teluk Palu  NO 0201/SRT/0069.2015/PLU.01/IV/2015 pada tanggal 20 april 2015, namun pemerintah Kota Palu terus melakukan pengurugkan/penimbunan pantai teluk Palu, bahkan pemerintah kota palu semakin luas merencakan reklamasi teluk palu.

Saat ini luas reklamasi terus bertambah sejak melakukan penimbunan pertama pada tanggal 9 Januari 2014, tidak ada upaya dari pemerintah Kota Palu untuk menghentikan reklamasi ini, padahal pernyataan Mulhanan Tobolotutu Wakil Walikota Palu ketika melakukan seremonial penimbunan pertama reklamasi teluk Palu yang menyebutkan sudah mengantongi rekomendasi dari tiga kementerian telah terbukti tidak benar, dengan di keluarkannya surat Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP) No : B. 821/KP3K.3/IV/2014 Pada tanggal 16 april 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah (KKP) belum mengeluarkan rekomendasi. Kemudian surat Kemendagri No 660/9600/IV/Bangda pada tanggal 26 November 2014, menyampaikan bahwa RTRW Kota Palu tidak mendeliniasi kawasan reklamsi pantai talise Kota Palu dalam recana pola ruangnya.

Aries Bira Menejer Advokasi & Kampanye Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa mestinya pemerintah mencabut segera Izin Reklamasi Teluk Palu PT. Yauri Properti Investama.  Alasannya sudah jelas sekarang pernyataan Mulhanan ketika itu tidak benar dan bahkan kedua kementerian tersebut telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa pemerintah tidak perna mengeluarkan rekomendasi.

Perlu diketahui bahwa rekomendasi kedua kementerian itu penting adanya, karena di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan pasal 24 dan pasal 25, kedua Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2013 pasal 8 ayat (1) reklamasi di atas 25 Hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

mestinya PT. Yauri Properti Investama belum boleh melakukan aktivitas karena belum mendapatkan rekomendasi, surat Ombudsman pada 31 oktober 2014  yang lalu perihal saran penghentian reklamasi, juga menggunakan dua surat dari kementerian tersebut,  sebagai pertimbangan. Namun pemerintah tidak  merespon surat tersebut. Tercatat sudah dua kali Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah mengeluarkan surat penghentian reklamasi teluk palu, paling baru pada 20 april 2015 namun kedua surat tersebut tidak mendapatkan respon yang baik.

 Ibarat kuda pacuh semakin di pacu, semakin laju lari kuda, perumpamaan ini mungkin bisa menggambarkan Reklamasi Teluk Palu (RTP) yang di laksanakan oleh PT. Yauri Properti Investama, meskipun Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah telah mengeluarkan surat saran penghentian  Reklamasi Teluk Palu  NO : 0201/SRT/0069.2015/PLU.01/IV/2015 pada tanggal 20 april 2015, namun pemerintah Kota Palu terus melakukan pengurugkan/penimbunan pantai teluk Palu, bahkan pemerintah kota palu semakin luas merencakan reklamasi teluk palu.

Saat ini luas reklamasi terus bertambah sejak melakukan penimbunan pertama pada tanggal 9 Januari 2014, tidak ada upaya dari pemerintah Kota Palu untuk menghentikan reklamasi ini, padahal pernyataan Mulhanan Tobolotutu Wakil Walikota Palu ketika melakukan seremonial penimbunan pertama reklamasi teluk Palu yang menyebutkan sudah mengantongi rekomendasi dari tiga kementerian telah terbukti tidak benar, dengan di keluarkannya surat Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP) No : B. 821/KP3K.3/IV/2014 Pada tanggal 16 april 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah (KKP) belum mengeluarkan rekomendasi. Kemudian surat Kemendagri No 660/9600/IV/Bangda pada tanggal 26 November 2014, menyampaikan bahwa RTRW Kota Palu tidak mendeliniasi kawasan reklamsi pantai talise Kota Palu dalam recana pola ruangnya.

Aries Bira Menejer Advokasi & Kampanye Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa mestinya pemerintah mencabut segera Izin Reklamasi Teluk Palu PT. Yauri Properti Investama.  Alasannya sudah jelas sekarang pernyataan Mulhanan ketika itu tidak benar dan bahkan kedua kementerian tersebut telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa pemerintah tidak perna mengeluarkan rekomendasi.

Perlu diketahui bahwa rekomendasi kedua kementerian itu penting adanya, karena di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan pasal 24 dan pasal 25, kedua Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2013 pasal 8 ayat (1) reklamasi di atas 25 Hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

mestinya PT. Yauri Properti Investama belum boleh melakukan aktivitas karena belum mendapatkan rekomendasi, surat Ombudsman pada 31 oktober 2014  yang lalu perihal saran penghentian reklamasi, juga menggunakan dua surat dari kementerian tersebut,  sebagai pertimbangan. Namun pemerintah tidak  merespon surat tersebut. Tercatat sudah dua kali Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah mengeluarkan surat penghentian reklamasi teluk palu, paling baru pada 20 april 2015 namun kedua surat tersebut tidak mendapatkan respon yang baik.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: