jump to navigation

Terbit, Perpres Transparansi Industri Ekstraktif April 29, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback

ENERGI
Terbit, Perpres Transparansi Industri Ekstraktif

Kamis, 29 April 2010 | 03:18 WIB

Jakarta, Kompas – Setelah pembahasan selama dua tahun, pemerintah akhirnya menerbitkan peraturan presiden tentang transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif. Dengan peraturan ini, diharapkan seluruh usaha eksploitasi dan penjualan hasil industri pertambangan bisa lebih transparan.

Perpres Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 April 2010.

Industri ekstraktif yang dimaksud adalah usaha penambangan minyak, gas, mineral, dan batu bara. Sementara penerimaan negara yang bersumber dari industri ini termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak.

Peraturan presiden (perpres) itu menyebutkan, untuk mengawasi pelaksanaan transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif, dibentuk tim transparansi yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Tim berwenang meminta data dan informasi dari instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, dan perusahaan yang bergerak dalam industri ekstraktif.

Tim terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah diketuai Menko Perekonomian beranggotakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Prof Emil Salim sebagai wakil masyarakat.

Tim pelaksana dipimpin Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan dengan anggota Dirjen Pajak, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Pajak, Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas, Direktur Utama PT Pertamina, perwakilan perusahaan industri ekstraktif, dan lembaga swadaya masyarakat.

Menanggapi keluarnya perpres tersebut, Direktur Utama Medco E&P Budi Basuki menyatakan sepakat dengan semangat transparansi. ”Hanya, jangan sampai implementasi aturan itu justru menyurutkan semangat investasi,” kata Budi.

Koordinator Nasional Publish What You Pay Ridaya La Ode menilai, diperlukan standar jenis data minimal yang harus dilaporkan secara eksplisit. Ini diperlukan agar substansi perpres sebagai mekanisme pengecekan silang atas jumlah pendapatan negara yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah dan jumlah yang diterima pemerintah bisa dicapai. (DOT)

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: