jump to navigation

Walhi Sulteng Ungkap Pelanggaran Perusahaan Sawit Juni 8, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
trackback

Pertanyakan Izin PT ANA di Petasia Timur

Palu, Metrosulawesi.com – Masifnya perkebunan sawit di Sulawesi Tengah dinilai oleh beberapa kalangan khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah sampai pada tahap memprihatinkan.

Salah satu LSM yang terus intens melawan ekspansi sawit itu adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng. Berdasarkan catatan Walhi, dalam kurun waktu lima tahun saja setengah daratan Sulteng sudah dikuasai perkebunan sawit.

Direktur Walhi Sulteng, Ahmad Pelor menyebutkan, sejak tahun 2006 banyak perusahaan sawit yang beroperasi di Sulteng, misalnya, Astra Agro Lestari (AAL). Perusahaan ini adalah korporasi perkebunan yang paling aktif dalam melakukan perluasan perkebunan sawit di Sulteng  dengan penguasaan lahan berdasarkan izin mencapai 98.000 hektar.

Perusahaan ini, kata Ahmad, sudah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit skala besar di Sulteng melalui sedikitnya lima anak perusahaan yaitu, PT Lestari Tani Teladan (LTT), PT Sawit Jaya Abadi (SJA), PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS), PT Cipta Agro Nusantara (CAN), dan PT Agro Nusa Abadi (ANA). Semua perusahaan tersebut beroperasi di Kabupaten Donggala, Poso, dan Morowali Utara.

Anak usaha dari Astra International Tbk itu, secara umum dalam melakukan aktifitas serta perluasan perkebunan sawit di Sulteng,  selalu diiringi dengan berbagai masalah misalnya masalah izin, perampasan lahan petani, konversi kawasan hutan, kriminalisasi petani, konflik ketenagakerjaan, serta berbagai masalah lainnya.

Dalam catatan Walhi, jelas Ahmad Pelor, salah satu anak perusahaan PT AAL yakni PT Agro Nusa Abadi (ANA) yang beroperasi di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, mendapatkan izin lokasi seluas 19.675 Ha melalui SK Bupati Morowali Nomor 188.45/0706/UMUM/2006 tanggal 8 Desember 2006, sebagaimana ketentuan Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Izin lokasi itu berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu satu tahun apabila tanah yang sudah diperoleh telah mencapai 50 %. Jika dihitung berdasarkan ketentuan dimaksud, maka idealnya izin lokasi atas nama PT ANA berakhir pada tahun 2009, atau jika telah mengusahakan perolehan tanah lebih dari 50 % maka izin lokasi diperpanjang satu tahun hingga bisa berakhir pada tahun 2010.

Namun  fakta di lapangan, ujarnya, hingga tahun 2015 PT ANA baru bisa mengusahakan lahan untuk perkebunan sekitar 36 % atau sekitar 7.000 Ha.

Dengan demikian, sejak tahun 2010 PT ANA melakukan aktifitas untuk memperoleh lokasi atau tanah perkebunan tanpa izin pejabat berwenang atau dengan kata lain secara tidak sah menurut hukum.

Fakta lain menunjukan, sejak tahun 2007 PT ANA telah melakukan land clearing (pembersihan lahan) serta penanaman pada lahan-lahan milik masyarakat desa Bunta, Tompira, Bungintimbe, Molino, Towara KecamatanPetasia Timur, tanpa didahului dengan proses pelepasan hak atas tanah. Itu berarti, sejak tahun 2007 PT ANA telah menguasai dan mengelola lahan seluas ± 7.000 Ha milik masyarakat beberapa desa di Kecamatan Petasia Timur secara tidak sah dan melawan hukum.

“Pelanggaran fatal lainnya yang dilakukan oleh PT ANA adalah melakukan aktifitas perkebunan (penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan hasil kebun), tanpa memiliki Hak Guna Usaha yang merupakan alas hak penguasaan tanah perkebunan dengan luasan diatas 25 Ha,” ungkapnya.

Makin semerawutnya masalah ini, tutur Ahmad, ketika pada tahun 2014 Plt Bupati Morowali Abdul Haris Rengga kembali mengeluarkan izin lokasi untuk mengusahan tanah perkebunan kepada PT ANA melalui SK nomor 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Persetujuan Pembaruan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu Beserta Sarana Pendukung Lainnya di Kecamatan Petasia Timur.

Walhi Sulteng menilai aktifitas perkebunan PT ANA merupakan aktifitas illegal karena dilakukan diatas lahan milik masyarakat Kecamatan Petasia Timur tanpa proses pelepasan hak. Ahmad Pelor mengatakan SK nomor 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Izin Lokasi Pembaruan terkesan dipaksakan, sehingga patut diduga ada proses gratifikasi dalam proses keluarnya SK tersebut.

Ia juga meminta pihak Polda Sulteng dan Polres Morowali Utara untuk segera mengusut terkait terbitnya SK tersebut, serta mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk tidak menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT ANA tersebut.

Editor : Alfred lande

– See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/walhi-sulteng-ungkap-pelanggaran-perusahaan-sawit#sthash.eMdzc5hR.dpuf

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: