jump to navigation

Masya Allah, Setiap Menit 7,2 Hektare Hutan Dibalak Indonesia Terancam Tak Lagi Jadi Paru-paru Dunia September 6, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

Masya Allah, Setiap Menit 7,2 Hektare Hutan Dibalak
*Indonesia Terancam Tak Lagi Jadi Paru-paru Dunia*
*
06/09/10 RMOL*.Aksi pembalakan liar (ilegal logging) makin marak. Dengan
tingkat kerusakan hutan mencapai 1,8 juta hektare per tahun, Indonesia
terancam tak lagi menjadi paru-paru dunia. Kondisi hutan kita sudah kritis.
Ibarat manusia, hutan kita kudu dirawat di ruang ICU. Pemerintah kudu
berikan perhatian yang intensif. Jangan cuma mau menerima dana kompensasi
recoveri hutan dari negara pendonor saja.

Parahnya, tingkat kerusakan hutan di nusantara, pada 2008 membuat Indonesia
dicatat buku rekor dunia (guinness books of record) sebagai negara dengan
tingkat kerusakan hutan yang paling cepat di antara 44 negara paru-paru
dunia.

Setidaknya saat ini sudah 77 juta hektare hutan kita berubah menjadi lahan
kritis. Tingkat kerusakan hutan yang paling parah berada di provinsi
Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau.

Berdasarkan hasil analisis Forest Watch Indonesia bersama Global Forest
Watch, selama kurun waktu 50 tahun luas hutan Indonesia menyusut hingga 40
persen lebih.

Data di atas agaknya diakui oleh Kementerian Kehutanan. Kementerian yang
kini diawaki politisi PAN Zulkifli Hasan ini mencatat pada 2006 saja tingkat
kerusakan hutan di Indonesia mencapai 59,6 juta hektare dari total luas
hutan Indonesia sebanyak 120,35 juta hektare. Ini berarti jumlahnya nyaris
menyentuh angka 50 persen.

Kondisi ini adalah buah dari buruknya kebijakan yang diambil pemerintah
dalam mengelola sumber daya hutan. Bila kondisi ini didiamkan hutan hujan
Sumatera dan Kalimantan bakal tinggal kenangan.

Tingkat kerugian negara dari praktek pembalakan liar nilainya sangat
fantastis. Kehancuran sumber daya hutan akibat penebangan liar mencapai 5
miliar dolar AS atau lebih dari Rp 45 triliun setiap tahunnya. Angka ini
belum termasuk kerugian akibat lumatnya keanekaragaman hayati.

Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Wahana Lingkungan Hidup
(Walhi), Deddy Ratih, menilai selama ini pemerintah tidak pernah serius
mengatasi kasus penebangan liar.

Pemerintah, kata Deddy, justru seolah membiarkan praktik ilegal logging.
“Contohnya kasus di hulu sungai Merang. Ada beberapa perusahaan yang tempat
garapan lahannya tidak sesuai dengan izin dari Kemenhut,” ujarnya.

Deddy meragukan klaim kemenhut yang menyatakan angka kasus penebangan liar
sudah mulai menurun. Menurut Deddy, data yang disajikan Kemenhut kepada
publik itu jumlahnya kurang dari 10 persen dari total kasus penebangan liar
yang ditemukan di lapangan.

“Kemenhut bahkan banyak menyangkal kasus ilegal logging yang terjadi. Tapi
setelah kita perlihatkan buktinya, baru mereka mengiyakan telah terjadi
ilegal logging, hingga akhirnya lamban dalam menanganinya,” imbuh Deddy.

Deddy memaparkan, praktek pembalakan liar banyak terjadi di daerah hutan
konversi seperti di kawasan Sumatera Selatan dan Jambi.

“Selama kurun waktu 2006-2009 saja, negara telah dirugikan Rp 36,2 triliun
akibat ilegal logging. Sampai kapan lagi pemerintah cuek dengan keadaan
ini?”

Peneliti Departemen Ekonomi Soegeng Sarjadi Syndicate, Muhamad Dahlan, punya
data yang lebih ngeri lagi. Berdasarkan hasil penelitiannya, dalam semenit
setidaknya 7,2 hektare hutan kita dibalak.

Total kerugian negara dari praktik penebangan liar mencapai Rp 2,5 triliun
per bulan. Tingkat kerugian ini sangat fantastis karena jumlahnya mencapai
empat kali lipat dari porsi anggaran kehutanan dalam APBN.

“Jika pemerintah mau serius, dengan menyelamatkan 50 persen atau Rp 15
triliun dari total kerugian per tahunnya saja, beban biaya pendidikan dan
kesehatan buat masyarakat bisa tertanggulangi,” papar Dahlan bersemangat.

Akibat ganasnya praktek pembalakan liar, kini hutan kita memasuki fase
kritis. Ibarat manusia, hutan kita kudu dirawat di ruang ‘ICU’, agar
mendapat perhatian intensif dari pemerintah.

“Kalau tidak secepatnya dirawat tidak hanya keanekaragaman hayati saja
yang musnah, dampak kerusakan hutan juga bakal menimbulkan efek negatif
berantai pada keseimbangan alam,” ujarnya.

*“Kunci Memberantas Pembalak Adalah Political Will Pemerintah”

Firman Soebagyo, Wakil Ketua Komisi IV*

Politisi Golkar ini menilai maraknya aksi penebangan liar, lantaran
lemahnya pengawasan aparat di lapangan.

Untuk itu Firman mengimbau, Kemenhut secepatnya menyiagakan semua
personelnya di lapangan, untuk memperketat pengawasan.

“Selain itu, DPR juga akan membantu aparat dengan merevisi Undang-Undang
anti-illegal logging dengan RUU Kejahatan Kehutanan,” tambah Firman kepada
Rakyat Merdeka.

Dijelaskan Firman, nantinya di dalam RUU Kejahatan Kehutanan, semua
ratifikasi Konvesi Internasional Tentang Lingkungan Hidup termasuk
pertambangan illegal (illegal mining) dan anti-money laundering
dimasukan.

Lebih lanjut, Firman juga mengungkapkan, RUU ini juga akan mencantumkan,
aturan main tentang reward bagi petugas yang berjasa dan sanksi pidana
bagi pejabat daerah yang dianggap lalai.

“RUU ini sudah masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2010,
pembahasannya kini baru sampai tahap naskah akademik. Kalau undang-undang
ini rampung, saya yakin pembalakan liar bisa dibasmi. Tapi ya kuncinya tetap
saja political will dari pemerintah,” pungkasnya.

Kolega Firman di Komisi Kehutanan DPR, Ali Yacob, menilai selama ini kasus
pembalakan liar yang terjadi di Tanah Air makin memprihatinkan.

Banyaknya pihak terlibat di dalam. Dari mulai aparat di lapangan,
masyarakat dan pengusaha hitam. Untuk menggulung komplotan penebang liar
ini, menurut Yacob, butuh dana yang tidak sedikit.

“Anggaran juga menjadi kendala untuk memperkuat kemampuan pengawasan.
Sementara penegakkan hukum juga masih lemah. Kalau seperti itu terus
masalah ini akan sulit diatasi,” katanya.

Yacob menilai, selama ini pemerintah belum bisa melakukan pengawasan
seluruh areal hutan. “Pemerintah hanya bisa mengawasi bagian pinggir hutan
saja. Itu pun tidak ter-cover semua. Karena hutan kita luas sekali.”

Untuk itu, Yacob menyarankan, agar aparat di lapangan bekerja sama dengan
masyarakat setempat untuk menggulung gerombolan pembalak liar. “Jika
masyarakat diberdayakan secara optimal, mungkin kondisi hutan kita akan
lebih baik.”

“Anggaran Kami Cuma Rp 10 M”

Darori, Ditjen PHKA Kemenhut

Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemenhut, Darori, menilai
maraknya penebangan liar merupakan dampak dari sistem pemerintahan
sebelumnya.

Berubahnya sistem pengawasan hutan, membuat para pejabat daerah lalai untuk
mengawasi hutan. Sebelumnya, dijelaskan Darori, pengawasan hutan menjadi
tanggung jawab pusat.

“Sekarang hutan lindung menjadi tanggung jawab pemda, sedangkan hutan
observasi menjadi tanggung jawab Kemenhut. Perubahan inilah yang
menyebabkan salah paham, sehingga pemda salah mengeluarkan izin,” katanya.

Selain itu, proses penegakan hukum terhadap kasus penebangan liar juga
dinilai Darori masih kacau. Menurut dia, Pemda terkesan kurang memahami
persoalan penenggakan hukum.

“Makanya banyak pelaku pembalakan liar cuma dihukum ringan. Yang seharusnya
dijerat 10 tahun penjara, ternyata hanya divonis 2 bulan penjara. Makanya
banyak pelaku pembalakan liar yang tidak jera,” ucap Darori.

Untuk menajamkan taring, Kemenhut saat ini sedang sedang membahas revisi
Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Ilegal Logging.

Kemenhut menyarankan, agar sanksi pidan bagi pelaku pembalakan liar
diperberat. Para pejabat yang lalai juga harus dijatuhi sanksi pidana.
Sebaliknya, petugas lapangan yang berjasa harus diberikan reward.

Selama ini, diungkapkan Darori, aparat di lapangan terkendala oleh minimnya
anggaran dan kurangnya personel. “Anggaran kami cuma Rp 10 miliar. Jadi
sulit untuk menambah personel. Dengan begitu sulit bagi kita mengawasi
daerah-daerah terpencil seperti Papua. Makanya kami mengintenskan
kerjasama,” tandasnya. [RM]
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=3300

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s