jump to navigation

Perdagangan Karbon Bukan Bisnis Utama Juni 1, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

KEHUTANAN
Perdagangan Karbon Bukan Bisnis Utama

Selasa, 1 Juni 2010 | 03:28 WIB

Jakarta, Kompas – Kalangan pengusaha kehutanan mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati menerapkan moratorium penerbitan izin baru konversi hutan alam dan lahan gambut untuk mendapatkan kompensasi karbon. Perdagangan karbon bukan bisnis utama sektor kehutanan nasional dan Indonesia belum memiliki pengalaman berarti dalam hal ini.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Salahuddin Sampetoding di Jakarta, Senin (31/5). Pengusaha kehutanan bakal merasakan dampak terbesar dari moratorium izin baru hutan alam dan lahan gambut mulai 1 Januari 2011. ”Karbon bukan bisnis inti kehutanan Indonesia. Moratorium juga tidak mudah karena harus ada perubahan perundang-undangan yang justru dikeluarkan pemerintah sendiri (untuk menerbitkan izin konversi),” ujar Salahuddin.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani surat perjanjian kehutanan untuk menurunkan penggundulan dan degradasi hutan dengan Norwegia. Pemerintah Norwegia menyediakan 1 miliar dollar AS untuk membantu Indonesia dengan syarat ada moratorium konversi hutan alam dan lahan gambut selama dua tahun.

Industri kehutanan saat ini terus terjepit akibat perambahan konsesi mereka oleh sektor perkebunan dan pertambangan. Sekitar 50 persen dari 398 anggota APHI menjadi korban penyerobotan lahan.

Menurut Salahuddin, hal ini salah satu dampak otonomi daerah, yakni bupati dan gubernur berwenang menerbitkan izin usaha. ”Bagaimana pusat bisa membendung pemerintah daerah,” ujar Salahuddin.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah juga menjadi sorotan organisasi nonpemerintah Greenomics Indonesia. Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengatakan, ada 7 juta hektar hutan alam yang dengan kewenangan bupati dapat dialihkan untuk tujuan lain.

”Kebijakan moratorium juga harus punya konsep yang jelas. Indonesia membutuhkan 7,5 miliar dollar AS untuk moratorium selektif hutan 1,4 juta hektar,” ujar Elfian. (ham)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: