jump to navigation

Sawah Boleh Dikonversi Mei 15, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

Sawah Boleh Dikonversi
Tahun 2035, Penduduk 440 Juta

Sabtu, 15 Mei 2010 | 03:57 WIB

Jakarta, Kompas – Penetapan lahan pangan ataupun lahan cadangan pangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah harus dilakukan secara logis. Lahan-lahan sawah skala kecil dan tidak dalam bentuk kawasan bisa dikonversi menjadi lahan non- pertanian pangan asal untuk kepentingan umum.

Menurut Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian Hilman Manan, lahan-lahan sawah skala kecil yang tidak masuk dalam kawasan pertanian harus direlakan tidak dimasukkan dalam lahan pertanian pangan ataupun lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

”Masak mau menetapkan sawah dengan luasan 2 hektar di tengah kota? Maka, untuk (sawah) yang kecil-kecil itu harus diikhlaskan untuk dikonversi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksum, Jumat (14/5) di Yogyakarta, menyatakan, kriteria yang diterapkan hendaknya tidak semata lokasi dan luasan lahan, tetapi juga mekanisme pengenaan pajak.

”Sekarang ini penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan sawah berbasis nilai jual obyek pajak. Ini sungguh tidak masuk akal karena nilai produksi dari lahan itu tidak sebanding dengan pajak yang dikenakan,” katanya.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo meminta penetapan lahan sawah tidak digeneralisasi.

Kriteria penetapan lahan di Jawa berbeda dengan luar Jawa. Ini lebih disebabkan tingkat kepadatan penduduk di Jawa lebih tinggi dari luar Jawa.

Menjamin produksi pangan

Hilman mengatakan, pada awalnya semua lahan pertanian yang memperoleh jaringan irigasi masuk dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Namun, kenyataannya sekarang banyak lahan yang sudah tidak berupa sawah lagi meski jaringan irigasinya masih ada. Kalaupun masih ada sawah, luasnya sangat kecil.

Direktur Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian Amier Hartono menyatakan, hadirnya UU No 21/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, antara lain, untuk menjamin produksi pangan nasional dengan jaminan ketersediaan lahan pangan.

Dengan UU itu, jelas Amier, alih fungsi lahan pertanian boleh dilakukan asal untuk kepentingan umum.

Amier menyatakan, tahun 2035 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia 440 juta jiwa dengan asumsi pertambahan penduduk 1,3-1,5 persen per tahun.

Bertambahnya jumlah penduduk, ujar Amier, membawa konsekuensi pada penyediaan pangan. Sementara produksi pangan sangat bergantung pada ketersediaan lahan. (MAS)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: