jump to navigation

Reklamasi Pantai Talise Melanggar Hukum Juli 30, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

ahmad pelor walhi

Direktur Walhi sulteng

PALU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah, tidak henti-hentinya mengecam aktivitas Reklamasi Pantai Teluk Palu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu. Seperti yang terlihat disepanjang bibir pantai talise. Selain diduga berdampak pada lingkungan dan ekositem laut, aktivitas itu juga ternyata menghambat akses nelayan Teluk Palu yang berada di pesisir Pantai Talise.
  Parahnya menurut Direktur Walhi Sulteng Ahmad Pelor ternyata reklamasi Teluk Palu tersebut sebagaimana data yang didapatkan Walhi Sulteng tidak mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kata Ahmad reklamasi itu diduga telah melanggar hukum. “Karena aktivitas itu juga tidak sesuai dengan RTRW Kota Palu,” ungkapnya kepada Radar Sulteng, Rabu (29/7) kemarin.
  Lanjut Ahmad, disinyalir aktivitas itu hanyalah untuk kepentingan Kota Palu dalam berinvestasi yang ujungnya hanya akan menguntungkan segelintir orang dan melupakan kepentingan masyarakat. “Terutama kepentingan publik atau masyarakat khususnya terhadap laut atau Teluk Palu secara khusus,” sebutnya lagi.
  Lebih jauh dikatakan Ahmad, selain itu reklamasi itu juga jelas melanggar Perpres 122 Tahun 2012, tentang reklamasi  di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Termasuk juga melanggar Perda Kota Palu, No 16 tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030. “Sejauh ini Walhi Sulteng telah mengadukan masalah ini ke pemerintah pusat, dalam hal ini di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” terangnya.
  Pengaduan itu tambahnya saat ini sedang dalam proses di dua kementerian itu. Selain itu, lembaga yang peduli terhadap lingkungan hidup di Daerah Sulawesi Tengah itu juga akan melakukan upaya hukum terhadap aktivitas Pemkot Palu tersebut. “Nanti selanjutnya akan kita liat, apakah upayah hukum yang akan kita lakukan itu dalam bentuk pidana atau mungkin dalam bentuk upaya hukum perdata. Karena kami menduga reklamasi itu, sangat melanggar hukum,” tandasnya. (cdy)
http://www.radarsulteng.co.id/berita/detail/Rubrik/41/17254

Teluk Palu Dikepung Reklamasi Juli 30, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
add a comment

TIMBUN LAUT : Teluk Palu menjadi lokasi reklamasi yang akan dijadikan pusat perekonomian. Reklamasi yang dilakukan sekitar 38 hektar itu disinyalir tidak memiliki izin.DOK
PALU –  Julukan Kota Palu sebagai  Kota Lima Dimensi  sepertinya akan  tinggal kenangan dalam beberapa tahun ke depan.  Pasalnya, teluk yang menjadi salah satu dimensi keindahan landscape Kota Palu semakin terhimpit dengan adanya reklamasi . Kelak, boleh jadi Teluk Palu akan kehilangan garis pantainya yang indah dan digantikan oleh bangunan-bangunan permanen.
  Teluk Palu kini memang menghadapi ancaman itu setelah beberapa proyek pembangunan skala besar di tepi Teluk Palu mensyaratkan reklamasi. Ancaman ini dimulakan sejak PT Yauri Property Investama bersama Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palu memulai program reklamasi Teluk Palu pada 9 Januari 2014 di garis Pantai  Talise  memanjang hingga Kampung Nelayan. Luas reklamasi di lokasi ini mencapai
38,8 hektar.
  Sebagai simbol restu dari Pemkot Palu, Wakil Wali Kota Palu Andi Mulhanan Tombolotutu hadir dan meletakan  batu pertama, yang memulakan  kegiatan reklamasi.
Reklamasi skala besar kedua dilakukan oleh PT Palu Prima Mahajaya bersama dengan Perusahan Daerah Kota Palu. Aktivitas reklamasi dimulakan pada 25 Februari 2015 berlokasi di Pantai Taman Ria, Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Lere. Luas reklamasi mencapai 24,4 hektar dan dilakukan berdasarkan rekomendasi Pemda dan peletakan batu pertama dilakukan oleh Wali Kota Palu Rusdy Mastura.
 Entah disengaja atau tidak, luasan rekalamasi tersebut hanya selisih sedikit dengan batasan aturan, yang menyatakan lebih reklamasi dari 25 hektar harus seizin rekomendasi menteri.
Selain itu, reklamasi dengan skala yang lebih kecil juga sejatinya sudah dilakukan oleh pihak swasta. Seperti reklamasi di Pantai Silae yang berada di samping Swiss Belhotel Silae, dan beberapa reklamasi yang dilakukan oleh pengusaha tambang galian C untuk dermaga, di sepanjang garis pantai teluk mulai dari Tipo hingga Buluri. Teluk Palu kini dikepung reklamasi.
 Adanya aktivitas reklamasi skala besar maupun kecil, menurut Wakil Wali Kota Palu Andi Mulhanan Tombolotutu, reklamasi dilakukan dalam upaya menjadikan wilayah pesisir di Teluk Palu sebagai kawasan pengembangan ekonomi. Termasuk reklamasi Pantai Talise seluar 38,8 hektar. Hal itu diungkapkannya pada saat peletakan batu pertama Reklamasi Pantai Talise pada 9 Januari 2014. Dia mengungkapkan di atas tanah reklamsi itu akan dibangun apartemen, pusat hiburan dan rekreasi, pertokoan, dan berbagai fasilitas publik lainnya.
 ‘’Semua pembangunan pemerintah dan swasta untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk orang per orang,” katanya, pada 9 Januari 2014.
  Mengapi hal tersebut Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengakui, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu soal reklamasi pantai adalah hal yang keliru.
Menurut Longki, sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi untuk membina pemerintah Kota Palu terkait reklamasi pantai, namun perlu tindak lanjut dan mempelajari hal tersebut. “Persoalan kewenangan itukan ada dimasing-masing wilayah, paling kita bisa memperingatkan Walikota bahwa apa yang anda lakukan itu adalah keliru,” tegasnya  usai melantik Penjabat Bupati Banggai Laut di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng Kamis 23 April 2015 lalu.
  Longki Djanggola mengatakan bahwa mengenai tata ruang yang ada di Kota Palu terkait reklamasi, pemerintah provinsi akan memeriksa dan mengamati sesuai dengan undang-undang tata ruang yang ada.
“Tidak ada hak untuk mencabut izin reklamasi pantai, paling kita hanya meminta Walikota untuk mencabut izinnya,” kata Longki.
  Namun kata Longki Djanggola, kita sebenarnya tidak boleh terlalu kaku dengan adanya reklamasi pantai. Kota-kota besar contohnya saja seperti Makassar, Bali, Jakarta daerah yang begitu padat tidak mengapa dengan reklamasi pantai.
“Saya tidak bermaksud untuk mempengaruhi, tapi saya bertanya ?, kita lihat Makassar itu di depan mata kita, reklamasi Pantai Losari itu kan tidak apa-apa karena itukan untuk keindahan,” ungkapnya.
  Mengenai tata ruang yang dipersoalkan oleh Ombudsman, dimana penataan ruang di Kota Palu guna mencegah terjadinya tumpang tindih pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah dan RTRW Kota Palu melalui kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.
  Menurut Longki Djanggola bahwa jika ada kelemahan mengenai tata ruang yang ada bisa dilakukan revisi mengenai penataan ruang yang ada. “Kita luruskan sesuai dengan perundang-undangan yang ada terkait hal tersebut. Coba kita lihat di Indonesia ini dari 34 Provinsi dan di semua ibu kota yang ada, semua reklamasi, dan bukan hal yang tabu. Kenapa daerah lain bisa, dan itu bukan hal yang baru,” tutup Longki.(nto)
http://www.radarsulteng.co.id/berita/detail/Rubrik/41/17255

Rano, Danau Sejuta Harapan Masyarakat Balaesang Tanjung yang Diusik Tambang Juli 27, 2015

Posted by walhisultengnews in AKTIVITAS WALHI SULAWESI TENGAH.
Tags:
add a comment
Danau Rano di KEcamatan Balaesang Timur yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Foto: Walhi Sulteng

Danau Rano di Kecamatan Balaesang Timur, Donggala, Sulawesi Tengah, merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Foto: Walhi Sulteng

Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah, memiliki sebuah danau yang cantik. Letaknya di Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung. Nama danaunya pun sesuai dengan nama desa, yaitu Rano. Luasnya sekitar 260 hektar dengan kedalaman 80 meter. Berbagai macam ikan air tawar  hidup di dalamnya.

Agar danau tetap indah dan lestari, masyarakat sekitar punya cara unik menjaga danau dari tangan-tangan jahil. “Kami melarang perahu menggunakan mesin, seperti mesin katinting agar danau tidak tercemar,” kata Samin, tokoh masyarakat Desa Rano.

Bahkan, kata dia, beberapa tahun lalu, Dinas Perikanan Kabupaten Donggala memberikan bantuan perahu mesin kepada nelayan. Hingga kini, perahu tersebut belum pernah digunakan dan hanya tersimpan di belakang rumah. Dalam waktu dekat, masyarakat berniat mengembalikan bantuan itu.

Menurutnya, warga di sekitaran danau memahami bahwa sejak dulu orang tua mereka sudah berpesan kalau apa yang tersedia hari ini adalah modal untuk anak cucu. “Orang tua kami telah membuat aturan adat yang tidak memperbolehkan melakukan kegiatan di danau, seperti perahu mesin tadi.”

Selain itu, masyarakat telah menjadikan Danau Rano sebagai halaman depan rumah mereka. Ini dilakukan agar warga tetap memperhatikan danau layaknya halaman depan rumah mereka yang selalu dijaga kebersihnya.

“Tidak dipungkiri saat ini danau mulai tercemar air sabun bekas cucian pakaian, sampah plastik, juga bahan kimia bekas pupuk yang terbawa aliran sungai,” ucap Juanda, tokoh masyarakat lainnya di Desa Rano.

Hal lain yang diatur adalah membatasi penebangan hutan untuk kebutuhan warga dan membuat zona khusus wilayah hutan lindung. Pada wilayah tertentu, warga diperbolehkan mengambil kayu di hutan untuk kebutuhan rumah tangga. Tetapi hanya seperlunya saja dan pada wilayah tertentu. “Ini kami lakukan sejak lama agar hutan tetap terjaga. Hampir semua anak sungai yang ada di Balaesang, setidaknya sembilan anak sungai, masuk ke Danau Rano,” ungkap Juanda.

Yang membuat kami miris, saat ini populasi ikan diperkirakan berkurang, terutama jenis ikan tertentu seperti mujair yang asli Danau Rano. Salah satu faktor yang ditengarai adalah proyek pemerintah Kabupaten Donggala yang melepas ribuan bibit ikan seperti ikan nila di Danu Rano awal 2003-2004. Pasca-pelepasan itu, jenis ikan mujair mulai berkurang dan hasil tangkapan warga menurun. Padahal, sebelum adanya pelepasan, tangkapan warga mencapai 3.000 ekor sekali menjaring.

“Kini, dalam setahun kami membatasi warga untuk melaut selama tiga bulan. Ini dimaksudkan agar proses perkembangbiakan ikan berjalan baik. Juga harus menggunakan jaring berukuran 3,5 cm. Ukuran ini disesuaikan dengan ukuran ikan, agar ikan kecil tidak terangkut.”

Masyarakat Balaesang Timur memiliki kearifan lokal dalam menjaga kelestarian Danau Rano seperti tidak mengizinkan menggunakan perahu bermesin yang akan mencemari danau nantinya. Foto: Walhi Sulteng

Masyarakat Balaesang Timur memiliki kearifan lokal dalam menjaga kelestarian Danau Rano seperti tidak mengizinkan menggunakan perahu bermesin yang akan mencemari danau nantinya. Foto: Walhi Sulteng

Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng Aries Bira mengatakan, upaya yang dilakukan warga bagian dari pengelolaan danau yang adil dan berkelanjutan. Menurutnya, saat ini Walhi Sulteng terus berupaya agar aturan adat yang telah disepakati tetap terjaga.

“Kami juga mendorong kebijakan di tingkat desa agar konsep konservasi tidak menentang atau menghalangi mata pencaharian warga yang selama ini bergantung pada danau,” ungkap Aries.

Ancaman tambang

Pada 2012, sempat terjadi kekacauan di Balaesang Tanjung, akibat kehadiran perusahaan tambang emas PT. Cahaya Manunggal Abadi (CMA). Salah satu wilayah yang akan dicaplok oleh perusahaan emas itu adalah Danau Rano. Danau yang begitu vital bagi masyarakat yyang berada di di Kecamatan Balaesang Tanjung.

Warga yang menolak kehadiran PT. CMA karena dianggap merampas hak kelola mereka terlebih aktivitasnya akan mencemarkan danau melakukan protes dengan membakar dua alat berat milik perusahaan. Namun, warga yang menolak ditangkap dan ditembak oleh aparat kepolisian (18/7/12). Korban berjatuhan. Kejadian ini membuat Komnas HAM menurunkan tim untuk menyelidiki peristiwa tersebut.

PT. CMA bersikukuh menjalankan aksinya karena telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0288/DESDM/2010 tertanggal 5 Februari 2010 yang menyebutkan bahwa luas areal pertambangannya sekitar lima ribu hektar. Lokasinya berada di Desa Walandano, Kamonji, Rano, Palau, dan Pomulu, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Kehadiran perusahaan tambang emas, bukan hanya akan merusak lingkungan tetapi juga menghancurkan kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari Danau Rano. Foto: Walhi Sulteng

Kehadiran perusahaan tambang emas, bukan hanya akan merusak lingkungan tetapi juga menghancurkan kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari Danau Rano. Foto: Walhi Sulteng

http://www.mongabay.co.id/2015/07/25/rano-danau-sejuta-harapan-masyarakat-balaesang-timur-yang-diusik-tambang/

Wali Kota : Reklamasi Tidak Diharamkan Juli 23, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
1 comment so far

Wali Kota Palu, H Rusdy Mastura. (Foto : Metrosulawesi/Ryan Chrissaputra) – See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/wali-kota-reklamasi-tidak-diharamkan#sthash.S0FjS3ja.dpuf

Palu, Metrosulawesi.com – Wali Kota Palu H Rusdy Mastura menegaskan, bahwa reklamasi tidak diharamkan selama  dilaksanakan dengan mengikuti peraturan dan undang-undang. Hal ini dia ungkapkan saat menghadiri open house yang dilakukan anggota Komisi V DPR-RI Ahmad Ali di kediaman pribadinya, Sabtu (18/7).

Hal ini juga berkaitan dengan pernyataan Walhi Sulteng yang disampaikan kepada media massa di Kota Palu melalui rilisnya, serta pernyataan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sulteng, yang melaporkan dugaan maladministrasi pada kegiatan reklamasi Pantai Talise.

Kepada Metrosulawesi, wali kota menantang semua pihak yang menyatakan bahwa Reklamasi Pantai Talise melanggar aturan, agar datang ke kantornya guna duduk bersama membahas persoalan tersebut.

“Ini semua salah, nanti sudah jadi kamu juga injak-injak itu tempat. Saya kan sudah sering bilang, kalau mau datang saja ke kantorku, kita buka-bukan soal aturannya. Tidak usah bicara-bicara di koran apa semua. Ayo, kalau mau datang kesini, kapan?, nanti saya ketemukan dengan staf-stafku,” tantang wali kota.

Sebelumnya, melalui rilisnya yang dikirim via imel pada 1 Juli 2015, Walhi Sulteng menyatakan, ibarat kuda pacu semakin di pacu, semakin laju lari kuda, perumpamaan ini mungkin bisa menggambarkan Reklamasi Teluk Palu (RTP) yang dilaksanakan PT Yauri Properti Investama.

Meskipun ORI Perwakilan Sulteng telah mengeluarkan surat saran penghentian  Reklamasi Teluk Palu  No : 201/SRT/0069.2015/PLU.01/IV/2015 pada tanggal 20 april 2015, namun Pemkot Palu terus melakukan pengurugkan/ penimbunan Pantai Teluk Palu, bahkan Pemkot memerluas rencana RTP.

RTP yang dimulai 9 Januari 2014, tidak ada upaya penghentian dari Pemkot. Padahal pernyataan wakil Wali Kota Mulhanan Tobolotutu dalam seremonial penimbunan pertama RTP menyebutkan sudah mengantongi rekomendasi dari tiga kementerian telah terbukti tidak benar. Dengan dikeluarkannya surat Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP) No : B. 821/KP3K.3/IV/2014 Pada tanggal 16 april 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah (KKP) belum mengeluarkan rekomendasi. Kemudian surat Kemendagri No 660/9600/IV/Bangda pada tanggal 26 November 2014, menyampaikan bahwa RTRW Kota Palu tidak mendeliniasi kawasan RTP Kota Palu dalam recana pola ruangnya.

Menejer Advokasi dan Kampanye Eksekutif Daerah WALHI Sulteng Aries Bira menyampaikan, mestinya pemkot mencabut Izin RTP oleh PT Yauri Properti Investama.

“Alasannya sudah jelas sekarang pernyataan Mulhanan ketika itu tidak benar dan bahkan kedua kementerian tersebut telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa pemerintah tidak perna mengeluarkan rekomendasi,” tulisnya.

Sebelumnya, ORI perwakilan Sulteng menyatakan, bahwa pihaknya sudah dua kali mengirim rekomendasi ke pihak PT Yauri Properti Investama agar menghentikan aktifitas reklamasi. Namun rekomendasi tersebut tidak pernah dihiraukan, baik oleh pihak PT Yauri Properti Investama sendiri, maupun oleh pihak Pemkot Palu.

Menanggapi hal ini, dengan tegas wali kota mengaku tidak mempersoalkan semua sikap dan pernyataan pihak-pihak tersebut.

“Biar saja itu kan kerja mereka,” pungkasnya.

– See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/wali-kota-reklamasi-tidak-diharamkan#sthash.S0FjS3ja.dpuf

Walhi Sulteng: PT Agro Nusa Abadi Rebut Lahan Petani Juli 8, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
add a comment

Solidaritas.net, Kota Palu– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah menuding PT Agro Nusa Abadi (ANA) telah merebut lahan para petani di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulteng. Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Walhi Sulteng, Ahmad Pelor pun menyebut aktifitas perkebunan oleh anak perusahaan Astra International itu ilegal, karena mereka lakukan di atas lahan milik warga tanpa proses pelepasan hak.

ahmad pelor walhi

“Aktifitas perkebunan sejak tahun 2007 hingga saat ini, tahun 2015 yang dilakukan oleh PT Agro Nusa Abadi merupakan aktifitas illegal, karena dilakukan di atas lahan milik masyarakat Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, tanpa proses pelepasan hak,” ungkap Ahmad di Palu, Sabtu (6/6/2015), seperti dikutip Solidaritas.net dari situsBergelora.com.

Dijelaskannya, Izin Lokasi Pembaruan Nomor 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan Pelaksana Tugas Bupati Morowali Utara adalah keputusan administrasi negara yang tidak sah menurut hukum. Menurutnya, karena putusan itu dikeluarkan pada perusahaan yang tidak tepat atau banyak melanggar hukum. Selain itu, dia juga menilai putusan itu dipaksakan, sehingga diduga ada gratifikasi dalam prosesnya.

“Selain itu, surat keputusan tentang penunjukan lokasi perkebunan sawit merupakan sebuah keputusan yang strategis, dan harusnya tidak boleh dikeluarkan oleh seorang pelaksana tugas (Plt) bupati selaku pemerintah daerah,” tegas Ahmad menambahkan keterangannya.

Makanya, dia pun meminta pihak kepolisian segera mengambil tindakan untuk menyelidiki dan menghentikan aktifitas perkebunan itu, serta memeriksa proses penerbitan putusannya.

Empat dari lima perusahaan itu ternyata beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Yakni, PT Rimbunan Alam Sentosa, serta PT Cipta Agro Nusantara, PT Agro Nusa Abadi dan PT Sawit Jaya Abadi yang juga melakukan aktifitasnya di Kabupaten Poso. Sedangkan, satu perusahaan lagi, yakni PT Lestari Tani Teladan, melakukan usaha di Kabupaten Donggala.

Berdasarkan data Izin Lokasi dan Usaha Perkebunan dari Dinas Perkebunan Sulteng, dari 98.177 hektar lahan itu hanya 5.667 hektar yang punya izin Hak Guna Usaha (HGU). Yakni, dimiliki PT Lestari Tani Teladan (LTT) yang beraktifitas di Kecamatan Rio Pakava, Donggala.

Pemerintah Kota Palu Mestinya Mendengarkan Saran Banyak Pihak Juli 2, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
add a comment

#Save Teluk Palu

#Save pesisir Indonesia

#Laut Semakin Jauh

reklamasi teluk Palu

doc.Walhi Sulawesi Tengah

Palu. Ibarat kuda pacuh semakin di pacu, semakin laju lari kuda, perumpamaan ini mungkin bisa menggambarkan Reklamasi Teluk Palu (RTP) yang di laksanakan oleh PT. Yauri Properti Investama, meskipun Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah telah mengeluarkan surat saran penghentian   Reklamasi Teluk Palu  NO 0201/SRT/0069.2015/PLU.01/IV/2015 pada tanggal 20 april 2015, namun pemerintah Kota Palu terus melakukan pengurugkan/penimbunan pantai teluk Palu, bahkan pemerintah kota palu semakin luas merencakan reklamasi teluk palu.

Saat ini luas reklamasi terus bertambah sejak melakukan penimbunan pertama pada tanggal 9 Januari 2014, tidak ada upaya dari pemerintah Kota Palu untuk menghentikan reklamasi ini, padahal pernyataan Mulhanan Tobolotutu Wakil Walikota Palu ketika melakukan seremonial penimbunan pertama reklamasi teluk Palu yang menyebutkan sudah mengantongi rekomendasi dari tiga kementerian telah terbukti tidak benar, dengan di keluarkannya surat Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP) No : B. 821/KP3K.3/IV/2014 Pada tanggal 16 april 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah (KKP) belum mengeluarkan rekomendasi. Kemudian surat Kemendagri No 660/9600/IV/Bangda pada tanggal 26 November 2014, menyampaikan bahwa RTRW Kota Palu tidak mendeliniasi kawasan reklamsi pantai talise Kota Palu dalam recana pola ruangnya.

Aries Bira Menejer Advokasi & Kampanye Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa mestinya pemerintah mencabut segera Izin Reklamasi Teluk Palu PT. Yauri Properti Investama.  Alasannya sudah jelas sekarang pernyataan Mulhanan ketika itu tidak benar dan bahkan kedua kementerian tersebut telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa pemerintah tidak perna mengeluarkan rekomendasi.

Perlu diketahui bahwa rekomendasi kedua kementerian itu penting adanya, karena di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan pasal 24 dan pasal 25, kedua Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2013 pasal 8 ayat (1) reklamasi di atas 25 Hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

mestinya PT. Yauri Properti Investama belum boleh melakukan aktivitas karena belum mendapatkan rekomendasi, surat Ombudsman pada 31 oktober 2014  yang lalu perihal saran penghentian reklamasi, juga menggunakan dua surat dari kementerian tersebut,  sebagai pertimbangan. Namun pemerintah tidak  merespon surat tersebut. Tercatat sudah dua kali Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah mengeluarkan surat penghentian reklamasi teluk palu, paling baru pada 20 april 2015 namun kedua surat tersebut tidak mendapatkan respon yang baik.

 Ibarat kuda pacuh semakin di pacu, semakin laju lari kuda, perumpamaan ini mungkin bisa menggambarkan Reklamasi Teluk Palu (RTP) yang di laksanakan oleh PT. Yauri Properti Investama, meskipun Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah telah mengeluarkan surat saran penghentian  Reklamasi Teluk Palu  NO : 0201/SRT/0069.2015/PLU.01/IV/2015 pada tanggal 20 april 2015, namun pemerintah Kota Palu terus melakukan pengurugkan/penimbunan pantai teluk Palu, bahkan pemerintah kota palu semakin luas merencakan reklamasi teluk palu.

Saat ini luas reklamasi terus bertambah sejak melakukan penimbunan pertama pada tanggal 9 Januari 2014, tidak ada upaya dari pemerintah Kota Palu untuk menghentikan reklamasi ini, padahal pernyataan Mulhanan Tobolotutu Wakil Walikota Palu ketika melakukan seremonial penimbunan pertama reklamasi teluk Palu yang menyebutkan sudah mengantongi rekomendasi dari tiga kementerian telah terbukti tidak benar, dengan di keluarkannya surat Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP) No : B. 821/KP3K.3/IV/2014 Pada tanggal 16 april 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah (KKP) belum mengeluarkan rekomendasi. Kemudian surat Kemendagri No 660/9600/IV/Bangda pada tanggal 26 November 2014, menyampaikan bahwa RTRW Kota Palu tidak mendeliniasi kawasan reklamsi pantai talise Kota Palu dalam recana pola ruangnya.

Aries Bira Menejer Advokasi & Kampanye Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa mestinya pemerintah mencabut segera Izin Reklamasi Teluk Palu PT. Yauri Properti Investama.  Alasannya sudah jelas sekarang pernyataan Mulhanan ketika itu tidak benar dan bahkan kedua kementerian tersebut telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa pemerintah tidak perna mengeluarkan rekomendasi.

Perlu diketahui bahwa rekomendasi kedua kementerian itu penting adanya, karena di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan pasal 24 dan pasal 25, kedua Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2013 pasal 8 ayat (1) reklamasi di atas 25 Hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

mestinya PT. Yauri Properti Investama belum boleh melakukan aktivitas karena belum mendapatkan rekomendasi, surat Ombudsman pada 31 oktober 2014  yang lalu perihal saran penghentian reklamasi, juga menggunakan dua surat dari kementerian tersebut,  sebagai pertimbangan. Namun pemerintah tidak  merespon surat tersebut. Tercatat sudah dua kali Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah mengeluarkan surat penghentian reklamasi teluk palu, paling baru pada 20 april 2015 namun kedua surat tersebut tidak mendapatkan respon yang baik.

%d blogger menyukai ini: