jump to navigation

Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis di Banggai! Mei 31, 2010

Posted by walhisultengnews in KAMPANYE WALHI SULAWESI TENGAH.
trackback

PERNYATAAN SIKAP
PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA
Nomor: 239/PS/KP-PRP/e/V/10

Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis di Banggai!
Aparat keamanan menjadi “anjing penjaga” pemilik modal!

Salam rakyat pekerja,
Suasana Desa Piondo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini tengah bergejolak. Hal ini dikarenakan aparat militer dan kepolisian sedang mengejar-ngejar beberapa aktivis yang terlibat dalam aksi di kantor PT KLS (Kurnia Luwuk Sejati) milik Murad Husen pada tanggal 21 Mei 2010. Aksi yang diikuti oleh 200 petani ini mempermasalahkan beberapa hal.

Yang pertama adalah mengenai perilaku PT KLS, yang mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kecamatan Toili dan kecamatan Toili Barat, telah merusak lingkungan sekitar PT KLS dan menggusur lahan rakyat dengan sewenang-wenang.

Perusakan dan penggusuran lahan rakyat yang dilakukan oleh PT KLS ini jelas-jelas telah melanggar hukum. PT KLS ternyata juga telah mengalihfungsikan HTI menjadi perkebunan sawit, termasuk menanam sawit hingga di bantaran sungai. Hal ini mengakibatkan banjir tahunan di daratan Toili. Bahkan akibat penanaman sawit tersebut menyebabkan kecamatan Toili dan Toili Barat yang dulunya dikenal sebagai lumbung padi Kabupaten Banggai menjadi daerah yang kekurangan beras.
Penggusuran yang dilakukan oleh PT KLS juga sangat bermasalah. PT KLS dengan sewenang-wenang menggusur warga transmigrasi yang telah lama bermukim disana. Pemukiman tersebut telah lebih dulu ada sebelum PT KLS berdiri disana. Namun dengan bantuan KODIM 1308 Luwuk Banggai dan Polsek Toili, maka penggusuran pun dapat dilakukan, bahkan dikawal langsung oleh aparat kepolisian maupun TNI tersebut.
PT KLS seakan-akan tidak tersentuh dengan oleh hukum. Pengaduan rakyat ke pihak Kepolisian Kabupaten Banggai, DPRD Sulawesi Tengah, Komnas HAM Jakarta, Kementerian Kehutanan, dan instransi lainnya telah dilakukan. Pengaduan warga tersebut telah membuat pimpinan PT KLS, H Murad Husain ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan. Namun status tersangka pimpinan PT KLS tidak membuat aktivitas penggusuran dan penanaman sawit di areal bekas HTI menjadi berhenti. Aktivitas tersebut terus dilakukan oleh PT KLS dan dikawal oleh aparat militer KODIM 1308 Luwuk Banggai dan Polsek Toili. Bahkan areal HTI PT KLS dijadikan latihan militer oleh KODIM 1308 Luwuk Banggai.
Latihan militer di areal HTI PT KLS tersebut lah yang juga dijadikan permasalahan dalam aksi tanggal 21 Mei 2010 oleh para petani. Akibat dari aksi tersebut, beberapa aktivis yang mengorganisirnya dipanggil oleh Komandan KODIM 1308 Luwuk Banggai. Pemanggilan tersebut akhirnya berujung pada intimidasi terhadap sejumlah aktivis-aktivis yang tergabung dalam Front Oposisi Rakyat (FOR) Indonesia. Pemanggilan, yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan, terhadap aktivis-aktivis FOR Indonesia jelas menunjukkan, bahwa KODIM 1308 Luwuk Banggai telah melanggar hukum. Penangkapan terhadap seseorang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh aparat kepolisian, bukan aparat militer (KODIM 1308).
Bahkan saat ini beberapa sekretariat organisasi yang terlibat di FOR Indonesia tengah diintai oleh aparat militer dan kepolisian. Upaya penangkapan terhadap para aktivis masih terus dilakukan oleh para aparat keamanan tersebut. Hal ini menunjukkan, bahwa aparat keamanan berusaha untuk menutupi boroknya sendiri mauun PT KLS. Kolaborasi yang kuat antara pemilik modal dan aparat militer disertai intimidasi terhadap rakyat merupakan praktek-praktek yang selalu dilakukan oleh rezim Orde Baru. Kenyataannya hingga saat ini, praktek-praktek tersebut masih saja dilakukan oleh aparat militer, kepolisian, birokrasi pemerintahan, atau bahkan penguasa. Ini lah praktek penguasa yang tunduk terhadap Neoliberalisme. Agenda Neoliberalisme memang baru bisa berjalan jika ada pemaksaan kepada rakyat melalui intimidasi.
Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
1. Mengutuk dan mengecam keras keterlibatan militer/TNI (KODIM 1308 Luwuk Bangai) pada kasus sengketa tanah di Desa Piondo, Kecamatan Toili, dengan menangkap para aktivis FOR Indonesia dan mengintimidasi rakyat setempat. Ini merupakan salah satu fakta dari masih adanya campur tangan militer/TNI dalam kehidupan sosial-politik masyarakat sipil.
2. Hentikan kriminalisasi terhadap para aktivis di Kabupaten Banggai. Kriminalisasi, intimidasi, dan penangkapan jelas-jelas telah menutup ruang demokrasi di Banggai.
3. Kemesraan pemilik modal dan aparat keamanan merupakan inti dari berjalannya agenda Neoliberalisme di Banggai, yang nyata-nyata telah merusak alam dan menghilangkan hak setiap warga Negara untuk memiliki tempat tinggal dan penghidupan yang layak
4. Rezim neoliberal telah membiarkan perilaku PT KLS dan KODIM 1308 Luwuk Banggai yang telah menyengsarakan rakyat.
5. Neoliberalisme telah gagal dalam mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera

Jakarta, 28 Mei 2010
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua Nasional Sekretaris Jenderal

ttd.
(Anwar Ma’ruf)
ttd.
(Rendro Prayogo)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: