jump to navigation

Paparkan Moratorium Industri Kelapa Sawit Tenang Adanya Jaminan Pemerintah Juni 4, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

Paparkan Moratorium
Industri Kelapa Sawit Tenang Adanya Jaminan Pemerintah

Jumat, 4 Juni 2010 | 03:59 WIB

Yogyakarta, Kompas – Pemerintah perlu memaparkan rencana aksi pelaksanaan moratorium izin baru konversi hutan alam dan lahan gambut yang efektif 1 Januari 2011. Kalangan pengusaha berharap pemaparan rencana aksi dapat menjamin kepastian bisnis kelapa sawit pada masa depan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joefly J Bachruny, Ketua Gapki Bidang Luar Negeri Purboyo Guritno, dan Presiden Direktur PT Bakrie Sumatera Plantions Tbk Ambono Janurianto di Yogyakarta, Kamis (3/6). Mereka ditemui di sela-sela International Oil Palm Conference (IOPC) yang diselenggarakan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS).

”Kami masih menunggu hasil rapat kabinet dan pekan depan akan bertemu dengan pemerintah. Dalam dua tahun ini harus jelas rencana aksi (pemerintah), jangan nanti malah diperpanjang (moratorium),” kata Joefly.

Gapki menantikan langkah pemerintah selanjutnya seusai penandatanganan surat perjanjian penurunan penggundulan dan degradasi hutan dengan Norwegia. Joefly dan Purboyo mengakui, industri kelapa sawit sempat panik mendengar kebijakan moratorium tersebut.

Namun, mereka berangsur- angsur tenang setelah Wakil Presiden Boediono dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dalam pembukaan IOPC menjamin moratorium tidak mengganggu ekspansi kelapa sawit.

Indonesia memproduksi 20,8 juta ton minyak sawit mentah (CPO) tahun 2009 dari areal panen 5 juta hektar (ha) dengan total lahan 7,3 juta ha. Pengusaha berharap kebijakan berkaitan pencegahan perubahan iklim itu tidak memengaruhi target produksi 40 juta ton CPO dari 9,7 juta ha tahun 2020.

Tenang

Menurut Purboyo, pemerintah telah memberi arah lebih jelas kepada industri kelapa sawit. ”Ini angin segar bagi kami,” ujarnya.

Industri kelapa sawit sebenarnya tidak khawatir dengan moratorium, sepanjang benar diterapkan untuk izin baru. Ambono menjelaskan, pengusaha dapat memanfaatkan moratorium untuk menanami cadangan lahan.

Selama ini pengusaha yang punya dana tunai lebih selalu mengincar akuisisi lahan baru untuk meningkatkan cadangan. Strategi ini karena ketersediaan lahan kosong semakin terbatas.

Menurut Ambono, pertumbuhan perkebunan rakyat jauh lebih pesat. Butuh pengawasan pemerintah agar konversi ini tetap ramah lingkungan.

Perusahaan perkebunan pun kian aktif membangun kemitraan dengan masyarakat. Pola perkebunan plasma dapat mempermudah interaksi perusahaan besar dengan petani sehingga sama- sama menikmati keuntungan ekonomi dan sosial dari kelapa sawit. (Ham/har)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: