jump to navigation

Moratorium Izin Dipertanyakan Juni 3, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

*Moratorium Izin Dipertanyakan*
Utang Perubahan Iklim 2,3 Miliar Dollar AS

03 Juni 2010

Jakarta, Kompas – Jangka waktu dua tahun moratorium izin konversi kawasan hutan dan gambut dipertanyakan karena dinilai tidak berdasarkan pertimbangan lingkungan yang jelas. Pemerintah diminta jujur mengakui telah berutang 2,3 miliar dollar AS untuk mengatasi perubahan iklim.

Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) M Teguh Surya mengatakan, sejak 2005 Walhi telah menyerukan pelaksanaan moratorium pembalakan hutan Indonesia.

”Namun, kini Walhi harus mengkritisi konsep moratorium penerbitan izin
konversi kawasan hutan dan gambut yang dijanjikan pemerintah
pasca-kesepakatan kerja sama pengurangan emisi gas rumah kaca antara Indonesia dan Norwegia, pekan lalu,” kata Teguh di Jakarta, Rabu (2/6).

Teguh menyatakan masa berlakunya moratorium tidak boleh didasarkan pada jangka waktu hubungan kontraktual sebagaimana yang disepakati Indonesia dan Norwegia. Kerja sama dua tahun dan hibah 1 miliar dollar AS bagi Indonesia tidak boleh membatasi masa moratorium.

Menurut Teguh, sejak 2005, Walhi mengusulkan kriteria pencabutan masa moratorium. Kriteria itu, antara lain, adalah berhentinya konversi kawasan hutan alam bagi kepentingan industri, hilangnya tumpang-tindih peruntukan kawasan, pengakuan akses dan kontrol masyarakat adat atas kawasan hutan, dan tidak ada lagi pemberian izin di kawasan ekologi penting, seperti mangrove, gambut, atau karst. ”Jika moratorium berhasil, baru pantas dicabut,” kata Teguh.

Tidak sebanding

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengatakan, rencana moratorium izin berpeluang menyelamatkan 1,98 juta hektar hutan alam dari pembalakan dan konversi.

”Itu didasarkan tren pembalakan dan konversi hutan alam pada 2003–2006,” kata Elfian. Namun, Elfian mengkritik kecilnya nilai hibah Norwegia dalam kerja sama itu. ”Kajian Bloomberg menyimpulkan, pelestarian hutan rawa gambut Indonesia dalam konteks perdagangan karbon nilainya mencapai 39 miliar dollar AS per tahun. Hibah 1 miliar dollar tidak sebanding,” kata Elfian.

Koalisi Anti Utang, Serikat Petani Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Institute for Essential
Services Reform, dan Walhi mempertanyakan komitmen Presiden yang menyatakan tidak akan berutang untuk mendanai penanganan perubahan iklim. Hal itu karena sejak 2007 Indonesia telah berutang dana penanganan perubahan iklim senilai 2,3 miliar dollar AS.

Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan menyatakan, Indonesia harus menagih kewajiban negara maju penghasil emisi karbon (negara Annex I). ”Aneh jika dalam konteks biaya penanganan perubahan iklim Indonesia menerima utang negara Annex I. Negara Annex I memang wajib membiayai penanganan perubahan iklim negara berkembang,” kata Dani. (ROW)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: