jump to navigation

Tata Ulang Kebijakan Perberasan! Juni 22, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

PERTANIAN
Tata Ulang Kebijakan Perberasan!

Selasa, 22 Juni 2010 | 03:51 WIB

Paling lambat tahun 2018, Indonesia akan segera meliberalisasi penuh perdagangan beras di kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Melalui liberalisasi ini, produsen padi dan beras Indonesia akan langsung menghadapi persaingan dengan produk serupa dari Vietnam, Thailand, China, Kamboja, dan Laos. Di sisi lain, harga beras Indonesia saat ini lebih tinggi.

Untuk menghadapi liberalisasi beras, tidak ada pilihan bagi Indonesia selain meningkatkan daya saing beras nasional. Demikian yang terungkap dalam operasi pengukuhan profesor riset bidang ekonomi pertanian Dr M Husein Sawit, Senin (21/6) di Bogor, Jawa Barat.

Menurut Husein, peningkatan daya saing produk beras nasional dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, meningkatkan efisiensi melalui pengurangan kehilangan hasil pada tahap panen, perontokan, pengeringan, dan penggilingan gabah.

Kedua, tetap mempertahankan kebijakan harga dan nonharga untuk gabah maupun beras. Namun, ke depan penekanan diberikan pada kebijakan nonharga guna mempercepat peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Ketiga, menerapkan kebijakan harga multikualitas untuk mendorong industri pengolahan padi. Keempat, hindari penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras yang berbeda antarwilayah.

Di persimpangan jalan

Lebih fokus soal HPP, Husein yang juga tenaga ahli Perum Bulog mengungkapkan, kebijakan HPP kini berada di persimpangan jalan.

Apakah pemerintah akan mereformasi kebijakan harga untuk menghadapi tantangan baru di era liberalisasi? Atau, apakah akan tetap mempertahankan HPP kualitas tunggal, yaitu beras kualitas medium yang telah diterapkan selama 41 tahun ini?

Menurut doktor bidang ekonomi dari University of Willongong, Australia, ini, kebijakan harga dan nonharga untuk komoditas pangan telah lama dikenal dalam literatur ekonomi pertanian. Namun, kebijakan harga bagi kepentingan petani padi pertama sekali diperkenalkan di Indonesia tahun 1969.

Dukungan pemerintah terhadap kebijakan harga dan nonharga berbeda secara signifikan di era pemerintahan Reformasi dan Orde Baru. Pada era Orba, pemerintah menetapkan harga gabah dan beras dengan instrumen harga dasar.

Penetapan harga dasar (HD) ditentukan oleh berbagai variabel dan formula. Formula yang dipakai untuk itu berubah dari waktu ke waktu. Sejak awal tahun 1990-an, harga dasar ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya produksi, inflasi, dan harga beras di pasar internasional. Harga beras luar negeri dipakai sebagai patokan biaya oportunitas dan efisiensi pada industri beras nasional

Kebijakan harga yang tepat, diimbangi oleh pengeluaran publik yang tinggi untuk irigasi, riset, dan penyuluhan, didukung oleh ketepatan kebijakan moneter dan fiskal membuat Indonesia mampu berswasembada beras tahun 1984. Namun, sejak akhir tahun 1980-an sampai pertengahan tahun 1990-an terjadi pelandaian kenaikan produksi, impor beras meningkat.

Pemerintah di era Reformasi menata ulang kebijakan harga yang terabaikan dalam periode tahun 1997-2000.

Pada waktu itu, pemerintah terpaksa menempuh liberalisasi pasar beras yang radikal karena ”tekanan” lembaga donor. Akhir tahun 2001, pemerintah berhasil menata ulang kebijakan perberasan nasional dengan menerbitkan Inpres tentang Kebijakan Perberasan, yang berlaku sejak 1 Januari 2002.

Harga dasar diubah menjadi harga dasar pembelian pemerintah (HDPP). Inpres Kebijakan Perberasan diperbarui hampir setiap tahun. Sejak tahun 2005, istilah HDPP diganti menjadi harga pembelian pemerintah (HPP).

Dalam enam tahun terakhir, penetapan HPP tidak lagi merujuk kepada harga beras internasional, tetapi sepenuhnya ditentukan oleh ongkos produksi.

Biaya produksi gabah terus naik seiring dengan naiknya harga sarana produksi, BBM, dan upah tenaga kerja. Jadi, HPP beras pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras internasional dengan kualitas yang sama.

Ketika pemerintah menerapkan HPP untuk beras kualitas medium yang berlaku sepanjang tahun, kebijakan tersebut sebenarnya ”melawan” pergerakan harga dan perbaikan kualitas. Di sinilah letak kelemahan mendasar penerapan HPP kualitas medium yang berlaku sepanjang tahun.

Pemerintah mampu mengimplementasikan kebijakan HPP karena adanya Bulog sebagai lembaga pelaksananya. Pengadaan beras Bulog pada musim panen raya dapat mencapai 66 persen, musim panen gadu 30 persen, dan hanya 4 persen pada musim paceklik.

Namun, pengadaan beras melalui kebijakan HPP tunggal bukan tanpa risiko. Melalui HPP tunggal, penyerapan yang tinggi untuk beras berkualitas medium berdampak luas terhadap kualitas pengadaan Bulog dan kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) yang rendah.

Penggilingan padi mati

Namun, di pihak lain, industri beras khususnya industri penggilingan padi belum kokoh dalam mendukung industri primer karena minimnya sentuhan kebijakan pemerintah. Hal inilah yang telah memengaruhi kualitas, harga, dan daya saing beras Indonesia.

Perhatian pemerintah terhadap industri penggilingan padi amat minim. Skim kredit dan kebijakan fiskal belum mendukung modernisasi industri penggilingan padi. Hal ini ditambah dengan HPP yang dinaikkan hampir setiap tahun, tetapi ”ditekan rendah” bagi pelaku industri pengolahan.

Kurang berkembangnya usaha penggilingan padi juga berdampak pada tingkat rendemen beras. Rendemen giling gabah di Indonesia juga jauh tertinggal. Rendemen giling di China 70 persen, Thailand 69,1 persen, di India, Banglades, dan Vietnam masing-masing 66,6 persen. Indonesia baru 62,7 persen.(Hermas Efendi Prabowo)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: