jump to navigation

Lahan Petani Dicaplok Juni 8, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
add a comment

Perusahaan Kelapa Sawit Belum Beri Imbalan

PALU, KOMPAS — Sekitar 7.000 hektar lahan petani lima desa di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, diduga dicaplok perusahaan kelapa sawit. Hingga saat ini, perusahaan kelapa sawit itu belum mengantongi hak guna usaha dan belum memberikan imbalan kepada petani setempat.

Merujuk pada penelusuran Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, lahan petani yang diduga dicaplok tersebar di Desa Bunta, Tompira, Bungitimbe, Molino, dan Towara.

“Padahal, para petani mengantongi sertifikat hak milik dan surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) sejak 1996. Perusahaan masuk pada 2006. Artinya, keberadaan perkebunan sawit tersebut ilegal,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Sulteng Ahmad Pelor di Palu, Sulteng, Jumat (5/6). Walhi menelusuri dugaan tersebut selama tiga bulan terakhir.

Hingga saat ini, perusahaan sawit yang beroperasi sejak 2007 baru mengantongi izin usaha perkebunan. Seharusnya, izin usaha perkebunan ditindaklanjuti dengan hak guna usaha untuk melegalkan perkebunan serta menyelesaikan masalah konflik lahan dengan para petani. Luas caplokan merupakan persebaran kebun kelapa sawit perusahaan dari izin lokasi 19.675 hektar.

Ahmad memastikan lahan kelapa sawit perusahaan belum memiliki alas hak yang sah dari para petani, baik melalui jual-beli, pinjam pakai, maupun mekanisme lain yang diperbolehkan aturan. Awal penyerahan lahan ke perusahaan didasarkan pada kesepakatan bahwa kelapa sawit tersebut tergolong plasma. “Namun, sejak panen perdana pada 2010, warga tak pernah mengambil bagian. Semuanya dikuasai perusahaan,” katanya.

Sebenarnya, lanjut Ahmad, resistensi petani terhadap perusahaan kelapa sawit sudah lama berlangsung. Mereka sering memalang jalan ke kebun untuk menghalangi truk pengangkut kelapa sawit.

Terkait sertifikasi dan surat keterangan penguasaan tanah, Ahmad melihat terjadi tumpang tindih. Satu bidang lahan kadang memiliki dua sertifikat, begitu pula halnya SKPT. Namun, masalah itu tidak menjadi dasar pencaplokan perkebunan sawit.

Membentuk tim

Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Morowali Utara Moh Amirullah menjelaskan, pemda dan DPRD telah membentuk tim untuk menyelesaikan status lahan kelapa sawit. Hasilnya nanti menentukan apakah masuk kategori inti atau plasma, jadi tidak ada yang dirugikan.

Walhi Sulteng berharap penyelidikan itu tidak hanya berujung pada negosiasi kompromistis. Walhi meminta kepolisian proaktif mengusut dugaan pencaplokan itu, termasuk tindak pidana lain yang menyertainya seperti gratifikasi ke pejabat.

Kepala Subbagian Penerangan Masyarakat Polda Sulteng Komisaris Rostin Tamuloto menuturkan, sebaiknya Walhi atau masyarakat membuat laporan ke polisi. “Kami pasti akan tindak lanjuti kalau laporan minimal menyertakan data yang mewakili persoalan yang dilaporkan,” katanya. (VDL)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150608kompas/#/21/

Walhi Sulteng Ungkap Pelanggaran Perusahaan Sawit Juni 8, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
add a comment

Pertanyakan Izin PT ANA di Petasia Timur

Palu, Metrosulawesi.com – Masifnya perkebunan sawit di Sulawesi Tengah dinilai oleh beberapa kalangan khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah sampai pada tahap memprihatinkan.

Salah satu LSM yang terus intens melawan ekspansi sawit itu adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng. Berdasarkan catatan Walhi, dalam kurun waktu lima tahun saja setengah daratan Sulteng sudah dikuasai perkebunan sawit.

Direktur Walhi Sulteng, Ahmad Pelor menyebutkan, sejak tahun 2006 banyak perusahaan sawit yang beroperasi di Sulteng, misalnya, Astra Agro Lestari (AAL). Perusahaan ini adalah korporasi perkebunan yang paling aktif dalam melakukan perluasan perkebunan sawit di Sulteng  dengan penguasaan lahan berdasarkan izin mencapai 98.000 hektar.

Perusahaan ini, kata Ahmad, sudah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit skala besar di Sulteng melalui sedikitnya lima anak perusahaan yaitu, PT Lestari Tani Teladan (LTT), PT Sawit Jaya Abadi (SJA), PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS), PT Cipta Agro Nusantara (CAN), dan PT Agro Nusa Abadi (ANA). Semua perusahaan tersebut beroperasi di Kabupaten Donggala, Poso, dan Morowali Utara.

Anak usaha dari Astra International Tbk itu, secara umum dalam melakukan aktifitas serta perluasan perkebunan sawit di Sulteng,  selalu diiringi dengan berbagai masalah misalnya masalah izin, perampasan lahan petani, konversi kawasan hutan, kriminalisasi petani, konflik ketenagakerjaan, serta berbagai masalah lainnya.

Dalam catatan Walhi, jelas Ahmad Pelor, salah satu anak perusahaan PT AAL yakni PT Agro Nusa Abadi (ANA) yang beroperasi di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, mendapatkan izin lokasi seluas 19.675 Ha melalui SK Bupati Morowali Nomor 188.45/0706/UMUM/2006 tanggal 8 Desember 2006, sebagaimana ketentuan Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Izin lokasi itu berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu satu tahun apabila tanah yang sudah diperoleh telah mencapai 50 %. Jika dihitung berdasarkan ketentuan dimaksud, maka idealnya izin lokasi atas nama PT ANA berakhir pada tahun 2009, atau jika telah mengusahakan perolehan tanah lebih dari 50 % maka izin lokasi diperpanjang satu tahun hingga bisa berakhir pada tahun 2010.

Namun  fakta di lapangan, ujarnya, hingga tahun 2015 PT ANA baru bisa mengusahakan lahan untuk perkebunan sekitar 36 % atau sekitar 7.000 Ha.

Dengan demikian, sejak tahun 2010 PT ANA melakukan aktifitas untuk memperoleh lokasi atau tanah perkebunan tanpa izin pejabat berwenang atau dengan kata lain secara tidak sah menurut hukum.

Fakta lain menunjukan, sejak tahun 2007 PT ANA telah melakukan land clearing (pembersihan lahan) serta penanaman pada lahan-lahan milik masyarakat desa Bunta, Tompira, Bungintimbe, Molino, Towara KecamatanPetasia Timur, tanpa didahului dengan proses pelepasan hak atas tanah. Itu berarti, sejak tahun 2007 PT ANA telah menguasai dan mengelola lahan seluas ± 7.000 Ha milik masyarakat beberapa desa di Kecamatan Petasia Timur secara tidak sah dan melawan hukum.

“Pelanggaran fatal lainnya yang dilakukan oleh PT ANA adalah melakukan aktifitas perkebunan (penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan hasil kebun), tanpa memiliki Hak Guna Usaha yang merupakan alas hak penguasaan tanah perkebunan dengan luasan diatas 25 Ha,” ungkapnya.

Makin semerawutnya masalah ini, tutur Ahmad, ketika pada tahun 2014 Plt Bupati Morowali Abdul Haris Rengga kembali mengeluarkan izin lokasi untuk mengusahan tanah perkebunan kepada PT ANA melalui SK nomor 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Persetujuan Pembaruan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu Beserta Sarana Pendukung Lainnya di Kecamatan Petasia Timur.

Walhi Sulteng menilai aktifitas perkebunan PT ANA merupakan aktifitas illegal karena dilakukan diatas lahan milik masyarakat Kecamatan Petasia Timur tanpa proses pelepasan hak. Ahmad Pelor mengatakan SK nomor 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Izin Lokasi Pembaruan terkesan dipaksakan, sehingga patut diduga ada proses gratifikasi dalam proses keluarnya SK tersebut.

Ia juga meminta pihak Polda Sulteng dan Polres Morowali Utara untuk segera mengusut terkait terbitnya SK tersebut, serta mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk tidak menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT ANA tersebut.

Editor : Alfred lande

– See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/walhi-sulteng-ungkap-pelanggaran-perusahaan-sawit#sthash.eMdzc5hR.dpuf

%d blogger menyukai ini: