jump to navigation

Moratorium Gambut Harus Lebih Lama Mei 31, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

KONSERVASI
Moratorium Gambut Harus Lebih Lama

Senin, 31 Mei 2010 | 02:58 WIB

Jakarta, Kompas – Kebijakan moratorium atau jeda perizinan alih fungsi kehutanan, termasuk pada hutan gambut, akan diberlakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011-2013. Akan tetapi, kebijakan menyangkut gambut ini dinilai masih setengah-setengah karena mestinya lebih lama.

”Kebijakan moratorium hutan selama dua tahun untuk gambut sangat kurang. Mestinya lebih lama, bahkan selamanya agar bisa menyelamatkan gambut,” kata Juru Kampanye Politik Greenpeace Asia Tenggara Yuyun Indradi, Minggu (30/5) di Jakarta.

Gambut menyimpan emisi karbon sangat besar. Dari luas semula 27 hektar hutan gambut di Indonesia, kini tinggal tersisa sekitar 40 persen.

Menurut Yuyun, selain melakukan moratorium, pemerintah juga mestinya melakukan restorasi gambut, terutama yang ditelantarkan setelah diizinkan untuk alih fungsi kepada pihak swasta. Penelantaran ini adalah dampak dari praktik perizinan tanpa mempertimbangkan pelestarian gambut.

”Realisasi perizinan konversi gambut juga tidak selamanya berjalan baik. Pemegang hak konversi hanya mengambil manfaat, seperti kayu, kemudian menelantarkan kawasan tersebut,” kata Yuyun.

Komprehensif

Secara terpisah, Ketua Himpunan Gambut Indonesia Bambang Setiadi mengatakan, sebelum mengetahui kondisi lahan gambut secara komprehensif, semestinya gambut tidak boleh diapa-apakan. Gambut yang telanjur rusak membutuhkan campur tangan manusia agar mampu merestorasi diri.

Menurut dia, pembangunan dam-dam di Kalimantan Tengah menunjang perbaikan ekosistem gambut di wilayah Laboratorium Hutan Alam Gambut Sebangau. Namun, skenario menjadikannya sebagai bagian dari Taman Nasional Sebangau justru dikhawatirkan mengancam hutan gambut.

”Laboratorium alam hutan gambut mestinya hanya untuk riset, tidak boleh diapa-apakan,” kata Bambang.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan, komitmen negara maju, seperti Norwegia, dalam memberikan bantuan dana melalui program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD plus) akan diprioritaskan sebesar 60 persen untuk masyarakat adat yang diharapkan menjaga kelestarian lingkungan, terutama pada hutan gambut. Namun, hal ini belum dituangkan dalam ketentuan yang pasti. (NAW)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: