jump to navigation

ICW: Pemerintah Tak Perlu Berutang Mei 31, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

*31/05/10JAKARTA (Suara Karya)*: Pemerintah diduga mengajukan utang baru
kepada Bank Dunia yang ditutup-tutupi dengan alasan untuk program perubahan
iklim.

Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang
Widoyoko, dalam keterangan pers di kantornya, Minggu, mengemukakan,
pengajuan utang tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan mengingat kita
memiliki dana hibah untuk keperluan yang sama dan harus dioptimalkan.

“Utang untuk perubahan iklim itu prosesnya tidak transparan dan dibuat
tanpa melalui proses konsultasi publik. Publik hanya mengetahui keberadaan
kebijakan ini setelah Bank Dunia mengumumkan di website-nya,” kata Danang
Widoyoko.

Menurut Danang, pemerintah telah memutuskan berutang kembali ke Bank
Dunia sebanyak 200 juta dolar AS, kepada Japan International Cooperation
Agency (JICA) sebesar 300 juta dolar AS, dan kepada Agence Francaise de
Development (AFD) 300 juta dolar AS.

Sementara itu, manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Teguh
Surya menyatakan, sebelum berangkat ke Oslo, Norwegia, beberapa waktu lalu,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan akan memperjuangkan hibah
sebesar 1 miliar dolar AS pada Konferensi Internasional Hibah dan Iklim.

“Pernyataan Presiden SBY bahwa hanya akan memperjuangkan hibah untuk
pendanaan perubahan iklim adalah sebuah kebohongan publik. Ternyata dalam
APBNP 2010 ada penambahan utang untuk itu,” kata Teguh Surya yang
mendampingi Danang dalam memberi keterangan pers tersebut.

Utang tersebut ternyata disepakati pada 25 Mei 2010. “Padahal, sejak
tahun 2008 total utang Indonesia untuk climate change ini sudah mencapai 2
miliar juta dolar AS atau total Rp 18 triliun,” kata Danang.

Kebohongan publik itu, menurut Wahyu Susilo dari International NGO Forum
on Indonesia Develoment (INFID), dilakukan Presiden SBY karena rencana untuk
berutang tidak pernah disampaikan sebelumnya kepada DPR atau publik.
“Seharusnya setiap rencana disampaikan ke publik, tapi proses ini dari
negosiasi sampai disepakati kemarin ternyata ditutup-tutupi. Ini tidak
sesuai dengan kebebasan informasi publik,” ujar Wahyu.

Wahyu pun mendesak DPR segera memanggil perwakilan pemerintah untuk
mempertanyakan sekaligus meminta pemerintah me-review kembali perjanjian
itu.

Kebijakan itu, menurut Danang, sangat disesalkan karena patut diduga
bahwa hanya akan digunakan untuk pembuatan kebijakan seperti pada konversi
lahan gambut dan melanjutkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
di seluruh provinsi. “Anggaran yang sudah ada untuk itu dikemanakan? Kalau
memang untuk menutupi defisit anggaran, ya diungkapkan ke publik, dong,”
ujar Danang.

Masalahnya, utang tersebut hanya akan menambah beban anggaran yang pada
posisi saat ini nilai utang Pemerintah Indonesia sudah mencapai lebih dari
Rp 1.588,02 triliun. Meski beban utang pemerintah diklaim sudah turun di
bawah 30 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), faktanya besaran
cicilan utang mencapai Rp 110 triliun, sementara bunga utang mencapai Rp 115
triliun. Hal ini lebih besar dari anggaran untuk Kementerian Kesehatan yang
Rp 22,429 triliun. (Nefan Kristiono)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: