jump to navigation

MORATORIUM HUTAN Juni 11, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

*11/06/10 tribun timur.com PEMERINTAH* menghentikan sementara atau motatorium alih fungsi hutan untuk kepentingan perkebunan dan pertanian. Pemerintah juga tidak akan menggunakan lahan gambut dan hutan alam primer.
Namun, pemerintah tetap memperhatikan pengembangan sektor pangan seperti penggunaan lahan terdegradasi.
Saat ini, terdapat sekitar 7 juta hektare lahan di luar kawasan hutan, yang masih dapat digunakan untuk pengembangan perkebunan dan pertanian. Dengan begitu, terhentinya sementara alih fungsi hutan dan lahan gambut, tidak mengancam atau mengganggu ketahanan pangan.

Jika tidak ada tindakan tegas dalam pelaksanaan komitmen moratorium alih fungsi hutan tersebut, dipastikan 1,8 juta hektare hutan di Sumatera terancam hilang. Secara nasional, sekitar 42 juta hektare hutan primer, atau 4,2 persen luas hutan Indonesia, dewasa ini, sudah habis ditebang alias gundul.

Provinsi yang masih memiliki hutan primer adalah sebagian di Papua dan
Kalimantan. Provinsi Jawa, sudah tidak memiliki lagi hutan primer. Begitu
pula di Sumatera, jumlah hutannya sudah tinggal sedikit. Padahal, fungsi
hutan sangat penting untuk kehidupan manusia, di samping mencegah erosi yang menyebabkan bencana alam banjir.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektare setahun. Berarti, dalam satu menit, sekitar 7,2 hektare hutan rusak. Jika kerusakan terus terjadi, dataran rendah di Kalimantan akan habis pada tahun 2010. Data departemen kehutanan mengungkapkan, 30 juta dari 59 juta hektare hutan, atau sekitar 25 persen hutan di Indonesia rusak parah.

Untuk memperbaiki hutan dan lahan kritis yang luasnya puluhan juta hektare itu, pemerintah telah menggelar operasi hutan lestari. Kemudian, memberantas pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal, serta menanami lahan-lahan kritis melalui gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, yang dicanangkan pada tahun 2003.

Sayang, pemerintah tidak memiliki dana yang memadai. Alhasil, untuk
menghijaukan kembali hutan yang rusak itu, perlu waktu 55 tahun!. Lewat gerakan rehabilitasi hutan dan lahan pada 2003-2007, kerusakan hutan berkurang, tinggal 55 juta ha. Bila mampu merehabilitasi 2 juta hektare tiap tahun, waktu berkurang menjadi 26 tahun.

Dengan kata lain, komitmen moratorium yang disampaikan Presiden Susilo Yudhoyono bersama Perdana Menteri Norwegia, Jens Stoltenberg, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Berkaitan dengan moratorium itu, Pemerintah Indonesia dan Norwegia menyepakati kerja sama di bidang konservasi hutan bernilai 1 miliar dolar AS.

Organisasi masyarakat peduli lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi, menegaskan, moratorium selama dua tahun, sebenarnya tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan hutan Indonesia. Keberhasilan moratorium bukan diukur dengan waktu. Selain itu, penyelamatan hutan juga tidak boleh berpatokan pada dana bantuan.

Penyelamatan hutan memerlukan kesadaran masyarakat luas dan menjadi tugas pemerintah. Untuk itu, perlu pembenahan regulasi, manajemen kehutanan, reformasi hukum, reformasi agraria. Tak terkecuali, pemerintah juga harus tegas dalam masalah pasokan kayu untuk industri.

Untuk menyelamatkan hutan yang tersisa dan menghijaukan kembali kawasan hutan yang mengalami degradasi, pemerintah bersama-sama seluruh penduduk Indonesia, harus bertindak sekarang juga. Kampanye Indonesia menanam pohon untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, jangan kendor. Moratorium pun jangan setengah hati. ***

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: