jump to navigation

Warga Barati Tuntut Moratorium Aktifitas PT SJA Mei 15, 2015

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

Poso, Metrosulawesi.com – Menindaklanjuti aspirasi warga Desa Barati ke DPRD Poso ihwal demonstrasi dan melakukan pencabutan bibit sawit milik PT Sawit Jaya Abadi (SJA) yang mereka adakan dan berakhir dengan penangkapan beberapa warga tersebut, maka Sabtu (9/5) bertempat di Balai Desa Barati, Kecamatan Pamona Tenggara, dilaksanakan pertemuan antara Komisi I DPRD Kabupaten Poso dengan beberapa masyarakat.

Pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Poso Hidayat Bunggasawa SH, MH serta beberapa anggota Komisi I. Sedangkan dari masyarakat Desa Barati yang hadir antara lain PJS Kades Desa Barati Hanis Mustapa, BPD Wongko Tosinde, tokoh masyarakat Rafles Ladjeba dan sekitar 40 warga lainnya.

Pertemuan tersebut membahas beberapa hal mengenai permasalahan yang terjadi antara pihak PT SJA 2 dengan masyarakat Desa Barati mengenai lokasi lahan sawit yang diolah PT SJA 2. Lahan itu diklaim masyarakat Barati sebagai milik mereka.

Menurut Rafles Ladjeba, sebelum lokasi perkebunan sawit dibuka, sudah ada tanaman tahunan yang hidup di lokasi tersebut dan ada pekeburan tua nenek moyang masyarakat Barati yang dijadikan sebagai tanah adat.

Ia menegaskan, selama pengolahan lokasi perkebunan sawit PT SJA 2 sangat merugikan masyarakat Barati, dimana karena hutan yang sudah gundul mengakibatkan erosi sehingga pada saat banjir menggenangi areal perkebunan warga. Akibatnya hasil panen coklat yang dulunya bagus sekarang sudah tidak baik.

“Kami sangat mengharapkan agar pihak perusahaan dapat menunjukkan tapal batas, sehingga masyarakat tahu dimana tapal batas sebenarnya sehingga pihak perusahaan tidak sembarang mengolah sampai merusak perkebunan coklat warga sekitar,” tuturnya.

Rafles menambahkan, selama permasalahan yang terjadi di lokasi lahan sawit PT  SJA 2, sampai saat ini tidak pernah ada penyelesaian. Masyarakat sangat dirugikan.

“Akibat masuknya PT  SJA 2, kami masyarakat Barati sudah terpecah belah. Ada yang pro dan kontra perusahaan sehingga sering terjadi permasalahan di desa. Kami meminta kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat dapat membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

Setelah mendengarkan beberapa aspirasi dari masyarakat desa, Komisi I DPRD  Poso meminta agar masyarakat menyiapkan beberapa hal sebagai kelengkapan laporan yang akan dibuat oleh Komisi I nantinya.

“Harus ada kelengkapan berkas tanah bagi warga yang merasa memiliki hak di lokasi lahan sawit PT SJA 2. Tanaman apa saja yang ada sebelum lokasi tersebut diolah oleh PT SJA 2, lalu nama-nama warga Barati yang memiliki lahan dilokasi PT SJA 2 yang sudah diberi ganti rugi oleh pihak perusahaan,” kata Hidayat Bungasawa.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: