jump to navigation

Tunggakan HPH Harus Segera Lunas Agustus 30, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

Jakarta, Kompas – Sebagian besar perusahaan kehutanan yang sempat mendapat fasilitas kemudahan mengangsur iuran izin usaha pemanfaatan hutan saat krisis global tahun 2009 mulai melunasi kewajiban mereka. Dari 28 unit manajemen hak pengusahaan hutan atau HPH yang sempat menunda pembayaran Rp 194,1 miliar, sebanyak 17 perusahaan sudah membayar tagihan Rp 134,5 miliar.

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto mengungkapkan hal ini di Jakarta, Sabtu (28/8). Kementerian Kehutanan akan mengirim surat peringatan ketiga bagi 11 perusahaan yang belum melunasi tunggakannya Rp 59,5 miliar dan diberi waktu pelunasan sampai akhir Oktober 2010.

”Jika mereka tidak melunasi juga, kami akan mencabut surat keputusan HPH. Apabila kesulitan membayar, mereka bisa meminta keringanan kepada Menteri Keuangan,” kata Hadi.

Pemerintah telah dua kali memperingatkan pengusaha HPH hingga sebagian besar melunasi tunggakannya. Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menhut P.15/Menhut-II/ 2009 yang mengizinkan pengusaha HPH mengangsur kewajiban mereka saat krisis global. Namun, regulasi ini telah dicabut dengan P.12/Menhut-II/2010 tentang tata cara pengenaan, penagihan, dan pembayaran iuran IUPHHK.

Namun, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Salahuddin Sampetoding berpendapat, Permenhut P.12 itu berpotensi membuat pengusaha HPH bangkrut.

Kondisi ini membuat sedikitnya 14.000 tenaga kerja perusahaan HPH terancam pemutusan hubungan kerja. Pengusaha sempat berencana mengajukan judicial review terhadap Permenhut P.12/Menhut-II/2010 yang dinilai memberatkan.

”Kalau industri kehutanan sedang bagus, kami tidak masalah dan pasti kooperatif. Kami meminta pemerintah jangan terlalu kaku,” ujar Salahuddin.

Namun, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengatakan, Menteri Kehutanan telah bertindak tepat, sejalan dengan koridor hukum.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan telah berjanji mencabut izin-izin HPH yang masih menunggak iuran izin usaha kehutanan hingga batas bulan Juni 2010.

Menhut tidak memiliki kewenangan memberikan fasilitas angsuran pelunasan iuran izin usaha kehutanan. Kewenangan itu milik Menkeu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Ham)

-Sumber: Kompas, 30 Agustus 2010, Halaman 19-

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: