jump to navigation

DPRD Ambilalih Sengketa Perkebunan Sawit Mei 23, 2015

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
add a comment

KOLONODALE, MERCUSUAR – DPRD Morowali Utara (Morut) berencana mengambilalih penyelesaian sengketa lahan perkebunan sawit antara PT Agro Nusa Abadi (ANA) dan masyarakat di tujuh desa di Kecamatan Petasia Timur. Hal itu mengemuka pada rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua DPRD Morut Syarifudin Majid, Rabu (20/5/2015). Syarifudin berjanji menyelesaikan kemelut antara masyarakat di Petasia Timur dengan PT ANA, menyusul belum tuntasnya kerja tim yang dimediasi Sekretaris Kabupaten Yalbert Tulaka sejak tahun 2014.

Terjadi debat yang panjang antara DPRD dengan Bupati Haris Rengga dan manajemen PT ANA. Yang dipersoalkan adalah posisi luas lahan perusahaan, luas kebun inti, serta nilai rencana ganti rugi oleh perusahaan Group Astra ini kepada masyarakat yang bersengketa.

Bupati Morut Haris Rengga menyampaikan panjang lebar jika tim bentukan pemda bersama kepolisian telah mengumpulkan sertifikat asli, surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) milik masyarakat melalui Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setdakab.

Anggota DPRD dari Fraksi Merah Putih Jabar Lahaji mengatakan investasi PT ANA yang telah go public hanya mendatangkan konflik agraria, konflik perusahaan dengan masyarakat, bahkan konflik antara pekerja perusahaan dengan masyarakat. Karena itu, ia meminta dalam penyelesaian masalah tersebut, polisi mengutamakan pendekatan persuasif.

Politisi Partai Amanat Nasional ini menyarankan bukan hanya sertifikat lahan masyarakat yang dipersoalkan apakah asli atau palsu, melainkan perusahaan harus diinvestigasi dan dipastikan apakah lebih transparan, mulai soal ijin hak guna usaha (HGU), analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan tim audit independen ke perusahaan ini.
Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPRD Abudin Halilu. Menurutnya, lahan yang disengketakan warga dan PT ANA seluas 16 ribu hektare, dan yang sudah ditanam sekarang 6.429 ha. Ia meminta PT ANA menjelaskan soal jumlah luas kebun inti yang ada sekarang. Begitu halnya soal ijin PT ANA yang dikeluarkan tahun 2006 dan tahun 2008 oleh pihak Badan Pertanahan Morowali yang berani mengeluarkan sejumlah sertifikat di lahan yang sama. “Ini azas praduga tak bersalah, namun saya minta berapa jumlah lahan kebun inti perusahaan tidak mau katakan, inikan masalahnya. Sebelum berinvestasi di Morowali Utara harus bicara baik dulu dengan pemilik lahan, ini jadinya begini tidak pernah selesai,” kata politisi Golkar ini.

Hal senada dilontarkan Wakil Ketua DPRD Morut lainnya, Muh Syafrie Al Gazali. Politisi PKB ini menilai pemerintah daerah gagal dalam memediasi sengketa lahan sawit. Ini menandakan bobroknya pengelolaan administrasi. Ia meminta sejauhmana kontribusi perusahaan tersebut ke daerah, khususnya dalam membayar pajak bumi bangunan (PBB). Syafrie berharap pemerintah tidak sekadar menyelesaikan masalah ini dengan melimpahkannya ke kepolisian.

Manajemen PT ANA yang diwakili Tryanto memaparkan izin usaha perusahaan ini diterbitkan tahun 2006 dengan luas lahan lebih 10 ribu hectare dari 19 ribu ha yang diserahkan pemerintah. Sementara lahan tanam 6.429 ha. Menjawab soal kontribusi perusahaan, katanya, setiap tahun perusahaan perkebunan kelapa sawit ini membayar kewajibannya seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) lebih Rp1,1 miliar. Karena lahan di Bungintimbe dipalang masyarakat, dimana lahannya lebih 50 persen dari jumlah HGU yang dikeluarkan, jelas merugikan kedua belah pihak. Karena sawit tidak dikelola, pendapatan petani menurun. Ia berjanji perusahaan akan mengganti rugi lahan masyarakat yang bersertifikat sebagaimana kesepakatan bersama pemda. TTN

BLH Minta Aktifitas Galian C di Sigi Dihentikan Sementarap Mei 20, 2015

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
add a comment

Sigi, Metrosulawesi.com – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sigi rekomendasikan aktifitas eksploitasi bahan galian C oleh PT Nokilalaki Sembada milik Albert Ciputra, di Sungai Sopu, Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, diberhentikan sementara.

Kepala BLH Kabupaten Sigi, Erniwasri Dg. Makona saat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Sigi mengungkapkan, PT Nokilalaki Sembada yang beropersai sejak 2013, diduga melanggar UU No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan.

Ia pun membacakan aturan yang dimaksud, bahwa usaha atau kegiatan yang diajukan untuk diperikasa formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)-nya yang dilakukan pra kontruksi, kontruksi, operasi dan atau pasca operasi, maka usaha dan atau kegiatan tersebut wajib ditolak.

“Peraturan itulah yang menjadi dasar dikeluarkan SP 2 untuk menghentikan aktifitas dan tidak dikeluarkannya izin lingkungan,” ungkap Erniwasri, Senin,(18/5) saat dicecar pertanyaan oleh beberapa anggota komisi III terkait izin lingkungan yang tidak lekas diterbitkan itu.

Lebih lanjut Erniwasri menjelaskan, walaupun izin tata ruang sudah diterbitkan oleh dinas PU dan persetujuan ijin prinsip telah dikeluarkan oleh Dinas ESDM, namun pihaknya belum bisa mengeluarkan ijin lingkungan karena pada waktu diadakan seminar, konsultan juga tidak hadir.

“Tapi yang jelas saya akan bicarakan masalah ini dengan Bupati, langkah apa yang akan ditempuh,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengawasan BLH Sigi, Yoke A Pangandaheng menambahkan, PT. Nokilalaki telah mendapat teguran dua kali, teguran pertama dilakukan untuk segera melengkapi perijinan, karena tidak lekas melengkapi perijinan maka dikeluarkanlah teguran kedua yang intinya untuk menghentikan kegiatan eksploitasi.

“Jika mereka masih melakukan aktifitas, itu sudah menjadi urusan Polda, karena belum ada izin prinsip, dan izin prinsip dapat keluar setelah ada  izin lingkungan,” ujar Yoke.

Sementara itu, pemilik perusahaan PT. Nokilalaki Sembada, Albert Ciputra yang diberikan kesempatan berbicara dihadapan anggota Komisi III berdalih, sebagai perusahaan yang menang tender dalam upaya membangun Kabupaten Sigi yang harus memperhatikan dan mengurus perijinan menurutnya adalah pejabat terkait.

Dirinya mengaku sudah mendatangi Dinas Tata Ruang, Balai Sungai dan Instansi lainnya. Ia justru menilai antar instasi tidak ada kerja sama yang baik.

“Kalau urus izin baru bekerja, habis waktu, sementara ini sudah masuk triwulan kedua, dan tidak lama lagi program sudah harus berjalan,” kata Albert.

“Mestinya ada pembinaan, kita diarahkan, kurang ini, kurang itu, kita dipanggil. Justru waktu ada seminar konsultan kita malah dilarang datang, tiba-tiba sudah ada laporan ke Polda,” ujar albert kesal.

Dia pun mengaku sudah mengantongi izin Tata Ruang dan izin prinsip.

“Kalau ibu ragu, ada unsur pidana, saya sudah diperiksa, alat-alat saya sudah dipolice line, saya juga sudah kordinasi dengan Polda, kalau ada unsur pidana semua kita pasti kena, tidak hanya BLH,” jelas Albert menyakinkan.

Giliran Bungku Utara Dilanda Banjir Mei 18, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
Tags:
add a comment

Kolonodale, Metrosulawesi.com – Sejumlah desa di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, dilanda banjir besar selama pekan ini.

Sebelumnya banjir yang sama juga merendam beberapa desa di Kecamatan Petasia Barat dan Kecamatan Petasia Timur. Sampai saat ini banjir itu masih merendam beberapa desa.

Bungku Utara pernah dilanda banjir bandang dan longsor pada tahun 2007. Peristiwa itu menelan ratusan korban jiwa.

Camat Bungku Utara, Armansyah Ap. S.Sos, MSi yang dihubungi baru-baru ini melalui telepon genggam membenarkan banjir telah merendam beberapa desa di daerah itu.

Desa yang digenangi air itu masing-masing Desa Kalombang, Tirongan Atas, Opo, Tanakuraya, Posangke, Tokala Atas dan Desa Baturube yang merupakan ibu kota Kecamatan Bungku Utara.

Sejauh ini, kata Armansyah, warga belum ada yang mengungsi. Meski demikian jika air terus naik kemungkinan besar warga harus mencari tempat ketinggian agar terhindar dari banjir.

Bupati Morowali Utara, Abdul Haris Renggah, SE yang menerima laporan itu langsung memerintahkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penanganan bencana untuk meluncur ke Bungku Utara. Mereka membawa bantuan serta persiapan posko banjir.

Kades Tokala Atas, Mauludin, yang dihubungi terpisah menyebutkan ada tiga dusun di desanya yang tergenang banjir. Warga mulai menyelamatkan harta benda mereka agar aman dari terjangan banjir.

Editor : Alfred Lande

Warga Barati Tuntut Moratorium Aktifitas PT SJA Mei 15, 2015

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
add a comment

Poso, Metrosulawesi.com – Menindaklanjuti aspirasi warga Desa Barati ke DPRD Poso ihwal demonstrasi dan melakukan pencabutan bibit sawit milik PT Sawit Jaya Abadi (SJA) yang mereka adakan dan berakhir dengan penangkapan beberapa warga tersebut, maka Sabtu (9/5) bertempat di Balai Desa Barati, Kecamatan Pamona Tenggara, dilaksanakan pertemuan antara Komisi I DPRD Kabupaten Poso dengan beberapa masyarakat.

Pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Poso Hidayat Bunggasawa SH, MH serta beberapa anggota Komisi I. Sedangkan dari masyarakat Desa Barati yang hadir antara lain PJS Kades Desa Barati Hanis Mustapa, BPD Wongko Tosinde, tokoh masyarakat Rafles Ladjeba dan sekitar 40 warga lainnya.

Pertemuan tersebut membahas beberapa hal mengenai permasalahan yang terjadi antara pihak PT SJA 2 dengan masyarakat Desa Barati mengenai lokasi lahan sawit yang diolah PT SJA 2. Lahan itu diklaim masyarakat Barati sebagai milik mereka.

Menurut Rafles Ladjeba, sebelum lokasi perkebunan sawit dibuka, sudah ada tanaman tahunan yang hidup di lokasi tersebut dan ada pekeburan tua nenek moyang masyarakat Barati yang dijadikan sebagai tanah adat.

Ia menegaskan, selama pengolahan lokasi perkebunan sawit PT SJA 2 sangat merugikan masyarakat Barati, dimana karena hutan yang sudah gundul mengakibatkan erosi sehingga pada saat banjir menggenangi areal perkebunan warga. Akibatnya hasil panen coklat yang dulunya bagus sekarang sudah tidak baik.

“Kami sangat mengharapkan agar pihak perusahaan dapat menunjukkan tapal batas, sehingga masyarakat tahu dimana tapal batas sebenarnya sehingga pihak perusahaan tidak sembarang mengolah sampai merusak perkebunan coklat warga sekitar,” tuturnya.

Rafles menambahkan, selama permasalahan yang terjadi di lokasi lahan sawit PT  SJA 2, sampai saat ini tidak pernah ada penyelesaian. Masyarakat sangat dirugikan.

“Akibat masuknya PT  SJA 2, kami masyarakat Barati sudah terpecah belah. Ada yang pro dan kontra perusahaan sehingga sering terjadi permasalahan di desa. Kami meminta kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat dapat membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

Setelah mendengarkan beberapa aspirasi dari masyarakat desa, Komisi I DPRD  Poso meminta agar masyarakat menyiapkan beberapa hal sebagai kelengkapan laporan yang akan dibuat oleh Komisi I nantinya.

“Harus ada kelengkapan berkas tanah bagi warga yang merasa memiliki hak di lokasi lahan sawit PT SJA 2. Tanaman apa saja yang ada sebelum lokasi tersebut diolah oleh PT SJA 2, lalu nama-nama warga Barati yang memiliki lahan dilokasi PT SJA 2 yang sudah diberi ganti rugi oleh pihak perusahaan,” kata Hidayat Bungasawa.

Danau Poso Meluap, Enam Desa dan Puluhan Hektare Sawah Terendam Mei 15, 2015

Posted by walhisultengnews in BENCANA.
add a comment

Metrotvnews.com, Poso: Danau Poso di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, meluap. Banjir pun menerjang ratusan rumah warga di sekitar danau terbesar ketiga di Indonesia tersebut.Enam desa yang terendam yaitu Tonusu, Leboni, Tokilo, Tolambo, Taipa, dan Buyumpondoli.  Ribuan warga mengungsi, Selasa 12 Mei. Bukan hanya rumah, banjir yang mencapai ketinggian hingga dua meter pun merendam ribuan hektare sawah.

“Warga mengungsi. Mereka takut berada di rumah karena setiap malam air meluap,” kata Vincent Lumintang, warga setempat.

Sejak sepekan lalu, banjir menerjang setelah hujan deras turun. Hutan rusak akibat pembukaan lahan sawit pun dianggap sebagai salah satu faktor penyebab banjir datang.

Sementara itu, Kepala Desa Leboni Agus Lala memprediksi banjir semakin meluas bila hujan kembali turun dalam sepekan ke depan.

RRN

Banjir kembali ancam Desa Bunta-Tompira Mei 14, 2015

Posted by walhisultengnews in BENCANA.
add a comment

Kolonodale, Metrosulawesi.com – Baru dua hari kembali menempati rumahnya setelah mengungsi di balai desa akibat dihantam banjir, kini warga Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara, bersiap-siap untuk kembali ke balai desa lagi.

Kepala Desa Bunta, Alfred S Pantilu yang ditemui Metro Sulawesi mengatakan mulai Senin pagi (11/5) permukaan air kembali naik setinggi 10 cm. Bila terus terjadi hujan di hulu Sungai La’a di Mori Atas, maka besar kemungkinan akan kembali terjadi banjir besar.

“Kami mengimbau warga yang baru kembali ke rumahnya, untuk berjaga-berjaga jika Sungai Laa kembali meluap untuk segera mengungsi ke balai,” ujarnya.

Hal yang sama juga menimpa puluhan rumah di Desa Tompira, tetangga Desa Bunta. Saat Sungai Laa meluap jalan poros Trans Sulawesi yang menghubungkan dua desa ini tidak bisa dilalui kendaraan roda dua, sehingga harus menggunakan perahu.

Kegiatan warga Desa Bunta saat ini selain memancing, sebagian besar warga berkumpul untuk memoles batu akik dan hasilnya dijual untuk menambah biaya hidup yang diperoleh dari bantuan pemerintah.

Menurut kades, bantuan beras baru dua hari tiba dan disalurkan pada masyarakat yang dilanda banjir.

Sementara itu Humas PT Agro Nusa Abadi (ANA), Rahman Dayan, mengemukakan areal perusahaan perkebunan kelapa sawit ini juga tergenang air sehingga hasil panen berkurang.

PT ANA juga memberi bantuan yang sama di dua desa masing-masing menerima beras 200 kg,  air mineral gelas 25 dos, telur ayam 10 rak, supermi 5 dos, minyak kelapa 25 liter, teh celup 10 dos kecap ABC 20 botol, gula 15 liter, sambal botol dan terpal 4 lembar.

Terungkap, Aktifitas PT BDM Tidak Memiliki AMDAL Mei 13, 2015

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

PALU, RAKYATSULTENG – Aktifitas PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) di Kec Bahodopi Kab. Morowali sangat mengejutkan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Pasalnya perusahaan yang mengantongi izin sejak tahun 2007 hingga sekarang tanpa didukung dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ini sungguh tindakan yang keterlaluan dan sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Sehingga hal tersebut perlu tindakan serius, Ungkap Anggota DPRD Provinsi, Muh. Masykur.

Menurut Muh. Masykur dalam rilisnya yang diterima redaksi, AMDAL yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Morowali kepada PT SMI pada tahun 2012, hanya sebatas AMDAL pembangunan smelter. Sementara AMDAL eksploitasi sejak tahun 2008 hingga 2015 itu tidak ada sama sekali.

Informasi mengenai aktifitas PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) tanpa AMDAL tersebut terkuak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi III DPRD Prop. Sulteng bersama Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dan Badan Lingkungan Hidup Prov Sulteng di Ruang Baruga Kantor DPRD (12/5).

Hadir dalam RDP, Kepala Dinas ESDM, Ir. Bambang Sunaryo dan perwakilan Kepala BLH, Zainab Ishak.  Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi III, Huisman Brant Toripalu, SH serta sejumlah anggota komisi III lainya. Diantaranya, Sony Tandra, Edmond Leonardo Siahaan, Syafrudin Mahasuni dan Muh. Masykur.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Zainab Ishak kata Muh. Maykur,  terungkap bahwa selama ini aktifitas PT BDM sama sekali belum mengantongi dokumen AMDAL, yang ada baru PT MSI saja yang memiliki AMDAL.

Ini yang sangat disesalkan, sebab kenapa bisa-bisanya PT BDM melakukan aksploitasi Sumber Daya Alam secara leluasa tapi tidak taat hukum, sementara aktifitas yang mereka lakukan tidak memiliki AMDAL, tegas Muh. Masykur.

Sekarang faktanya kata Moh. Masykur, sawah di Desa Bahomakmur seluas 370 hektar tidak bisa lagi berproduksi karena sumber air dari irigasi sudah tidak ada, selain itu tingginya tingkat debu dari jalan hauling mengakibatkan masyarakat desa Bahomakmur makan debu setiap hari. Fakta Lain, data dari Puskesmas ditemukan tingkat penderita Inpeksi Salura Pernapas Atas (ISPA) mengalami peningkatan sejak PT BDM mulai melakukan persiapan ekspoitasi.

Moh. Masykur menambahkan ini baru tahap awal. Bisa dibayangkan bagaimana dampak lingkungan yang terjadi pada saat perusahaan sudah meresmikan pabrik pemurniannya, otomatis dampak yang timbul sudah pasti akan labih tinggi lagi.

Oleh karena itu, Kata Muh. Masyku pemerintah daerah sudah seharusnya melakukan langkah-langka antisipasi dalam menyikapi permasalahan ini. Termasuk mencari jalan keluar terhadap apa yang dialami oleh masyarakat di Desa Bahomakmur.

Seperti diketahui, rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Provinsi, setalah sebelumnya menerima aduan dari perwakilan warga masyarakat Desa Bahomakmur dan dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi PT. BDM dan mendatangi masyarakat Desa Bahomakmur untuk berdialog.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam RDP ini adalah setelah seluruh dokomen terkumpul selanjutnya Komisi III akan memanggil managemen PT. BDM untuk dimintai keterangan serta mencari solusi penyelesaian bagi warga masyarakat Desa Bahomakmur.

Ditempat berbeda, Direktur Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (JATAM Sulteng) Syahrudin A. Douw. Dihubungi untuk menanyakan temuan DPRD Provinsi tersebut, Etal sapaan akrabnya Menyatakan, bahwa sejak dahulu JATAM sudah menduga bahwa perusahaan tersebut tak memiliki AMDAL, bahkan reklamasi pantai Fatuvia yang dilakukan oleh PT. BDM dengan menghancurkan mangrove juga terindikasi dilakukan illegal. Bahkan kata Etal, mereka telah menyurati Presiden SBY saat menjabat, tetapi hasil akhirnya tetap nihil, bahkan pemerintah Provinsi dalam artian Gubernur sering berkunjung kelokasi tersebut untuk memantau aktivitas pembangunan smelter. Dan katanya, JATAM kecewa dengan pemerintah karena kurang teliti dan cenderung menjadi pelindung korporasi.

Direktur JATAM, juga menyangkan pernyataan Asisten II Provinsi Sulteng, Bunga Elim Somba, yang mereka datangi sewaktu aksi pada hari bumi, katanya B. Elim Somba malah menjelaskan hasil temuan Badan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa air di Sungai Bahodopi itu tercemar bukan karena ulah PT. BDM. Sekarang kata Etal, sudah jelas perusahaan tak memiliki AMDAL kok terus dijadikan aikon. Ini tidak masuk akal, katanya dengan geram.

JATAM mendesak pemerintah agar segera memberikan sanksi tegas kepada PT. BDM, jika perlu dihentikan semua aktivitasnya sampai semua dugaan pelanggaran tersebut terselesaikan. (Diva)

sumber: http://rakyatsulteng.com/terungkap-aktifitas-pt-bdm-tidak-memiliki-amdal/
%d blogger menyukai ini: