jump to navigation

Walhi Desak BPN Jangan Terbitkan HGU Bagi Perkebunan Ilegal Juni 6, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

PALU- Selain meminta Polri untuk menghentikan dan memeriksa aktifitas perkebunan ilegal anak perusahaan Astra International, PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA). Walhi juga mendesak agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA). Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah, Ahmad Pelor, SH kepada Bergelora.com di Palu, Sabtu (6/6).

“Terkait dengan adanya proses pelepasan hak atas tanah masyarakat yang tidak dilakukan oleh PT. ANA serta melihat perkembangan konflik atas tanah yang terjadi di wilayah Kecamatan Petasi Timur Kabupaten Morowali Utara yang terjadi hingga saat ini maka kami minta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk tidak menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA),” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa carut marut proses perizinan untuk perkebunan semakin parah ketika pada tahun 2014 kembali Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Morowali Utara AH. Rengga kembali mengeluarkan izin lokasi untuk  usaha perkebunan seluas 7.244,33 hektar bagi PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) melalui Surat Keputusan (SK) nomor : 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Persetujuan Pembaruan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu Beserta Sarana Pendukung Lainnya PT. Agro Nusa Abadi di Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara.

“Kami minta berbagai pihak terkait khususnya pihak Aparat Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Tengah dan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/BPN dapat dengan cepat merespon dan bertindak atas permasalahan ini, tidak mesti menunggu laporan dari masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan serta perluasan perkebunan sawit di Sulawesi Tengah selalu diiring dengan berbagai masalah terkait dengan konflik agraria (perampasan lahan), konversi kawasan hutan, kriminalisasi petani, konflik ketenaga kerjaan, serta berbagai masalah yang lainnya.

“In dapat ditemui dari berbagai praktek atau fakta lapangan sepanjang perluasan perkebunan sawit oleh Astra Agro Lestari melalui PT. Agro Nusa Abadi (ANA) di Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara serta beberapa anak perusahaan lainnya,” paparnya.

Terkait dengan PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali Utara saat ini pada awalnya mendapatkan izin lokasi seluas 19.675 Ha melalui Surat Keputusan Bupati Morowali yang pada saat itu juga sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Kabupaten Morowali yang dimekarkan dari Kabupaten Poso. Surat Keputusan dengan Nomor : 188.45/0706/UMUM/2006 tanggal 8 Desember 2006, sebagaimana ketentuan Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi bahwa izin lokasi yang dimaksud berlaku selama Tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu Satu tahun apabila tanah yang sudah diperoleh telah mencapai 50%.

“Jika dihitung berdasarkan ketentuan dimaksud maka idealnya izin lokasi atas nama PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) berakhir pada tahun 2009 atau jika telah mengusahakan perolehan tanah lebih dari 50 % maka izin lokasi diperpanjang satu tahun hingga bisa berakhir pada tahun 2010,” jelasnya.

Namun dalam faktanya menurutnya hingga saat ini di tahun 2015 PT. ANA baru bisa mengusahakan lahan untuk perkebunan sekitar 36% atau ± 7000 Ha.

“Kami menyimpulkan bahwa setidaknya sejak tahun 2010 PT. ANA telah melakukan aktifitas untuk memperoleh lokasi atau tanah perkebunan tanpa izin pejabat berwenang atau dengan kata lain secara tidak sah menurut hukum.

Selain itu, Lanjut Mat Pelor, fakta lain menunjukan bahwa sejak tahun 2007 PT. ANA telah melakukan land clearing (pembersihan lahan) serta penanaman pada lahan-lahan milik masyarakat yang di Desa Bunta, Tompira, Bungintimbe, Molino, Towara Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara tanpa didahului dengan proses pelepasan hak atas tanah, dengan kata lain sejak tahun 2007 PT. ANA telah menguasai dan mengelola lahan seluas ± 7000 Ha milik masyarakat dibeberapa Desa di Kecamatan. Petasia Timur secara tidak sah dan melawan hukum.

“Pelanggaran fatal lainnya yang dilakukan oleh PT. ANA adalah melakukan aktifitas perkebunan  berupa penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan hasil kebun tanpa memiliki Hak Guna Usaha yang merupakan alas hak penguasaan tanah perkebunan dengan luasan diatas 25 Ha,” tegasnya. (Lia Somba)

http://www.bergelora.com/nasional/kesra/2063-walhi-desak-bpn-jangan-terbitkan-hgu-bagi-perkebunan-ilegal.html

Walhi Minta Polisi Periksa Perkebunan Ilegal Astra International Juni 6, 2015

Posted by walhisultengnews in KAMPANYE WALHI SULAWESI TENGAH.
add a comment

PALU- Pihak Polri diminta untuk segera menghentikan dan menyelidiki aktifitas perkebunan ilegal yang dilakukan PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) anak perusahaan Astra International di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, karena perkebunan dilakukan diatas lahan milik masyarakat Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara tanpa proses pelepasan hak. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah, Ahmad Pelor, SH kepada Bergelora.com di Palu, Sabtu (6/6).

“Aktifitas perkebunan sejak tahun 2007 hingga saat ini tahun 2015 yang dilakukan oleh PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) merupakan aktifitas illegal karena dilakukan diatas lahan milik masyarakat Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara tanpa proses pelepasan hak,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Izin Lokasi pembaruan dengan nomor 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Morowali Utara (Morut) merupakan keputusan administrasi Negara yang tidah sah menurut hukum karena dikeluarkan kepada perusahaan yang tidak tepat atau telah banyak melakukan pelanggaran hukum.

“Selain itu Surat Keputusan (SK) tentang penunjukan Lokasi perkebunan sawit adalah merupakan sebuah keputusan yang strategis dan harusnya tidak boleh dikeluarkan oleh seorang Pelaksana Tugas (PLT) Bupati selaku Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Menurutnya SK nomor 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Izin Lokasi Pembaruan dipaksakan, sehingga patut diduga ada proses gratifikasi dalam proses keluarnya Surat Keputusan (SK) yangg dimaksud.

“Walhi memandang perlu kiranya pihak Kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan serta memeriksa AH. Rengga terkait terbitnya SK itu. Pihak kepolisian juga juga harus segera melakukan penyelidikan terhadap aktifitas perkebunan illegal yang dilakukan PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA),” ujarnya.

Sejak Tahun 2006 yang lalu menurut hasil investigasi Walhi Sulawesi Tengah, PT. Astra Agro Lestari (AAL) adalah anak usaha dari Astra International Tbk yang merupakan korporasi di sektor perkebunan yang paling aktif dalam melakukan perluasan perkebunan sawit di wilayah Sulawesi Tengah dengan penguasaan lahan berdasarkan izin yang mencapai 98.177 hektar.

Lima Anak Perusahaan

Usaha perkebunan kelapa sawit skala besar di Sulawesi Tengah dilakukan melalui sedikitnya lima anak perusahaan Dari dari ke lima anak perusahaan itu 4 diantaranya beroperasi atau melakukan aktifitasnya di wilayah Kabupaten Morowali Utara yaitu PT. Rimbunan Alam Sentosa (RAS) di Kabupaten Morowali Utara, PT. Cipta Agro Nusantara (CAN) dan PT. Agro Nusa Abadi (ANA), PT. Sawit Jaya Abadi (SJA) beroperasi di Kabupaten Moowali Utara dan Kabupaten Poso, sementara satu anak perusahaanya yakni PT. Lestari Tani Teladan (LTT) yang beroperasi di Kabupaten Donggala.

Dari luasan penguasaan lahan 98.177 hektar tersebut hanya ada 5.667 hektar yang memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) yakni yang dimiliki oleh PT. Lestari Tani Teladan (LTT) yang beraktifitas di Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini berdasarkan Data Izin Lokasi dan Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015.

“Jika demikian artinya ada dugaan bahwa terdapat 92.510 hektar luas lahan yang tidak memiliki izin usaha, karena hingga saat ini kami sendiri sulit mendapatkan data terkait izin lokasi seluas itu jika memang ada,” papar Mat Pelor. (Lia Somba)

http://www.bergelora.com/nasional/kesra/2062-walhi-minta-polisi-periksa-perkebunan-ilegal-astra-international.html

%d blogger menyukai ini: