jump to navigation

Sambut Hari Buruh dengan Jaminan Sosial April 30, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

Sambut Hari Buruh dengan Jaminan Sosial
Muhamad Rusdi[1] Sekjend DPP Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia ( ASPEK Indonesia )

Bulan maret lalu, setelah ditunggu-tunggu kedatangannya, pada akhirnya Presiden USA Barrack Obama batal datang berkunjung ke Indonesia dikarenakan harus mengawal dan memperjuangkan lahirnya UU jaminan kesehatan bagi warga Amerika. Perhatian yang besar dari Obama untuk mengawal lahirnya UU tersebut menandakan bahwa ia sangat serius untuk melakukan perubahan kebijakan jaminan kesehatan untuk rakyatnya.

Komitmen Obama terhadap rakyatnya adalah contoh pimpinan negara yang mempunyai keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan rakyatnya. Inilah sesuatu yang positif dari Obama yang harus dicontoh oleh pimpinan negara lainnya termasuk Presiden SBY. Harapan agar SBY berpihak pada buruh dan rakyat kecil sepertinya hanya mimpi disiang bolong, karenan hingga kini, sejak SBY berkuasa pada tahun 2004, kita belum melihat keseriusan SBY untuk membuat kebijakan yang pro buruh atau pro rakyat, langkah yang dilakukan justru membuat kebijakan yang menyengsarakan kaum buruh.
Ada 3 kebijakan pemerintahan SBY periode 2004-2009 yang tidak pro buruh, antara lain : pertama, tahun 2006 ketika Menteri Tenaga Kerjanya dijabat oleh Erman Suparno, pemerintahan SBY berinisiatif melakukan Revisi UU 13 tahun 2003 yang draft isinya sangat merugikan kaum buruh yakni melakukan flexibility labor market yang substansi isinya adalah “ memudahkan pengusaha dalam merekrut pekerja baru dan biaya murah untuk mem PHK pekerja lama’. Dengan memperluas batasan atauran penggunaan pekerja kontrak dan outsourcing.
Kedua tahun 2007, Pemerintah SBY kembali melakukan kebijakan yang tidak populis dengan menyiapkan RPP Pesangon, dimana secara substansi draft RPP tersebut mengusulkan pembatasan program pesangon hanya bagi pekerja yang upahnya dibawah 5 kali PTKP ( pendapatan Tidak kena Pajak ) tidak mendapat pesangon, ada sebuah diskriminasi dan politik belah bambu diakalangan peekrja.
Ketiga, Di penghujung 2008, pemerintah SBY kembali membuat kebijakan yang kontroversial, dengan mengeluarkan SKB 4 mentri yang membatasi kenaikan upah minimum untuk tahun 2009, dengan alasan krisis keuangan global. Yang menarik perlu kita simak adalah, dari ketiga usulan tersebut ternyata tidak ada yang berhasil bisa dijalankan. Semua rencana pemerintah tersebut harus disimpan kembali , setelah terjadinya penolakan buruh yang kuat dan masif, baik ditingkat nasional maupun di daerah menolak kebijakan tersebut.

Menagih Hak Konstitusi
UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia dan merupakan spirit dari founding fathers bangsa ini dalam memformat gagasan bangsa Indonesia yang ideal dalam pembukaannya secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari didirikannya negara ini adalah untuk : ( 1 ) melindungi warga negaranya, ( 2 ) Mencerdaskan bangsanya, ( 3 ) mensejahterakan rakyatnya, ( 4 ) dan berperan aktif dalam perdamaian dunia. Mengenai bab kesejahteraan rakyat, dalam batang tubuhnya dinyatakan bahwa masyarakat miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam Pancasila yang merupakan dasar negara kita, dalam sila kelima dinyatakan bahwa ” keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia”.
Konstitusi Indonesia sudah mengatur dan menyatakan secara jelas bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, namun hingga kini rakyat Indonesia dan buruh Indonesia masih hidup dengan pendapatan tidak layak dan hidup tanpa proteksi sosial.
Indonesia sebenarnya bisa menjadi negara besar yang rakyatnya bisa merasakan manfaat adanya negara. Srilanka dan Cuba adalah contoh negara yang tidak lebih kaya dari Indonesia, namun biaya pendidikan dan kesehatannya ditanggung negara alias gratis. Menemukan dokter di Cuba sama mudahnya menemui tukang ojek di Indonesia.
DI banyak Negara, bukti bahwa negara peduli dengan kecerdasan dan kesejahteraan rakyatnya, negara mempunyai Sistem jaminan sosial nasional. Negara-hegara Eropa yang menagnut sistem Welfare State seperti Jerman, Finlandia, Denmark, Swedia rakyatnya mendapatkan Pendidikan, kesehatan nyang gratis serta mendapatkan jaminan pensiun dan pengangguranketika mereka masuk usia pensiun atau ketika mereka mendapatkan PHK dari Perusahaan.
Pengabaian amanah UU 40 th 2004.
19 oktober 2004, diakhir kepemimpinan Presiden Megawati dan masa akhir DPR RI periode 1999 – 2004, pada akhirnya lahir sebuah UU No 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) setelah dirumuskan sejak tahun 2000. SJSN, menurut DR Sulastomo, sebagai ketua tim perumus SJSN sejak tahun 2000, manyatakan bahwa SJSN adalah solusi terhadap permasalahan bangsa , baik permasalahn buruh, masalah kemiskinan maupun masalah perekonomian secara makro. Dalam UU SJSN tersebut, diatur program jaminan sosial yang lebih baik dan komprehensif dari aturan jaminan sosial yang ada saat ini.
Ada 5 program jaminan sosial bagi pekerja swasta / PNS dan masyarakat. Yakni (1) Jaminan kesehatan, ( 2 ) Jaminan Hari Tua, ( 3 ) Jaminan kecelakaan kerja, ( 4 ) Jaminan kematian, ( 5 ) dan jaminan pensiun. UU SJSN merupakan penyempurnaan program jaminan sosial yang selama ini bersifat diskriminatif dan limitatif. Ambil contoh, hanya PNS/ TNI/ Polri yang mendapatkan jaminan pensiun, sementara pekerja swasta tidak mendapatkan jaminan pensiun.
Yang paling menggembirakan adalah dalam UU tersebut pemerintah akan membayar iuran peserta untuk masyarakat miskin. Sehingga masyarakat miskin dapat berobat ke rumah sakit tanpa hambatan yang berarti. Bila selama ini pemerintah berkuasa sering memainkan BLT sesukanya, karena sifat BLT adalah bantuan sosial yang tidak permanen, begitu juga dengan program jamkesmas. maka dengan UU SJSN masyarakat miskin mendapatkan kepastian akan jaminan kesehatan .
Hanya saja walaupun UU NO tahun 2004 sudah dibuat, UU tersebut seperti macan ompong, karena tidak bisa berjalan sebelum adanya peraturan tekhnis yang perlu dibuat oleh pemerintah yang berkuasa periode 2004 – 2009. hingga berkahir masa tugasnya ternyata pemerintah SBY periode 2004-2009 tidak membuat kebijakan tekhnis pendukung untuk UU tersebut bisa berlaku, yang berarti pemerintah SBY periode 2004-2009 telah mengabaikan amanah UU 40 th 2004, yang mengamanahkan UU tersebut dapat diberlakukan paling lmbat 19 oktober 2009.
Hingga kini SBY belum melakukan kebijakan yang jelas keberpihakannya terhadp kaum buruh, padahal berbagai elemen buruh tidak henti-hentinya menyuarakan ketertindasan dan keterpurukan nasib kaum buruh. Masalah upah minimum yang setiap tahunnya menimbulkan reaksi besar dari kelangan buruh turun ke jalan, juga tidak pernah mendapat respon positif.
Padahal Upah minimum yang ditetapkan setiap tahunnya telah menyengsarakan kaum buruh, ambil contoh di DKI Jakarta, Upah yang layak ( berdasarkan kebutuhan hidup layak- KHL ) untuk pekerja lajang berdasarkan survei dewan pengupahan DKI Jakarta untuk tahun 2010 adalah sebesar 1.317.000. Namun yang ditetapkan menjadi upah minimum di DKI Jakarta hanya 1.118.000, hanya 84 % dari KHL. Angka 1.118.000, untuk pekerja lajang saja sudah tidak layak, apalagi untuk pekerja yang telah berkeluarga.
Bagaimana bangsa ini bisa sejahtera jika para buruhnya masih hidup dengan pendapatan yang tidak layak untuk hidup. Dan ketika para gubenur dan bupati / walikota menetapkan upah minimum dibawah angka kebutuhan hidup layak ( KHL ), maka pada hakekatnya pemerintah telah menyengsarakan rakyatnya secara sadar.
Berlakukan SJSN
Dalam Program Legislasi Nasional ( Prolegnas ) DPR RI tahun 2010 ini Rancangan Undang-undang BPJS atau Badan penyeleanggara Jaminan Sosial dan RUU Revisi UU Jamsostek sudah ada di DPR. Sejumlah Federasi Serikat pekerja yang tergabung dalam Komite Nasional Jaminan sosial telah beberapa kali hearing dan melakukan aksi unjuk rasa untuk menekan DPR RI untuk segera mensyahkan RUU tersebut.
Dengan disyahkannya RUU BPJS dan revisi UU Jamsostek tahun ini, maka UU tersebut sudah bisa diterapkan secara bertahap mulai tahun ini dan manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh kaum buruh, masyarakat miskin dan juga negara.
Jika 110 juta angkatan kerja sebagian besar menjadi peserta jaminan sosial, maka dana yang terkumpul akan ada akumulasi dana yang besar. Jamsostek dengan peserta aktif sekitar 8 juta anggota, mempunyai aset sekitar 80 T. Akumulasi dana besar yang diperkirakan mencapai ratusan triliun setidaknya akan dismpan di bank-bank nasiona yang menyebabkan bergairahnya dunai perbankan dan diharapakn dapat menurunkan suku bungan perbankan Indonesia yang sangat tinggi yakni mencapai 12 %.
Dana jaminan sosial juga dapat dipergunakan untuk membangtu pendanaan untuk proyek pembangunan, sehingga Negara tidak perlu bergantung pada lembaga donor yang terbukti hanya menjerat dan menyengsarakan rakyat Indonesia dan membuat miskin negara. Karena sejak SBY berkuasa th 2004, ada kenaikan total utang Indonesia yang kini mencapai 1620 T. Dimana sekitar 20 % dari APBN yang berjumlah 1000 T, 200 T dialokasikan untuk bayar utang, yang menyebabkan alokas dana sosial menjadi rendah. Pemerintah SBY dengan logika efisiensi pada akhirnya ditekan oleh lembaga donor untuk mencabut berbagai subsidi masyarakat, seperti mencabut subsidi Tarif dasar listrik, mencabut subisidi BBM dan lainnya yang tentunya akan menyengsarakan rakyat.
Kebijakan pemerintah yang pro buruh sangat dinantikan oleh pekerja terutama memproteksi pekerja Indonesia dari ancaman PHK, diantaranya : pertama, merevisi UU 13 th 2003 yakni : (1) Menghapuskan sistem outsourcing, (2) penetapan upah minimum harus berdasar komponen hidup layak ( KHL ), kedua merevisi UU NO 3 th 1992 tentang Jamsostek, yakni : (1) Menetapkan program wajib penyediaan dana cadangan pesangon, (2) Jaminan kesehatan seumur hidup,( 3 ) Peningkatan dana Jaminan hari tua ( 4 ) pemberlakuan program jaminan pensiun, ( 5 ) Sistem wali amanah Jamsostek.
Peringatan Mayday 2010 ini elemen gerakan buruh kembali mengepung istana negara dan kantor-kantor gubernur untuk menekan pemerintah untuk serius membuat kebijakan yang pro buruh. Apabila, pasca mayday ini tidak ada keseriusan dari pemerintahan SBY untuk membuat kebijakan yang fundamental terhadap buruh, tentunya akan merugikan SBY, karena buruh dengan jumlah besarnya yang merupakan pemilik saham terbesar bangsa ini akan hilang kepercayaannya terhadap pemerintahan SBY dan akan mencabut mandatnya serta melakukan tekanan yang lebih kuat, kecuali SBY membuat kebijakan yang pro buruh.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: