jump to navigation

Investasi Asing Dibatasi Investor Minta Kejelasan soal Tarif Dasar Listrik Juni 10, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

Investasi Asing Dibatasi
Investor Minta Kejelasan soal Tarif Dasar Listrik

Kamis, 10 Juni 2010 | 04:36 WIB

Jakarta, Kompas – Kepemilikan asing pada pembangkit listrik di atas 10 megawatt dibatasi maksimal 95 persen. Adapun untuk investasi di lapangan golf, investasi asing yang berasal dari negara anggota ASEAN tidak dibatasi atau bisa memiliki usaha tersebut 100 persen.

Pembatasan investasi asing pada pembangkit listrik itu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Perpres tersebut merupakan aturan ketiga yang diterbitkan pemerintah untuk mengatur daftar negatif investasi (DNI). Sebelumnya ada Perpres No 77/2007 dan Perpres No 111/2007.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wiryawan, pembatasan kepemilikan asing atas pembangkit listrik itu tidak mengurangi minat investor asing berinvestasi. ”Sudah banyak pernyataan minat (investasi pembangkit listrik) yang masuk, antara lain dari India, China, Korea Selatan, dan Timur Tengah. Khusus untuk China, mereka belum masuk ke panas bumi,” kata dia di Jakarta, Rabu (9/6).

Dalam Perpres No 36/2010 disebutkan, investasi pembangkit listrik dengan kapasitas 1-10 MW dapat dalam bentuk kemitraan. Di atas 10 MW kepemilikan modal asing maksimal 95 persen.

Saat ini, menurut Gita, investor dari India, China, Korea Selatan, dan Timur Tengah menunggu kejelasan ketentuan investasi di sektor kelistrikan. Kejelasan tersebut menyangkut tarif jual listrik yang terlalu rendah serta jaminan pemerintah atas pembiayaan proyek listrik.

Terkait tarif, investor diminta bertemu pemerintah provinsi. Ini karena pembangunan pembangkit listrik di provinsi bisa dengan privatisasi di daerah. Dengan demikian, investor diharapkan mendapat izin dari pemerintah provinsi menerapkan tarif dasar listrik yang lebih tinggi dari tarif PLN, yakni 4,5 sen-7 sen dollar AS per kWh. Adapun untuk pemberian jaminan, pemerintah mendirikan Sarana Multi Infrastruktur.

Menurut Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, ASEAN menetapkan aturan sejenis DNI untuk 10 negara anggota, yakni ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).

Dalam kerangka AFAS, pemerintah setuju, untuk sektor rekreasi, khususnya investasi lapangan golf, investor asal negara ASEAN bisa memiliki usaha ini hingga 100 persen. Adapun untuk bisnis bongkar muat barang di pelabuhan, Indonesia sepakat kepemilikan asing hanya 60 persen. (OIN)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: