jump to navigation

Reklamasi Teluk Palu Tetap Jalan Meski Dapat Peringatan Ombudsman. Mengapa Begitu? Juni 30, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

Reklamasi Teluk Palu, terus berjalan. Meski sebelumnya Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah telah mengirimkan surat rekomendasi kepada pemerintah Kota Palu agar menghentikan penimbunan pantai di pusat kota tersebut.

Aries Bira, Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng mengatakan, bahwa pemerintah Kota Palu abai terhadap dua undang-undang. Pertama, Undang–undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pasal 1 ayat (7). Poin kedua, kata Aries, yaitu pemerintah dianggap melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 351 ayat (4).

“Penjelasan pada ayat (5), kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian, serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk,” ungkap Aries dalam pernyataan yang dikiriman kepada Mongabay, Senin (29/06/2015).

Menurutnya, pemerintah selama ini tidak pernah terbuka dalam rencana reklamasi Teluk Palu. Contohnya, reklamasi di Kelurahan Lere atau wilayah eks Taman Ria yang diduga luasannya bukan hanya 24 hektar. Dan yang terbaru, kata Aries, reklamasi pantai dilakukan di depan patung kuda, salah satu ikon Kota Palu.

“Untuk itu kami mengharapkan pemerintah Kota Palu lebih terbuka dalam perencanaan  reklamasi sebagai bagian dari implementasi pemerintahan yang baik,” kata Aris.

Sebelumnya, pada 31 Oktober 2014, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah telah melayangkan surat ke Walikota Palu, perihal saran pelaksanaan reklamasi pantai Teluk Palu. Dalam surat itu disebutkan, Ombudsman telah meminta keterangan beberapa pihak seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu dan provinsi, Perusahaan Daerah Kota Palu yang menjalankan reklamasi, para ahli, serta melakukan dialog terbuka dengan menghadirkan instansi terkait, mahasiswa, dan masyarakat.

Menurut Ombudsman, telah ditemukan adanya mal-administrasi dalam pelaksanaan reklamasi Teluk Palu. Antara lain, sesuai Keputusan Walikota Palu Nomor : 650/2288/DPRP/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang penetapan lokasi pembangunan sarana wisata di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, pada poin ketiga huruf c.

Hal ini tentunya bertentangan dengan izin pelaksanaan reklamasi nomor: 520/3827/Disperhutla yang diterbitkan 23 Desember 2013 tentang rencana peruntukan lokasi sebagai kawasan Central Business Equator Commerce Point.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ombudsman Sulawesi Tengah memberikan saran kepada Walikota Palu agar menghentikan proses pelaksanaan reklamasi pantai Teluk Palu guna menghindari masalah hukum dan lingkungan. Serta, me-review seluruh dokumen reklamasi dan menyesuaikannya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Reklamasi pantai di Kelurahan Talise oleh PT. Yaury Property Investama yang kami tahu belum dilakukan. Kabar terbaru, sudah dilakukan reklamasi di Kelurahan Lere oleh PT. Palu Mahajaya dan kami masih mempelajarinya,” kata Nasrun, Asisten Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah, kepada Mongabay.

Aksi penolakan Teluk Palu beberapa waktu lalu dan hingga kini tetap dilakukan penolakan. Foto: Walhi Sulteng

Keliru

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dikutip dari kabarselebes.com, mengatakan bahwa ia mengakui apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu soal reklamasi pantai adalah hal yang keliru.

Menurut Longki, sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi untuk membina pemerintah Kota Palu terkait reklamasi pantai, namun perlu tindak lanjut dan mempelajari hal tersebut.

“Persoalan kewenangan itukan ada dimasing-masing wilayah, paling kita bisa memperingatkan Walikota bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah keliru.”

Longki Djanggola menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri perihal rencana reklamasi pantai Teluk Palu, pada 26 November 2014. Dalam surat yang ditandatangani oleh Muhamad Marwan selaku Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, salah satu poin yang disebutkan adalah kegiatan reklamasi pantai harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk itu, penentuan lokasi reklamasi dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) provinsi, kabupaten, dan kota, atau sesuai RTRW provinsi, kabupaten, dan kota. Poin lainnya adalah kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Merespon surat itu, gubernur mengirimkan surat ke Walikota Palu tertanggal 23 Desember 2014. Dalam surat itu disebutkan, berdasarkan pertimbangan peraturan yang ada, rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai dapat disusun apabila sudah memenuhi persyaratan administrasi, seperti RTRW yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah dan mendeliniasi kawasan reklamasi pantai, serta lokasi reklamasi pantai sudah ditetapkan dalam SK bupati atau walikota, baik yang akan direklamasi atau sudah dilakukan. Syarat lainnya, ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian kelayakan properti dan studi investasi, serta studi amdal kawasan regional.

“Kegiatan reklamasi pantai Teluk Palu dilaksanakan sesuai dengan RTRW Kota Palu dan atau sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis Longki dalam suratnya.

Warga melihat Pantai Talise yang ditimbun. Foto: petisi Save Teluk Palu di Change.org

 http://www.mongabay.co.id/2015/06/30/reklamasi-teluk-palu-tetap-jalan-meski-dapat-peringatan-ombudsman-mengapa-begitu/

Soal Reklamasi, Pemkot Diminta Terbuka Juni 30, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
add a comment

Palu, Metrosulawesi.com – Berkaitan dengan tidak ditanggapinya surat rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sulteng kepada Pemkot Palu, tentang penghentian reklamasi Pantai Teluk Palu. Dan sebaliknya, pemkot justru mulai melakukan reklamasi bagian lain pantai Teluk Palu.

Untuk  itu, Walhi Sulteng menilai bahwa, berdasarkan UU nomor 37 tentang ORI, pasal 1 (7) rekomendasi dan kesimpulan, pendapat dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

Selain itu, pemkot juga dinilai telah melanggar UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 351 ayat (4), bahwa kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (5) Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Oleh karena itu, Menejer Advokasi dan Kampanye Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah Aries Bira menyebut, bahwa Pemkot Palu abai terhadap kedua undang-undang di atas.

“Selain itu, kami minta agar Pemkot Palu untuk menyampaikan semua rencana pemerintah Kota Palu terkait reklamasi Teluk Palu, pasalnya pemerintah selama ini tidak pernah terbuka dalam rencana reklamasi teluk palu, contohnya reklamasi Kelurahan Lere atau wilayah eks Taman Ria yang diduga bukan hanya 24 Hektar. Yang paling baru tentu saja ada reklamasi depan Patung Kuda, entah wilayah bagian mana lagi dari Teluk Palu yang akan di reklamasi. Untuk itu Walhi Sulteng mengharapkan agar pemerintah Kota Palu lebih terbuka dalam perencaannya sebagai bagian dari implementasi pemerintahan yang baik,” katanya.

– See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/soal-reklamasi-pemkot-diminta-terbuka#sthash.MUvIFoGT.dpuf

PT BDM Didesak Bayar Upah Buruh Sesuai UMK Juni 28, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
add a comment

Gabungan LSM Sulawesi Tengah minta agar PT BDM membayar upah buruh kepada pekerjanya sesuai dengan UMK Morowali. Konferensi pers berlangsung di ruang fraksi Nasdem DPRD Sulteng yang difasilitasi anggota fraksi Nasdem, Ibrahim Hafid. (Foto : Jose Rizal) – See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/pt-bdm-didesak-bayar-upah-buruh-sesuai-umk#sthash.sMgKuct4.dpuf

Upah Buruh Rendah

Palu, Metrosulawesi.com – Sejumlah LSM di Sulawesi Tengah mulai Partai Rakyat Demokratik, Partai Rakyat Pekerja, Organisasi Mahasiswa dan organisasi buruh, mendesak agar manajemen PT Bintang Delapan Mineral (BDM) membayar upah kepada pekerjanya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Morowali yakni sebesar  Rp 1,8 juta.

Sejak pabrik smelter PT BDM beroperasi, Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tengah melaporkan, realisasi pendapatan daerah pada triwulan I 2005, naik menjadi 22,06 persen dari total target anggaran 2015 sebesar  Rp2. 768,26 miliar.

Namun, menurut data dari sejumlah organisasi, upah buruh di PT BDM tidak mengalami perubahan sesuai dengan UMK Kabupaten Morowali menjadi sebesar Rp1,8 juta, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 561/55/RO.HUK-G.51/2015 tentang UMK Kabupaten Morowali.

Dalam tuntutannya, gabungan LSM juga mendesak agar PT BDM mematuhi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, serta surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor SE-07/MEN/1990/ tentang pengelompokan upah dan pendapatan non upah.

Selain masalah buruh, gabungan LSM tersebut juga menilai bahwa PT BDM berkontribusi terhadap kerusakan hutan di Blok Bahodopi, sehingga membuat petani di Desa Bahomakmur kehilangan lahan produksinya sejak perusahaan tersebut berproduksi.

“Setidaknya, ada sekitar 335 Kepala Keluarga (KK) hingga kini tidak dapat menggarap lahan pertanian, akibat banjir lumpur yang datang dari hulu sungai tempat perusahaan itu mengekstraksi tanah,” kata juru bicara, Ardiansyah, Kamis (25/6).

Untuk itu, kata dia, gabungan LSM tersebut dengan tegas menyatakan sikapnya , pertama mendesak PT BDM untuk segera membayarkan  upah buruh sesuai dengan UMK Kabupaten Morowali. Kedua, mendesak PT BDM segera membayarkan upah lembur  sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor 102/MEN/VI/2004 dan rapelan sisa gaji dan lembur terhitung sejak berlakunya UMK Kabupaten Morowali sejak 1 Februari 2005. Ketiga, mendesak PT BDM memberlakukan jam kerja untuk level foreman 8 jam kerja sesuai dengan UU Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Dan yang keempat, mendesak PT BDM memberlakukan jam kerja bagi karyawan terhitung sejak berangkat dari rumah.

PT BDM merupakan perusahaan tambang nikel yang berhasil membangun pabrik smelter berkapasitas 300 ribu ton pig iron di blok Bahodopi Kabupaten Morowali, dengan nilai investasi sebesar USD 635,57 juta. Perusahaan tersebut bekerjasama Dhixing Group asal Cina.

Diprediksikan, perusahaan tersebut akan membangun pabrik tahap dua, dengan kapasitas 600 ton dengan nilai investasi sebesar USD 1,04 miliar, dan pabrik tahap ketiga dengan kapasitas 300 ribu ton dengan nilai investasi sebesar USD 820 juta yang ditargetkan selesai pada tahun 2017.

Editor : Joko Santoso

– See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/pt-bdm-didesak-bayar-upah-buruh-sesuai-umk#sthash.sMgKuct4.dpuf

Bagaimana Cara Perbankan Menilai Perkebunan Sawit di Sulawesi Tengah? Juni 24, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags: ,
add a comment

Perkebunan kelapa sawit yang terus melakukan ekspansi. Foto: Rhett Butler

“Berbicara sektor perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah (Sulteng), memang bukan hanya soal aspek keuntungan ekonomi dan cost. Kita belum memiliki Product Domestik Regional Bruto (PRDB) hijau. Kita juga belum memasukkan biaya untuk faktor-faktor lingkungan.”

Pernyataan itu disampaikan Adi Ramawan Putra, perwakilan dari Bank Indonesia (BI) Sulteng dalam diskusi fokus yang digelar Walhi Sulteng belum lama ini. Tema yang diangkat adalah “Menelaah Kebijakan Perbankan dalam Pemberian Kredit Perkebunan Sawit.” Selain BI, hadir juga dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pembicara.

Adi mengatakan, jika dilihat memang terjadi alih fungsi lahan di Sulteng dan berpengaruh pada aspek lingkungan. Akan tetapi, kelapa sawit kini menjadi primadona karena permintaan global dengan trend yang meningkat. Dua negara yang menjadi pangsa utama yaitu India dan Tiongkok, dengan total kebutuhan mereka sekitar 10 juta ton per tahun. “Output harga dari komoditas ini lebih tinggi ketimbang komoditas lain.”

Dari sektor tenaga kerja, 50 persen bekerja di perkebunan. Secara garis besar, sektor perkebunan memberikan kesempatan kerja cukup besar bagi penduduk Sulteng dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 1,15 persen.

Namun demikian, terkait kontribusi daerah terhadap total ekspor CPO nasional, bila dibandingkan daerah lain, Sulteng belum ada apa-apanya, karena Sulteng hanyalah hulu. “Pertumbuhan komoditi sawit belum sebanding migas, kontribusinya juga belum memberikan keuntungan cukup besar. Karena, pengolahan hasil perkebunannya belum ada di Sulteng,” ujar Adi.

Satria, bagian pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Sulawesi Tengah mengatakan, secara eksplisit di OJK belum ada aturan detil kredit di sektor perkebunan. Tapi, menurutnya, salah satu program kerja OJK 2015 ini mengenai sustainable financeatau keuangan yang berkelanjutan yang menjadi kiblat industri perkebunan.

Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Kami juga telah menyorot soal pelestarian alam, karena masih banyak industri yang berakibat buruk pada lingkungan,” kata Satria.

Menurutnya, contoh penerapan keuangan berkelanjutan pada sektor perkebunan sawit, seperti mensyaratkan nasabah yang memiliki usaha perkebunan sawit untuk menerapkanRoundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Bila terlanjur dibiayai, nasabah diminta untuk membuat action plan untuk menerapkan RSPO/ISPO tersebut.

Bank dapat memberikan insentif bagi nasabah yang menerapkan RSPO/ISPO dengan memberikan suku bunga lebih rendah dengan pertimbangan penerapan RSPO/ISPO telah menurunkan premium risk bank untuk aspek risiko lingkungan dan sosial. “Tindakan sebaliknya dapat dilakukan bagi nasabah yang tidak menerapkan RSPO/ISPO.”

Selain itu, terang Satria, bank harus memperhatikan penilaian program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat melakukan penilaian kualitas kredit nasabah maupun dalam proses permohonan. Proper mencakup lima kategori dengan warna tertentu yaitu emas, hijau, biru, merah, hitam. Emas peringkat tertinggi dan hitam terendah.

Tapal batas Suaka Margasatwa Bangkiriang, di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Di dalam SM Bangkiriang ini ada perkebunan sawit PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS), gudang permanen, dan bangunan perusahaan. Foto: Ariestal Douw

Sawit di Sulteng

Ahmad Pelor, Direktur Walhi Sulteng mengatakan, pihaknya sedang melakukan riset pembiayaan perbankan pada perkebunan kelapa sawit, di beberapa perusahaan. Menurutnya, standar yang dikeluarkan perbankan untuk pemberian kredit ke perusahaan perkebunan sawit terlalu longgar.

Salah satunya dalam konteks kepemilikan atau legalitas penguasaan perkebunan skala besar. Alasan yang digunakan adalah hak guna usaha (HGU), tapi pada praktiknya koorporasi bisa mengolah lahan tersebut menggunakan izin lokasi.

“Ini yang jadi masalah. Padahal izin lokasi hanyalah izin untuk mengusahakan lahan, belum menunjukan secara legal bisa beraktivitas di lahan tersebut. Tidak heran, kita melihat luas kredit perbankan bertambah namun bila dihitung sesuai luas HGU, jauh timpangnya.”

Angka yang kami punya, kata Ahmad, total perizinan perkebunan sawit sebesar 700 ribu hektar, kalau kita perikasa HGU sekitar 15 ribu hektar. Idealnya, kalau bicara konteks kepatuhan, hanya 148 ribu kredit perbankan yang boleh.

Menurutnya, ini gambaran umum di perkebunan sawit. Contoh lain ada pada perusahaan berbendera Kencana Agri. Hasil identifikasi, dari total investasi, 20 – 30 persen uang yang digunakan Kencana Agri adalah uang perbankan atau kredit yang berasal dari DBS, Bank Danamon, dan BNI.

“Ini beberapa bank yang kami teliti laporan keuangannya. Dalam pandangan kami, bank berkonstribusi besar dalam pembiayaan perkebunan sawit. Jadi, kami beranggapan bahwa bank juga berkonstribusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di sektor perkebunan sawit. Bank tidak menetapkan standar yang baik dan juga penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” papar Ahmad.

http://www.mongabay.co.id/2015/06/24/bagaimana-cara-perbankan-menilai-perkebunan-sawit-di-sulawesi-tengah/

Lahan Petani Dicaplok Juni 8, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
add a comment

Perusahaan Kelapa Sawit Belum Beri Imbalan

PALU, KOMPAS — Sekitar 7.000 hektar lahan petani lima desa di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, diduga dicaplok perusahaan kelapa sawit. Hingga saat ini, perusahaan kelapa sawit itu belum mengantongi hak guna usaha dan belum memberikan imbalan kepada petani setempat.

Merujuk pada penelusuran Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, lahan petani yang diduga dicaplok tersebar di Desa Bunta, Tompira, Bungitimbe, Molino, dan Towara.

“Padahal, para petani mengantongi sertifikat hak milik dan surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) sejak 1996. Perusahaan masuk pada 2006. Artinya, keberadaan perkebunan sawit tersebut ilegal,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Sulteng Ahmad Pelor di Palu, Sulteng, Jumat (5/6). Walhi menelusuri dugaan tersebut selama tiga bulan terakhir.

Hingga saat ini, perusahaan sawit yang beroperasi sejak 2007 baru mengantongi izin usaha perkebunan. Seharusnya, izin usaha perkebunan ditindaklanjuti dengan hak guna usaha untuk melegalkan perkebunan serta menyelesaikan masalah konflik lahan dengan para petani. Luas caplokan merupakan persebaran kebun kelapa sawit perusahaan dari izin lokasi 19.675 hektar.

Ahmad memastikan lahan kelapa sawit perusahaan belum memiliki alas hak yang sah dari para petani, baik melalui jual-beli, pinjam pakai, maupun mekanisme lain yang diperbolehkan aturan. Awal penyerahan lahan ke perusahaan didasarkan pada kesepakatan bahwa kelapa sawit tersebut tergolong plasma. “Namun, sejak panen perdana pada 2010, warga tak pernah mengambil bagian. Semuanya dikuasai perusahaan,” katanya.

Sebenarnya, lanjut Ahmad, resistensi petani terhadap perusahaan kelapa sawit sudah lama berlangsung. Mereka sering memalang jalan ke kebun untuk menghalangi truk pengangkut kelapa sawit.

Terkait sertifikasi dan surat keterangan penguasaan tanah, Ahmad melihat terjadi tumpang tindih. Satu bidang lahan kadang memiliki dua sertifikat, begitu pula halnya SKPT. Namun, masalah itu tidak menjadi dasar pencaplokan perkebunan sawit.

Membentuk tim

Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Morowali Utara Moh Amirullah menjelaskan, pemda dan DPRD telah membentuk tim untuk menyelesaikan status lahan kelapa sawit. Hasilnya nanti menentukan apakah masuk kategori inti atau plasma, jadi tidak ada yang dirugikan.

Walhi Sulteng berharap penyelidikan itu tidak hanya berujung pada negosiasi kompromistis. Walhi meminta kepolisian proaktif mengusut dugaan pencaplokan itu, termasuk tindak pidana lain yang menyertainya seperti gratifikasi ke pejabat.

Kepala Subbagian Penerangan Masyarakat Polda Sulteng Komisaris Rostin Tamuloto menuturkan, sebaiknya Walhi atau masyarakat membuat laporan ke polisi. “Kami pasti akan tindak lanjuti kalau laporan minimal menyertakan data yang mewakili persoalan yang dilaporkan,” katanya. (VDL)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150608kompas/#/21/

Walhi Sulteng Ungkap Pelanggaran Perusahaan Sawit Juni 8, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
add a comment

Pertanyakan Izin PT ANA di Petasia Timur

Palu, Metrosulawesi.com – Masifnya perkebunan sawit di Sulawesi Tengah dinilai oleh beberapa kalangan khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah sampai pada tahap memprihatinkan.

Salah satu LSM yang terus intens melawan ekspansi sawit itu adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng. Berdasarkan catatan Walhi, dalam kurun waktu lima tahun saja setengah daratan Sulteng sudah dikuasai perkebunan sawit.

Direktur Walhi Sulteng, Ahmad Pelor menyebutkan, sejak tahun 2006 banyak perusahaan sawit yang beroperasi di Sulteng, misalnya, Astra Agro Lestari (AAL). Perusahaan ini adalah korporasi perkebunan yang paling aktif dalam melakukan perluasan perkebunan sawit di Sulteng  dengan penguasaan lahan berdasarkan izin mencapai 98.000 hektar.

Perusahaan ini, kata Ahmad, sudah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit skala besar di Sulteng melalui sedikitnya lima anak perusahaan yaitu, PT Lestari Tani Teladan (LTT), PT Sawit Jaya Abadi (SJA), PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS), PT Cipta Agro Nusantara (CAN), dan PT Agro Nusa Abadi (ANA). Semua perusahaan tersebut beroperasi di Kabupaten Donggala, Poso, dan Morowali Utara.

Anak usaha dari Astra International Tbk itu, secara umum dalam melakukan aktifitas serta perluasan perkebunan sawit di Sulteng,  selalu diiringi dengan berbagai masalah misalnya masalah izin, perampasan lahan petani, konversi kawasan hutan, kriminalisasi petani, konflik ketenagakerjaan, serta berbagai masalah lainnya.

Dalam catatan Walhi, jelas Ahmad Pelor, salah satu anak perusahaan PT AAL yakni PT Agro Nusa Abadi (ANA) yang beroperasi di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, mendapatkan izin lokasi seluas 19.675 Ha melalui SK Bupati Morowali Nomor 188.45/0706/UMUM/2006 tanggal 8 Desember 2006, sebagaimana ketentuan Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Izin lokasi itu berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu satu tahun apabila tanah yang sudah diperoleh telah mencapai 50 %. Jika dihitung berdasarkan ketentuan dimaksud, maka idealnya izin lokasi atas nama PT ANA berakhir pada tahun 2009, atau jika telah mengusahakan perolehan tanah lebih dari 50 % maka izin lokasi diperpanjang satu tahun hingga bisa berakhir pada tahun 2010.

Namun  fakta di lapangan, ujarnya, hingga tahun 2015 PT ANA baru bisa mengusahakan lahan untuk perkebunan sekitar 36 % atau sekitar 7.000 Ha.

Dengan demikian, sejak tahun 2010 PT ANA melakukan aktifitas untuk memperoleh lokasi atau tanah perkebunan tanpa izin pejabat berwenang atau dengan kata lain secara tidak sah menurut hukum.

Fakta lain menunjukan, sejak tahun 2007 PT ANA telah melakukan land clearing (pembersihan lahan) serta penanaman pada lahan-lahan milik masyarakat desa Bunta, Tompira, Bungintimbe, Molino, Towara KecamatanPetasia Timur, tanpa didahului dengan proses pelepasan hak atas tanah. Itu berarti, sejak tahun 2007 PT ANA telah menguasai dan mengelola lahan seluas ± 7.000 Ha milik masyarakat beberapa desa di Kecamatan Petasia Timur secara tidak sah dan melawan hukum.

“Pelanggaran fatal lainnya yang dilakukan oleh PT ANA adalah melakukan aktifitas perkebunan (penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan hasil kebun), tanpa memiliki Hak Guna Usaha yang merupakan alas hak penguasaan tanah perkebunan dengan luasan diatas 25 Ha,” ungkapnya.

Makin semerawutnya masalah ini, tutur Ahmad, ketika pada tahun 2014 Plt Bupati Morowali Abdul Haris Rengga kembali mengeluarkan izin lokasi untuk mengusahan tanah perkebunan kepada PT ANA melalui SK nomor 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Persetujuan Pembaruan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu Beserta Sarana Pendukung Lainnya di Kecamatan Petasia Timur.

Walhi Sulteng menilai aktifitas perkebunan PT ANA merupakan aktifitas illegal karena dilakukan diatas lahan milik masyarakat Kecamatan Petasia Timur tanpa proses pelepasan hak. Ahmad Pelor mengatakan SK nomor 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Izin Lokasi Pembaruan terkesan dipaksakan, sehingga patut diduga ada proses gratifikasi dalam proses keluarnya SK tersebut.

Ia juga meminta pihak Polda Sulteng dan Polres Morowali Utara untuk segera mengusut terkait terbitnya SK tersebut, serta mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk tidak menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT ANA tersebut.

Editor : Alfred lande

– See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/walhi-sulteng-ungkap-pelanggaran-perusahaan-sawit#sthash.eMdzc5hR.dpuf

WALHI Minta Polisi Selidiki Aktifitas PT.ANA Juni 7, 2015

Posted by walhisultengnews in KAMPANYE WALHI SULAWESI TENGAH.
add a comment

PALU – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulteng meminta pihak Kepolisian Segera melakukan penyelidikan terhadap Aktifitas perkebunan PT. Agro Nusa Abadi (ANA), Karena dinilai ilegal. PT ANA  Dianggap melakukan aktifitas diatas lahan milik masyarakat Kec. Petasia Timur Tanpa proses pelepasan Hak.

Selain itu, menurut WALHI, SK tentang penunjukan lokasi perkebunan Sawit merupakan keputusan Strategis, yang harusnya tidak boleh dikeluarkan oleh seorang pelaksana Tugas (PLT)  Bupati.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI  Sulteng, Ahmad Pelor mengatakan, PT.ANA mendapatkan Izin lokasi seluas 19.675 Ha melalui SK Bupati Morowali Nomor 188.45/0706/UMUM/2006, pada jum’at tanggal 8 desember 2006, sebagaimana Permen Agraria/ Kepala BPN No.2 Tahun 1999 tentang izin lokasi dimaksud, berlaku selama tiga tahun.

“Dan dapat diperpanjang Satu tahun apabila tanah diperoleh telah mencapai 50 persen jika dihitung berdasarkan ketentuan dimaksud , Idealnya izin lokasi atas PT ANA  Berakhir tahun 2009 atau jika telah mengusahakan perolehan tanah lebih dari 50 persen diperpanjang berakhir tahun 2010,” Kata Ahmad pada jumpa pers dikantor WALHI Sulteng Jalan Ki Hajar Dewantoro, Palu, Jum’at (5/6).

Namun Faktanya, Ungkap dia, Hingga tahun 2015 PT.ANA  baru bisa mengusahakan Lahan untuk perkebunan sekitar 36 persen Atau +7000 Ha. Kemudian sejak tahun 2007 PT.ANA  telah melakukan Clearing (pembersihan lahan); Serta penanaman pada lahan-lahan milik masyarakat Desa Bunta, Tompira, Bungintimbe, Peboa, Molino, dan towara Kecamatan petasia Timur, Tanpa didahului dengan proses pelepasan hak atas Tanah.

Dengan Kata lain, Menurut dia, Sejak Tahun 2007  PT.ANA telah menguasai dan mengelola lahan + 7000 Ha milik masyarakat beberapa desa di kec. Petasia Timur secara ilegal. Pelanggaran Fatal lainya melakukan aktivitas perkebunan (penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan hasil kebun) Tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU), yang merupakan alas Hak Penguasaan tanah perkebunan dengan luasan Diatas 25 Ha.

Menurutnya lagi, carut marut proses perizinan untuk perkebunan semakin para, Ketika pada tahun 2014 PLT Bupati Morowali Abdul Haris Rengga, Kembali mengeluarkan izin lokasi untuk mengusahakan tanah perkebunan melalui SK No.188.45/KEP-B.MU/0096/VIII/2014 pada 20 Agustus tentang persetujuan pembaruan izin lokasi usaha perkebunan Kelapa Sawit Terpadu beserta pendukung lainnya PT ANA di petasia timur.

Astra Agro Lestari (AAL) merupakan, korporasi sektor perkebunan paling aktif melakukan perluasan perkebunan Sawit di Sulteng. Dengan Penguasaan lahan berdasarkan izin mencapai 98.000 Ha melalui sedikitnya lima perusahaan, Yaitu, PT Lestari Tani Teladan (LTI), PT Sawit Jaya Abadi (SJA), PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS), PT Cipta Agro Nusantara (CAN) dan PT Agro Nusa Abadi (ANA) tersebar di kab. Donggala, Poso dan Morowali Utara (Morut). Dari Lima Anak perusahaan tersebut, hanya Satu memiliki HGU, Yakni PT.Lestari Tani Teladan (LTT) terdapat di donggala.(ikram)

Sumber: mediaalkhairat 6/5/2015

%d blogger menyukai ini: