jump to navigation

Usulan Alih Fungsi Hutan Dihentikan hingga 2012 Mei 31, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

BENGKULU–MI: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan setiap daerah yang akan mengusulkan alih fungsi hutan untuk kepentingan perluasan lahan sementara dihentikan hingga pada 2012.

“Usulan untuk mengalihfungsikan hutan dengan alasan untuk memperluas wilayah sementara dihentikan hingga 2012 karena pemerintah tidak lagi mengeluarkan izin bagi daerah untuk hal itu, ” katanya di Bengkulu ketika menghadiri Musyawarah Wilayah ke-III Partai Amanat Nasional, Minggu (30/5).

Zulkifli menambahkan, usulan tersebut kemudian diproses kembali setelah tahun berikutnya yakni pada 2013. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya resolusi lahan menjadi perkebunan sawit dan karet yang membutuhkan area yang cukup banyak.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sudah mengusulkan alih fungsi hutan ke Kementerian Kehutanan seluas 24.820 hektare (ha) dan pelepasan lahan (enclave) seluas 99.569 ha. Ini akan berdampak pada kawasan hutan Bengkulu berkurang dari 920.964 hektare menjadi 834.869 hektare atau menjadi 41,68 persen dari total luas wilayah Bengkulu yaitu 2.003.050 hektare.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu Chairil Burhan mengatakan alih fungsi dari kawasan Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi seluas 4.760 hektare, dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam seluas 3.384 ha, dari Hutan Produksi Terbatas menjadi Taman Hutan Raya seluas 600 ha. Alih fungsi dan pelepasan tersebut antara lain disebabkan adanya pendudukan masyarakat atas kawasan dan tumpang tindih kawasan hutan dengan sejumlah HGU perusahaan perkebunan swasta.

“Sebenarnya sebagian besar ini adalah pekerjaan lama ketika Dinas Kehutanan masih di bawah Kanwil yang mengusulkan itu ke Kementerian Kehutanan untuk dialihfungsikan serta pelepasan kawasan,” katanya. Pelepasan kawasan tersebut untuk kepentingan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi yang sedang diproses oleh Bappeda.

Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu mengembangkan program hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan untuk menjawab permasalahan kehutanan di Bengkulu dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Pelepasan dan alih fungsi hutan tersebut justru rawan konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan karena dalam revisi tersebut pemerintah melepaskan 4.500 hektare untuk perkebunan besar swasta. (MY/OL-04)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: