jump to navigation

Ranperda IPR Harus Sensitif Konflik Juni 28, 2010

Posted by walhisultengnews in SIARAN PERS WALHI SULTENG.
trackback

Ranperda IPR Harus Sensitif Konflik
WALHI SULTENG NEWS

Palu-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi Sulawesi Tengah), Berharap Ranperda IPR yang sementara dibahas oleh pemerintah kota palu harus lebih sensitif konflik dalam melihat realita sosial yang ada di wilayah pertambangan rakyat.
“Pemerintah harus dapat memposisikan dirinya sebagai pelayan publik dimasyarakat terkait dalam pembahasan Ranperda IPR tersebut, yang harapannya lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat penambang sehingga ketakutan akan dampak kesejangan sosial dan kerusakan ekologi yang akan timbul nantinya minimal bisa diatasi sejak dini”. Kata Gifvents Lasimpo Kepala Divisi Advokasi Dan Kampanye Walhi Sulteng Jumat(25/06/10).

Menurut Gifvents, Ranperda pembahasan Izin Pertambangan Rakyat tersebut jangan terkesan dipolitisir dan draft yang dihasilkan harus menyetuh semua sector kehidupan sosial serta aspek lingkungan yang ada diwilayah pertambangan rakyat sehingga prosesnya tidak lambat seperti yang terjadi sekarang ini. Belum lagi kondisi lapangan yang jika tidak cepat diatur perluasan usaha tromol lambat laun akan masuk ke dalam pemukiman warga seperti yang terjadi di Lagarutu yang dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas air minum nantinya.
Dia Juga menambahkan, pemerintah harus memperhatikan 9 aspek yang belum masuk dalam draft Ranperda IPR tersebut antara lain: 1. Pembinaan penambang, 2. Teknologi yang meminimalisasi limbah dan daya rusak, 3. Penataan kepemilikan, 4. Mekanisme aktivitas pertambangan, 5. Akuntabilitas iuran yang masuk ke PAD, 6. Pemetaan pasar baik hulu dan hilir, 7. Posisi buruh/pekerja, 8. Jaminan recovery pasca tambang, 9.Penegasan pada terminology tambang rakyat. Ungkapnya”
“Penyusunan Ranperda IPR tersebut kiranya lebih bersifat transparan dan partisipatif agar masyarakat juga bisa terlibat dalam prosesnya baik pembahasan sampai dengan pengawasannya sehingga tugas dan fungsi pemerintah serta peran masyarakat sebagai pemangku hak dan kewajiban bisa berjalan seiringan.

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: